Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Meski dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global dan risiko yang fluktuatif, kinerja APBN di DIY tetap solid sepanjang tahun 2025. Per 31 Desember 2025, serapan Belanja Negara di DIY tercatat sangat tinggi yang mencapai Rp21,30 triliun (96,69%) dari pagu anggaran.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 mencatat pada sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp11,37 triliun (94,43% dari pagu belanja) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp5,39 triliun (98,81% dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp4,26 triliun (91,79% dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp1,68 triliun (88,28% dari pagu belanja); dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22,28 miliar (100% dari pagu belanja).
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa di DIY mencapai Rp9,93 triliun atau 99,40% dari alokasi. Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 99,31% dari alokasi; Dana Insentif Fiskal sebesar 100% dari alokasi; Dana Keistimewaan sebesar 100% dari alokasi; dan Dana Desa sebesar 99,60% dari alokasi.
Sampai akhir Desember 2025, terdapat beberapa manfaat langsung dari Belanja Pemerintah Pusat yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY melalui program Bantuan Sosial, Bantuan Pendidikan, dan Subsidi. Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 930.106 penerima manfaat; Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 349.598 penerima manfaat; dan program Yatim Atensi (YAPI) dengan 47.158 penerima manfaat.
Bantuan Pendidikan terdiri atas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama untuk 29.283 penerima manfaat; program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 1 lembaga; dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 2.055 mahasiswa penerima manfaat. Lalu, terdapat subsidi pupuk sebanyak 67.195 ton serta subsidi listrik periode Desember 2025 dengan 3,56 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga telah mengalokasikan dana dalam rangka belanja tematik di DIY yang terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan. Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Wujud dukungannya berupa pembangunan Bendungan Bener; rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi Wadaslintang, Serayu, Kalibawang, dan Singomerto serta Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Dana TKD juga digunakan untuk mendukung program Swasembada Pangan dalam bentuk DAK Non Fisik dan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dengan output berupa alat produksi dan pengolahan peternakan; pembangunan jalan usaha tani; pembangunan saluran irigasi tersier; dan pembangunan lumbung desa.
Selanjutnya, program infrastruktur mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Output-nya berupa penanganan jalan daerah, penanganan jembatan daerah, pembangunan jalan strategis, dan perluasan SPAM. Dukungan TKD untuk infrastruktur terdiri atas DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan serta dari DAK Fisik Bidang Air Minum, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesehatan dan Keluarga Berencana.
Sedangkan program Kesehatan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan BPOM. Output-nya berupa pengadaan obat-obatan dan BMHP, akreditasi lembaga kesehatan, pelatihan bidang kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes. Dukungan TKD untuk program kesehatan berasal dari DAU Bidang Kesehatan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, dan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Program Pendidikan didukung oleh BRIN, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Perpustakaan Nasional. Output-nya berupa tunjangan profesi guru non-PNS, prasarana Madrasah, pendidikan vokasi bidang pertanian dan perikanan, Bantuan Operasional Sekolah untuk siswa MI, MTs, dan MA serta Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa. Dukungan TKD pada program pendidikan berupa DAU Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Pendidikan, dan DAK Non Fisik berupa tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOS, BOP PAUD serta pengembangan program perpustakaan.
Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu. Saat ini terdapat 323 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 13.055 petugas dan 1.033 supplier serta 828.488 penerima manfaat MBG. Program Koperasi Merah Putih (KMP) telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 sejumlah 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul. Sedangkan, permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Saat ini telah dibangun sebanyak 592 unit rumah dengan 586 penerima manfaat.
Lalu, Sekolah Rakyat (SR) resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Guru dan pendamping khusus disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak. Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate.
Kemudian, program revitalisasi sekolah di DIY sudah berjalan dengan fokus pada 6 prioritas utama. Program ini dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.
