Yogyakarta, 22 Januari 2026 - Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta melaksanakan audiensi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (22/1/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Kepala Kanwil DJPb DIY memaparkan kinerja APBN di sepanjang tahun 2025 dan rencana pelaksanaan APBN untuk tahun 2026 sebagai bentuk sinergi untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Agung Yulianta yang ditemani Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati dan jajaran Kanwil DJPb DIY diterima langsung oleh Gubernur DIY di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Usai pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam itu, Kepala Kanwil DJPb DIY mengatakan pihaknya memaparkan bagaimana kinerja APBN 2025 dan rencana pelaksanaan APBN 2026 di DIY kepada Gubernur DIY.

"Secara umum beliau (Gubernur DIY) menyampaikan terima kasih atas kinerja yang bagus di 2025. Bapak Gubernur juga berharap agar kolaborasi dan koordinasi antara APBN dengan APBD terus ditingkatkan sehingga semua program yang dari pusat maupun daerah bisa bersinergi dan maksimal manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Agung Yulianta.

Menurutnya, pelaksanaan APBN di DIY pada tahun 2025 tergolong sangat baik dengan serapan anggaran mencapai lebih dari 96%. Dia mengatakan persentase selisih alokasi dan realisasi penyerapan anggaran tersebut masih termasuk wajar. Salah satunya bisa terjadi karena adanya pergeseran belanja modal.

"Secara umum, pelaksanaan kinerja terkait APBN 2025 di DIY sudah baik. Rata-rata setiap tahunnya penyerapan anggaran selalu di kisaran 96% sampai 97% dari total anggaran. Tidak sampai 100% namun ini juga hal yang wajar," ucap Kepala Kanwil DJPb DIY.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan realisasi APBN maupun APBD DIY pada tahun 2025 sudah optimal. Untuk realisasi fisik di DIY sudah mencapai 99%, sedangkan untuk realisasi keuangan sekitar 93%.

Melalui pertemuan ini, Kemenkeu Satu DIY terus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan APBN bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat DIY. Termasuk dengan menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan APBN di DIY berjalan optimal.