Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah, DAK Fisik Dan Dana Desa pada tanggal 9 September 2021 secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti oleh BPKA DI Yogyakarta, BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kab. Sleman, BKAD Kab. Kulon Progo, BKAD Kab.Bantul, dan BKAD Kab. Wonosari.

 

Kegiatan FGD dengan tema “Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa Untuk Dukungan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) DI Provinsi DIY” tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akselerasi belanja daerah. Dalam kegiatan ini dibahas mengenai realisasi belanja APBD, belanja earmark 8% dari DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 di DIY dan progress realisasi belanja pemulihan ekonomi daerah.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean dalam sambutannya menyampaikan bahwa Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun dan kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19. Beliau menyampaikan harapan agar kegiatan tersebut dapat membawa manfaat dan menghasilkan sesuatu yang berdaya guna bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan DIY khususnya.

 

Sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang PPA II, Arvi Risnawati, yang antara lain menyampaikan bahwa Realisasi Belanja Negara di wilayah DIY telah mencapai 14,07 triliun (64,07% dari total alokasi sebesar 21,91 Triliun), dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,96 triliun dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 7,11 triliun, dengan rincian Realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,73 triliun dan Realisasi Dana Desa s.d Tahap III sebesar Rp376,72 miliar. Sedangkan untuk realisasi APBD di wilayah DIY mencapai 52,38%, Belanja earmark 8% dari DBH/DAU untuk penanganan pandemi terealisasi 37,8% dan realisasi belanja pemulihan ekonomi daerah sebesar 46,37%.

 

Selanjutnya sesi diskusi dipandu oleh moderator Kasi PPA IIB Suratno, dan dalam kesempatan itu setiap pemda menyampaikan permasalahan yang menjadi kendala terutama untuk pemda yang serapan anggarannya masih rendah. Dengan adanya FGD ini diharapkan bisa di identifikasi permasalahan terkait penyerapan anggaran yang masih rendah dan diberikan solusi yang tepat sesuai kewenangan Kanwil DJPb DIY.