Yogyakarta, 20 Agustus 2026 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) sebagai representasi Kementerian Keuangan di DIY terus memperkuat sinergi dalam memantau pelaksanaan kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi daerah melalui forum Asset and Liability Committee (ALCo) Regional. Semangat itulah yang digelorakan dalam Rapat Komite ALCo Regional yang digelar secara daring pada Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala tersebut diikuti oleh jajaran Kemenkeu Satu DIY, termasuk Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah-DIY serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah-DIY serta Local Expert Ekonomi dan Fiskal DIY. Pembahasan difokuskan pada perkembangan ekonomi regional, evaluasi pelaksanaan APBN sampai dengan 31 Juli 2026 serta penetapan Laporan Kinerja ALCo Regional periode Juli 2026.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu DIY sekaligus Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid menyampaikan pelaksanaan APBN di DIY hingga akhir Juli 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp11.617,31 miliar atau 57,74% dari pagu Rp20.120,55 miliar, tumbuh 1,76% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan pelaksanaan program pemerintah dan penyaluran anggaran di DIY terus berjalan serta memberikan dukungan terhadap aktivitas perekonomian daerah. APBN diharapkan tetap mampu menjalankan perannya sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkualitas.
Forum ALCo Regional menjadi salah satu sarana penting untuk mempertemukan perspektif dan data dari berbagai unit Kementerian Keuangan dalam membaca kondisi fiskal dan ekonomi DIY. Konsolidasi tersebut diharapkan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif sehingga dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika perekonomian daerah.
Kanwil DJPb DIY berkomitmen untuk terus mengoptimalkan ALCo Regional sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, dan penguatan sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan. Melalui kolaborasi tersebut, pengelolaan fiskal diharapkan semakin efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi serta pembangunan DIY yang berkelanjutan dan inklusif.
