Yogyakarta, 30 Juni 2025 – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperluas pemahaman publik terhadap kondisi fiskal dan perekonomian daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Diseminasi KFR Triwulan I Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Kegiatan ini digelar secara hybrid dari Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman dan dihadiri pemerintah daerah (pemda) lingkup DIY, Kemenkeu Satu DIY, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 - Pemerintah melalui APBN telah menyalurkan ratusan miliar bantuan sosial lewat berbagai program di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir Mei 2025. Hal tersebut menjadi bukti kehadiran APBN yang terjaga sebagai alat countercyclical (kontra siklus) yang dikelola secara hati-hati, namun tetap ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional hingga regional di tengah ketidakpastian global.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 - Di tengah lonjakan tensi geopolitik dan pasar global yang volatil, Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Hal tersebut menjadi bukti kehadiran APBN yang terjaga sebagai alat countercyclical (kontra siklus) yang dikelola secara hati-hati, namun tetap ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Terbukti, ekonomi regional DIY dapat bertahan positif dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% (yoy) atau 0,97% (qtoq) pada triwulan I tahun 2025. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menjelaskan Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2025 mencapai Rp7,26 triliun dengan beberapa belanja mengalami kontraksi yang berdampak kepada terkontraksinya Belanja Pemerintah Pusat (BPP), utamanya Belanja Barang dan Belanja Modal.

Yogyakarta, 25 Juni 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tematik bertajuk “Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan Belanja Berkualitas guna Mendukung Percepatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” pada Rabu tanggal 25 Juni 2025 bertempat di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kajian tematik ini membahas bagaimana peran APBN dalam menjaga indeks ketahanan pangan yang akan berdampak pada peta ketahanan dan kerentanan pangan di DIY.

Acara tersebut mengundang berbagai pihak terkait antara lain Bapperida DIY, Bappeda Kota Yogyakarta, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, local expert dan akademisi, Gapoktan, perbankan serta satuan kerja terkait. Melalui FKP ini, berbagai pihak terkait diharapkan dapat memperkaya pemikiran dan FKP ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yogyakarta, 17 Juni 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta pada 12 Juni 2025 di Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang akan dikonsolidasikan untuk menghasilkan Laporan Government Finance Statistics (GFS).

Yogyakarta, 18 Juli 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Semester I Tahun Anggaran 2025. Salah satu tujuan utama monev ini untuk memastikan penggunaan APBN yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah terkait penyaluran seluruh jenis TKD melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, Dana Desa serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, monitoring ini juga bertujuan untuk memotret pelaksanaan dan penggunaan dana di daerah serta menjaring umpan balik dari pemerintah daerah terkait mekanisme penyaluran yang baru.