Yogyakarta, 14 Januari 2026 - Hari ini, Rabu (14/1/2026) menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Ditandai dengan penetapan Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, DJPb telah menempuh perjalanan selama 22 tahun untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dalam puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang digelar di Kantor Pusat DJPb, Jakarta. Seluruh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) yang dipimpin Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengikuti peringatan ini secara daring.

Yogyakarta, 13 Januari 2026 - Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional yang selaras dengan percepatan pembangunan daerah dan mendukung operasional layanan publik. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) pun menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) lingkup DIY agar APBN menghadirkan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian daerah dan mengoptimalkan layanan publik di daerah melalui berbagai sarana.

Salah satu komitmen itu diwujudkan dengan hadirnya Kanwil DJPb DIY dalam koordinasi realisasi kinerja APBN hingga akhir tahun 2025 dan sinkronisasi pelaksanaan 2026 di wilayah DIY bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (Bapperida) DIY. Kegiatan yang berlangsung Selasa (13/1/2026) di Kantor Bapperida DIY itu dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dengan sambutan hangat dari Kepala Bapperida DIY, Danang Setiaji dan jajaran.

Yogyakarta, 7 Januari 2026 - Negara melalui APBN selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga laju roda perekonomian tetap berputar di berbagai situasi, baik dalam skala regional, nasional maupun global. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang mengelola APBN pun selalu terbuka dalam mengedukasi apa saja manfaat nyata yang dihadirkan APBN dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itulah yang ingin digali oleh siswa-siswi SMK Ketintang, Surabaya, Jawa Timur saat melakukan kunjungan industri ke Kanwil DJPb DIY pada Rabu (7/1/2026). Bertempat di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta, para siswa mendapatkan materi yang menarik serta interaktif seputar pelaksanaan APBN.

Yogyakarta, 23 Desember 2025 - Pemerintah melalui APBN hadir untuk mendukung UMKM naik kelas, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi sampai dengan 30 November 2025" yang digelar di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Selasa (23/12/2025), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta mengatakan penyaluran KUR sampai dengan 30 November 2025 sebesar Rp4,49 triliun untuk 84.499 debitur. Kabupaten Sleman mendominasi dalam penyaluran KUR DIY dengan total pembiayaan sebesar Rp1,48 triliun.

Yogyakarta, 23 Desember 2025 - Realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,77 triliun atau 87,47% dari alokasi sebesar Rp21,46 triliun. Dari realisasi tersebut, negara hadir dengan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sampai akhir November 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp9,22 triliun (79,41% dari pagu belanja) yang beberapa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat DIY melalui program Bantuan Sosial, Bantuan Pendidikan, dan Subsidi. Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 1.422.943 penerima manfaat; Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 711.129 penerima manfaat; dan program Yatim Atensi (YAPI) dengan 19.425 penerima manfaat.

"Bantuan Pendidikan terdiri atas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama untuk 24.254 penerima manfaat; program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 2.055 mahasiswa penerima manfaat. Lalu, terdapat subsidi pupuk sebanyak 58.496 ton serta subsidi listrik periode November 2025 dengan jumlah pelanggan sebanyak 2,97 juta penerima manfaat," ujar Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi sampai dengan 30 November 2025" yang digelar di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Selasa (23/12/2025).

Yogyakarta, 23 Desember 2025 - Kinerja APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir November 2025 terus menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. Realisasi Belanja Negara di DIY sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,77 triliun atau 87,47% dari alokasi sebesar Rp21,46 triliun. Sedangkan realisasi Pendapatan Negara di DIY telah mencapai Rp8,31 triliun atau 80,18% dari target.

Dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi sampai dengan 30 November 2025" yang digelar di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Selasa (23/12/2025), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menjelaskan dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp9,22 triliun (79,41% dari pagu belanja). Realisasi BPP terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp4,86 triliun (91,13% dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp3,31 triliun (75,29% dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp1,02 triliun (55,38% dari pagu belanja); dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp19,36 miliar (86,90% dari pagu belanja).