Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan performa impresif sepanjang tahun 2025. Hal itu juga diwujudkan dalam bentuk dukungan pengembangan UMKM di DIY agar naik kelas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4,92 triliun untuk 92.301 debitur. Kabupaten Sleman mendominasi dalam penyaluran KUR DIY dengan total pembiayaan sebesar Rp1,62 triliun. Penyaluran terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,82 triliun kepada 31.401 debitur

Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Pendapatan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan capaian positif sebesar Rp9,56 triliun atau sekitar 92,21% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi sinyal positif meski ketidakpastian ekonomi global dan risiko yang fluktuatif masih membayangi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 mencatat dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp5,68 triliun atau sekitar 82,06% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,92 triliun. Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Meski dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global dan risiko yang fluktuatif, kinerja APBN di DIY tetap solid sepanjang tahun 2025. Per 31 Desember 2025, serapan Belanja Negara di DIY tercatat sangat tinggi yang mencapai Rp21,30 triliun (96,69%) dari pagu anggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 mencatat pada sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp11,37 triliun (94,43% dari pagu belanja) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp5,39 triliun (98,81% dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp4,26 triliun (91,79% dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp1,68 triliun (88,28% dari pagu belanja); dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22,28 miliar (100% dari pagu belanja).

Yogyakarta, 29 Januari 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi maupun lintas sektoral dalam rangka penguatan creative financing demi menghadirkan inovasi pelayanan publik yang optimal di tengah keterbatasan fiskal. 

Yogyakarta, 28 Januari 2026 - Generasi muda merupakan tulang punggung bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang diprediksi semakin dinamis di masa mendatang. Oleh sebab itu, semangat APBN yang selalu ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat perlu ditularkan kepada generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.

Semangat itulah yang ingin disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) saat menyambut siswa dan guru SMK Yapalis Krian di Treasury Learning Center (TLC) Reksobayan, Yogyakarta pada Rabu (28/1/2026). Dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY, Kasubbag Kepegawaian, Imam Pratikno berharap momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pada siswa untuk belajar mengenai keuangan negara dan sekaligus manfaat nyata yang dihadirkannya bagi masyarakat luas.

Magelang, 24 Januari 2026 - Momen bersejarah terjadi di KPPN Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (24/1/2026) saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meresmikan Grha Perbendaharaan serta revitalisasi Treasury Learning Center (TLC) Reksobayan yang berlokasi di Yogyakarta. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti itu menjadi wujud optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) agar APBN menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.