Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan diberikan antara lain melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevelensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dalam konferensi pers 'Kinerja APBN Kita Regional DIY Triwulan I 2025' yang digelar di Gedung Treasury Learning Center, Ngupasan, Yogyakarta pada Rabu (7/5/2025). Untuk sektor Ketahanan Pangan, alokasi belanja pemerintah melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp73,45 miliar; dari Transfer ke Daerah (TKD) berupa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp14,79 miliar; dan Dana Desa dengan alokasi Rp116,53 miliar.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Pemerintah pusat maupun daerah terus berkomitmen untuk mendukung UMKM naik kelas. Salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat penyaluran KUR ke DIY pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,026 triliun. Jumlah itu disalurkan kepada 20.543 debitur.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Pemerintah pusat telah mengucurkan hampir Rp350 miliar atau tepatnya Rp349,48 miliar untuk bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 31 Maret 2025 atau triwulan I 2025. Jumlah itu disalurkan melalui beberapa program yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menjelaskan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY berupa bantuan sosial antara lain lewat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terealisasi Rp191,97 miliar kepada 319.945 peserta. Lalu ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang terealisasi Rp143,28 miliar untuk 185.140 peserta.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Kondisi perekonomian global saat ini masih serba tak menentu dan dipenuhi ketidakpastian. Meski demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting menjaga perekonomian nasional maupun regional, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pertumbuhan ekonominya terjaga di angka 5,11% yoy.

Dalam konferensi pers "Kinerja APBN Kita Regional DIY Triwulan I 2025" yang digelar di Gedung Treasury Learning Center, Ngupasan, Yogyakarta pada Rabu (7/5/2025), Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menyebut realisasi Belanja Negara di DIY pada akhir bulan Maret 2025 atau triwulan I 2025 mencapai Rp4,66 triliun. Hal itu didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp1,89 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp2,77 triliun.

Yogyakarta, 5 Mei 2025 - Perekonomian global masih menghadapi situasi yang serba tidak pasti dan fluktuatif, termasuk dinamika perang dagang. Meski demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap solid dan tangguh menjaga perekonomian nasional serta regional di tengah kondisi tersebut.

Hal itu terungkap pada "Rapat Komite ALCo Regional D.I. Yogyakarta Realisasi s.d. 31 Maret 2025" yang berlangsung di Kanwil Ditjen Pajak DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada 23 April 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu di DIY, Erna Sulistyowati yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta.

Yogyakarta, 5 Mei 2025 - Di tengah tantangan dan kemajuan global, aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia diharapkan terus bertransformasi menjadi 'Smart ASN' untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi pegawai dalam penguasaan teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, dan berjejaring luas dipercaya dapat memuluskan upaya tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam "Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan I Tahun 2025: Strategi Peningkatan Kualitas ASN dalam Membangun Birokrasi yang Profesional dan Adaptif di DIY" di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (28/04/2025) yang juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY turut hadir dalam acara tersebut.