Yogyakarta, 30 Maret 2026 - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Februari 2026 tetap menunjukkan kinerja kuat yang didukung oleh performa positif APBN. Per 28 Februari 2026, serapan Belanja Negara di DIY tercatat tinggi yakni mencapai Rp2.824,07 miliar (14,60%) dari pagu anggaran. Di sisi lain, Pendapatan Negara juga menunjukkan capaian positif sebesar Rp1.492,10 miliar atau sekitar 13,71% dari target yang ditetapkan.
Melalui siaran pers yang diterbitkan Senin (30/3/2026), Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Juli Kestijanti menyebut dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.012,93 miliar (9,06% dari pagu) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp711,16 miliar (12,89% dari pagu); Belanja Barang sebesar Rp256,13 miliar (7,26% dari pagu); dan Belanja Modal sebesar Rp45,63 miliar (2,14% dari pagu). Sementara itu, belum ada penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Sampai dengan 28 Februari 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp1.811,14 miliar atau 22,20% dari alokasi. Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar 10,86 miliar (9,25% dari alokasi), Dana Alokasi Umum mencapai Rp1.240,32 miliar (24,75% dari alokasi), dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp559,97 miliar (29,67% dari alokasi). Sampai dengan akhir Februari 2026 belum ada penyaluran Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
Dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp815,95 miliar (11,39% dari target penerimaan pajak). Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Lainnya.
Sedangkan, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan akhir Februari 2026 sebesar Rp141,81 miliar atau 15,25% dari target yang masih didominasi oleh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp140,57 miliar atau 15,74% dari total Penerimaan Bea dan Cukai. Penerimaan Pabean sebesar Rp1,24 miliar atau 15,39% dari target.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 28 Februari 2026 sebesar Rp534,34 miliar atau 19,17% dari target. Kinerja pendapatan BLU mencapai Rp437,48 miliar (6,93% dari target) yang didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan. Sedangkan Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp96,86 miliar (36,49% dari targetnya) yang ditopang oleh Pendapatan Biaya Pendidikan.
Juli Kestijanti mengatakan pemerintah melalui instrumen APBN telah mengalokasikan dana dalam rangka belanja tematik di DIY yang terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan. Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi; Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV); dan Gerakan Pangan Murah. Sementara itu, dukungan dari TKD berupa penyaluran Dana Desa yang sebagian dipergunakan untuk program ketahanan pangan.
Selanjutnya, program Infrastruktur mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Output-nya berupa Groundsill Sungai Srandakan; Bendungan Bener; Preservasi Jalan Koridor Logistik; Sekolah Rakyat; dan Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis. Dukungan dari TKD untuk program infrastruktur berupa Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah.
Sedangkan program Kesehatan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Output-nya berupa Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium; sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT serta alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai standar kemampuan laboratorium. Dukungan TKD untuk program kesehatan berasal dari DAU Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Program Pendidikan didukung oleh BRIN, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Perindustrian. Output-nya berupa pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan; tunjangan profesi guru non-PNS; mahasiswa Pendidikan Tinggi bidang Teknologi Nuklir; dan Sekolah Rakyat. Dukungan TKD pada program Pendidikan berupa DAK Non Fisik yaitu tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum serta bantuan pengembangan program perpustakaan.
Selain itu, dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu. Saat ini terdapat 334 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 13.055 petugas dan 1.033 supplier serta 828.488 penerima manfaat MBG.
Program Koperasi Merah Putih (KMP) telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 sejumlah 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul. Permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Saat ini telah dibangun sebanyak 592 unit rumah dengan 586 penerima manfaat.
Sekolah Rakyat (SR) resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Guru dan pendamping khusus disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak. Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate.
Kemudian, program revitalisasi sekolah di DIY dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.
