Yogyakarta, 31 Juli 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) bersama Kemenkeu Satu DIY menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komite IV DPR RI pada Kamis (24/7/2025) di Kantor DPD RI DIY, Umbulharjo, Yogyakarta. Kegiatan yang turut dihadiri pemerintah daerah (pemda) lingkup DIY ini bertujuan untuk menginventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2025.

Dalam paparannya di depan Anggota DPD RI, Yashinta Sekarwangi Mega, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menegaskan pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak positifnya. Ia juga menekankan bahwa APBN menjadi instrumen penting negara untuk melindungi perekonomian Indonesia dari berbagai dinamika global.

Yogyakarta, 29 Juli 2025 - Pemerintah pusat maupun daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat APBN. Tak terkecuali melalui pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan daerah.

Untuk mendorong kolaborasi pemerintah daerah (pemda) dan BLUD untuk mengakses skema pembiayaan yang cerdas dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan BLUD Melalui Pembiayaan yang Bersumber dari Pemerintah Pusat” di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada 24 Juli 2025. Kegiatan ini mengundang sejumlah pihak mulai dari Baperida DIY, BPKA DIY, Bappeda dan BPKAD di lingkup DIY, RSUD di lingkup DIY, RSJ Grhasia, dan RSK Paru Respira DIY dengan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Yogyakarta, 23 Juli 2025 – Penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan akurasi, kualitas, dan ketepatan waktu penyampaian atas laporan keuangan yang dihasilkan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2025 secara daring pada Rabu tanggal 23 Juli 2025.

Yogyakarta, 18 Juli 2025 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda DIY Tahun 2025 yang digelar 17 Juli 2025 dan dihadiri oleh Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono beserta seluruh pejabat utama Polda DIY. Dalam kegiatan tersebut, Polda DIY melakukan konsolidasi dan koordinasi bagaimana menyusun rencana kerja untuk mendukung prioritas negara demi memajukan masyarakat DIY.

Yogyakarta, 18 Juli 2025 - Keluarga menjadi tempat pertama dan utama untuk membentuk generasi bangsa yang mandiri. Dari keluarga yang harmonis, sehat, dan berkualitas lahirlah individu-individu tangguh yang siap membawa Indonesia maju meraih masa depan gemilang.

Sebagai wujud dukungan terhadap program-program yang membentuk keluarga Indonesia berkualitas, Kantor WIlayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tingkat DIY di Pendopo Parasamya Kantor Bupati Sleman, Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo; Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa; Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah; Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto; dan lain-lain.

Yogyakarta, 14 Juli 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) kembali menyelenggarakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) untuk Triwulan II Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb DIY pada 9 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja dan proyeksi hingga akhir tahun anggaran 2025 sekaligus merespons isu-isu aktual yang dihadapi oleh unit kerja.