Yogyakarta, 15 Mei 2025 - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Semester I Tahun 2025 secara daring pada Rabu (14/5/2025). Acara yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) dan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini bertujuan memperkuat peran pembiayaan pemerintah bagi sektor produktif 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan) demi ketahanan pangan di DIY.

Yogyakarta, 14 Mei 2025 - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menerima kunjungan SMK LPPM RI 2 Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis (14/5/2025). Didampingi sejumlah guru, puluhan siswa dan siswi berkesempatan belajar bersama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kegiatan yang digelar di Gedung Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta itu.

Yogyakarta, 8 Mei 2025 - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri sosialisasi tentang konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lingkup DIY pada Rabu (7/5/2025) yang digelar di kantor Badan Pengelola Kas dan Aset (BPKA) Pemprov DIY. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh BPKA DIY dan dihadiri oleh kepala bidang akuntansi serta tim dari seluruh pemda lingkup DIY sebagai bentuk sinergi mendorong LKPD yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso menyampaikan rencana Pemprov DIY melakukan konsolidasi LKPD kabupaten dan kota. Hal tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan piloting penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah DIY atau Government Finance Statistics (GFS).

Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan diberikan antara lain melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevelensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dalam konferensi pers 'Kinerja APBN Kita Regional DIY Triwulan I 2025' yang digelar di Gedung Treasury Learning Center, Ngupasan, Yogyakarta pada Rabu (7/5/2025). Untuk sektor Ketahanan Pangan, alokasi belanja pemerintah melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp73,45 miliar; dari Transfer ke Daerah (TKD) berupa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp14,79 miliar; dan Dana Desa dengan alokasi Rp116,53 miliar.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Pemerintah pusat maupun daerah terus berkomitmen untuk mendukung UMKM naik kelas. Salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat penyaluran KUR ke DIY pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,026 triliun. Jumlah itu disalurkan kepada 20.543 debitur.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Pemerintah pusat telah mengucurkan hampir Rp350 miliar atau tepatnya Rp349,48 miliar untuk bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 31 Maret 2025 atau triwulan I 2025. Jumlah itu disalurkan melalui beberapa program yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menjelaskan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY berupa bantuan sosial antara lain lewat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terealisasi Rp191,97 miliar kepada 319.945 peserta. Lalu ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang terealisasi Rp143,28 miliar untuk 185.140 peserta.