Yogyakarta, 17 September 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) kembali menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025 pada Rabu tanggal 17 September 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk berbagi informasi, memperkuat koordinasi, dan menyatukan langkah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di DIY demi memastikan APBN berdampak nyata bagi masyarakat.
Acara yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman ini dihadiri oleh berbagai stakeholders strategis, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Bapperida DIY hingga akademisi dari berbagai universitas. Diskusi juga dipandu oleh Local Expert UGM yang menambah bobot kajian dengan perspektif akademis yang mendalam. Kehadiran beragam pihak ini menunjukkan semangat kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pengelolaan fiskal yang transparan, inklusif, dan berdaya guna.
Dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengungkap perekonomian DIY pada triwulan II 2025 tumbuh 5,49% (yoy), lebih tinggi dari asumsi awal sebesar 5,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh geliat sektor konstruksi yang digerakkan oleh proyek strategis nasional, meningkatnya konsumsi masyarakat serta bangkitnya sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY. Angka ini menjadi bukti bahwa sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan aktivitas ekonomi di daerah mampu memberikan dampak positif yang nyata.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk membahas program-program prioritas nasional yang sedang berjalan di DIY. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau ratusan ribu pelajar hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Sementara itu, Sekolah Rakyat dan revitalisasi sekolah hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di bidang ketahanan pangan, berbagai program mendukung produksi dan diversifikasi pangan lokal, sementara target energi baru terbarukan juga terus didorong.
"Semua inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan," ujar Kepala Kanwil DJPb DIY.
Diseminasi KFR ini menegaskan bahwa APBN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen nyata yang hadir untuk rakyat. Berbagai langkah telah dilakukan mulai dari menjaga stabilitas harga, mendukung pendidikan hingga menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, menjadikan peran APBN sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan optimisme yang tinggi, Kanwil DJPb DIY bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memastikan setiap kebijakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Yogyakarta.
