Yogyakarta, 30 Juni 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) terlibat dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP DIY. Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sleman pada 18 Juni 2025.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh KPH Yudanegara, Ph.D selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY mewakili Gubernur DIY. Hadir perwakilan dari Dinas PMK se-DIY dan lebih dari 200 Kepala kalurahan/desa.
Dalam workshop ini, Kepala Seksi PPA IIA Kanwil DJPb DIY,Tengku Yustisia Abdul Rahman hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi terkait Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Ia dijelaskan mengenai pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa, alur administrasi penyaluran melalui aplikasi OmSpan, strategi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa serta konsepsi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain Kanwil DJPb DIY, narasumber lain yang hadir antara lain RA Yashinta Sekarwangi Mega selaku anggota DPD RI yang membahas pengawasan pelaksanaan APBN dan kebijakan desa; Arum Wida dari Dinas PMK DIY yang memaparkan pelaksanaan kewenangan daerah dan tugas pembantuan; dan Dessy Adin selaku Kepala Perwakilan BPKP DIY yang mengangkat pentingnya pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Diskusi dimoderatori oleh Inspektur DIY, Mohamad Setiadi dan kegiatan ini turut diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada tiga kalurahan terbaik dalam bidang pengelolaan keuangan, aset, dan realisasi anggaran.
Workshop ini diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa; peningkatan kompetisi antar-kalurahan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa secara akuntabel; identifikasi tantangan dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih Desa/Kalurahan khususnya terkait modal dan tumpang tindih dengan BUMKal serta penekanan pentingnya evaluasi terhadap ketentuan mandatory spending yang dinilai membatasi ruang fiskal desa.
Selain itu, acara tersebut menjadi wadah sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola dana desa yang lebih baik dan berorientasi pada pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
