Yogyakarta, 28 April 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2025 Audited pada Selasa (28/4/2026). FGD yang digelar secara daring dan diikuti 30 UAPPA-W ini merupakan salah satu bentuk sinergi Kanwil DJPb DIY dengan pemangku kepentingan di DIY agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta, 24 April 2026 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI kepada Pemda DIY di Gedung DPRD DIY yang berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar APBN menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta, 23 April 2026 - Dinamika global yang masih bergejolak menuntut peran aktif seluruh sektor di dalam negeri untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi guna menjaga stabilitas nasional. Tak terkecuali bagi UMKM yang memanfaatkan bahan baku sawit, di mana inovasi produk dan pengembangan usaha berbasis sawit turut menjadi penggerak penting dalam mengoptimalkan potensi besar komoditas sawit sebagai salah satu pilar menuju kemandirian pangan dan energi Indonesia.

Semangat itulah yang digelorakan melalui kegiatan Workshop & Conference UMKM Sawit yang yang digelar Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta atau AKPY-Stiper bertema “UMKM Sawit dalam Mendukung Kemandirian Pangan & Energi” pada 23-24 April 2026 di Kampus AKPY-Stiper, Caturtunggal, Sleman. Kegiatan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai salah satu BLU lingkup Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh 250 peserta dan dimeriahkan oleh beragam stan UMKM dari Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 April 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional secara daring pada Rabu (22/4/2026) yang diikuti seluruh unsur Kemenkeu Satu DIY. Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb DIY menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja fiskal daerah.

Bantul, 20 April 2026 - Pemerintah terus mendorong masyarakat, terutama generasi muda untuk berwirausaha sejak dini sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian kerakyatan. Akses terhadap pembiayaan dinilai menjadi salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan tersebut di mana hal tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar di Kantor Pemda Bantul pada Senin (20/4/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid didampingi Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti serta Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja.

Yogyakarta, 17 April 2026 - Sinergi pengelolaan dan implementasi kebijakan fiskal pusat serta daerah amat strategis untuk memastikan APBN tahun 2026 menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kesamaan persepsi, peningkatan pemahaman serta penguatan komitmen bersama mendukung implementasi kebijakan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Semangat itulah yang diusung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) saat menggelar Stakeholders Day pada Kamis (16/4/2026) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dihadiri seluruh satuan kerja lingkup DIY baik secara luring maupun daring, agenda ini juga diwarnai dengan pemberian anugerah Treasury Awards Tahun 2026 kepada satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan APBN.