
Yogyakarta, 12 Maret 2026 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 pada Kamis (12/3/2026) di Grand Rohan Hotel Yogyakarta. Kegiatan yang diinisiasi oleh Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) DIY ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat komitmen serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga di DIY.
Rakorda ini mengusung tema “Kolaborasi Lintas Sektor Strategi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Para pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan ini membahas berbagai strategi untuk menyelaraskan kebijakan dan program, mengevaluasi capaian serta tantangan pelaksanaan Program Bangga Kencana, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga dalam mempercepat transformasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Tujuan utamanya yakni mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rakorda tersebut juga dilakukan penyerahan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK BOKB) secara simbolis kepada 5 pemerintah daerah di DIY, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah. Dukungan DAK BOKB tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di DIY sehingga dapat berjalan secara optimal, efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan bisa membangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan keluarga dan kependudukan sebagai fondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.




