Yogyakarta, 20 Agustus 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Peran Kanwil DJPb dalam Mengawal Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat DIY melalui Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah” pada Kamis (20/8/2026) di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Melalui forum ini, Kanwil DJPb DIY yang menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisor menyampaikan perkembangan kinerja ekonomi dan fiskal daerah sekaligus mendorong sinergi antara pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas kebijakan dan layanan publik.
Forum ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Sejumlah unsur terlibat dalam forum ini, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, perbankan, media serta masyarakat.
Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid memaparkan bahwa perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 30 Juni 2026 menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah berbagai tantangan global dan domestik, dengan ketahanan yang kuat dan prospek yang tetap terjaga. Kinerja ekonomi DIY pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61%, di tengah inflasi yang tetap terkendali pada level 2,91%.
"Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di DIY terus berkembang dengan baik, didukung oleh daya beli yang relatif terjaga serta optimisme masyarakat yang tetap positif," ucapnya.
Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,05%, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional sebesar 4,74%. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif di DIY.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kebijakan fiskal terus hadir sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong akselerasi pembangunan daerah. Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp4,79 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp10,13 triliun atau 51,55% dari pagu yang dialokasikan. Kinerja tersebut menunjukkan peran APBN yang terus bekerja optimal dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik, memperkuat daya tahan ekonomi serta memberikan stimulus bagi berbagai sektor perekonomian daerah.
Dari sisi pelaksanaan anggaran, belanja pemerintah pusat terus diarahkan pada belanja yang semakin berkualitas dan berdampak. Realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp626,95 miliar dengan pertumbuhan mencapai 181,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan dan produktivitas daerah. Ke depan, percepatan pelaksanaan belanja, khususnya belanja modal akan terus didorong agar manfaat fiskal dapat semakin cepat dirasakan masyarakat dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian DIY.
Pada saat yang sama, kinerja APBD menunjukkan sinyal yang konstruktif. Pendapatan daerah hingga semester I 2026 mencapai Rp6,46 triliun dengan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh positif sebesar 17,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin kuatnya kapasitas daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara mandiri.
Upaya penguatan kemandirian fiskal daerah akan terus didorong melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perpajakan daerah serta penguatan data dan tata kelola pendapatan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, berbagai program prioritas pemerintah terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat DIY. Hingga akhir Juni 2026, dukungan fiskal telah disalurkan melalui berbagai program strategis, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG); Ketahanan Pangan; Sekolah Rakyat; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); Kampung Nelayan serta dukungan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Di bidang pendidikan, program SMA Unggul Garuda juga telah menunjukkan progres melalui terealisasinya 3 sekolah unggulan transformasi. Selain itu, berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terus dijalankan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dukungan fiskal tersebut tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat UMKM serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat DIY secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal DIY hingga semester I tahun 2026 menunjukkan bahwa sinergi kebijakan pusat dan daerah berjalan dalam arah yang positif. Dengan fundamental ekonomi yang kuat, dukungan fiskal yang signifikan, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja serta memperkuat kemandirian fiskal daerah, pemerintah optimistis pembangunan di DIY akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY.
