Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan diberikan antara lain melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevelensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dalam konferensi pers 'Kinerja APBN Kita Regional DIY Triwulan I 2025' yang digelar di Gedung Treasury Learning Center, Ngupasan, Yogyakarta pada Rabu (7/5/2025). Untuk sektor Ketahanan Pangan, alokasi belanja pemerintah melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp73,45 miliar; dari Transfer ke Daerah (TKD) berupa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp14,79 miliar; dan Dana Desa dengan alokasi Rp116,53 miliar.
"Alokasi BPP dari pemerintah untuk infrastruktur mencapai Rp1,47 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah Rp177,63 miliar," ucap Kepala Kanwil DJPb DIY.
Untuk Bidang Kesehatan, dukungan pemerintah melalui BPP teralokasi Rp1,53 triliun; dari TKD berupa DAU Bidang Kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar; DAK Fisik Bidang Kesehatan Rp78,25 miliar; dan DAK Non Fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar. Sedangkan dukungan BPP untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp775,57 miliar serta dukungan melalui TKD dengan rincian DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp242,25 miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp68,00 miliar; dan DAK Non Fisik Rp1,78 triliun.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan serta penurunan prevalensi stunting. Dukungan untuk pengendalian inflasi dialokasikan pemerintah pada BPP sebesar Rp6,33 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp177,63 miliar. Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,28 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp385,69 miliar.
Terkait penanggulangan kemiskinan, dukungan diberikan untuk penghapusan kemiskinan dengan mengalokasikan Rp25,39 miliar melalui BPP dan melalui TKD DAK Fisik sebesar Rp31,37 miliar; DAK Non Fisik sebesar Rp14,79 miliar serta Dana Desa sebesar Rp36,11 miliar. Dukungan terhadap upaya penurunan prevelensi stunting melalui BPP Rp3,33 miliar; TKD DAK Fisik Rp40,29 miliar, DAK Non Fisik Rp243,43 miliar; dan Dana Desa Rp86,64 miliar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu DIY, Erna Sulistyowati menegaskan kinerja APBN pada triwulan I tetap solid menjaga perekonomian nasional dan regional. Realisasi Belanja Negara tetap on track dan APBN menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian regional.
"APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Diketahui kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur Kemenkeu Satu DIY. Selain dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak, hadir pula perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan DIY, dan lain-lain.
