Yogyakarta, 21 Januari 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Kamis Pon dengan tema “Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran untuk Belanja Berkualitas di Tahun 2025” pada 16 Januari 2025. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting yang melibatkan seluruh satuan kerja (satker) mitra Kanwil DJPb DIY.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyatakan kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi mengenai apa saja yang perlu dicermati di tahun 2025 terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan yaitu pentingnya menjaga aspek perencanaan, implementasi pelaksanaan anggaran, dan mengawal hasil dari belanja APBN.
"APBN 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun secara nasional dan Rp21,3 triliun untuk DIY dengan sekitar 4 juta penduduk. Itu merupakan angka yang tidak kecil sehingga perlu dikawal agar bermanfaat," kata Agung Yulianta.
Kepala Kanwil DJPb DIY juga mengingatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan tools untuk mengawal belanja APBN. Tujuannya agar kualitas perencanaan, kualitas implementasi maupun kualitas hasil dari pelaksanaan anggaran dapat terjaga dengan baik.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi menyampaikan rata-rata nilai IKPA satker lingkup DIY tahun 2024 termasuk kategori baik. Namun masih terdapat 46 satker dari total 357 satker yang memiliki nilai IKPA berkategori cukup.
Dari 8 indikator dalam IKPA, terdapat 2 indikator yang masih perlu ditingkatkan yaitu indikator deviasi halaman III dan indikator penyerapan anggaran. Kedua indikator tersebut juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023.
Keakuratan data RPD halaman III DIPA menjadi sangat penting agar BUN atau Bendahara Umum Negara dapat menyediakan anggaran secara tepat. Sementara itu, penyerapan anggaran yang tidak optimal menyebabkan tujuan efek trickle down belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi tidak segera terwujud dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan tertunda.
Selanjutnya, Kepala Seksi PPA IA Kanwil DJPb DIY, Eko Sigitpurnomo mempresentasikan simulasi perhitungan IKPA yang dirancang khusus untuk membantu satker mitra Kanwil DJPb DIY. Simulasi ini bertujuan memberikan gambaran jelas tentang nilai IKPA yang mungkin diperoleh dengan mengandalkan data-data penting seperti pergerakan pagu, Rencana Penyerapan Dana (RPD), realisasi anggaran per jenis belanja, dan dispensasi IKPA. Dengan alat bantu ini, diharapkan setiap satker mampu merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan nilai IKPA mereka, sejalan dengan harapan Kepala Bidang PPA I.
Inisiatif ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih baik antara satker dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemutakhiran DIPA yang terencana dan komunikasi efektif diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mencapai target dengan deviasi maksimal 5%.
Sinkronisasi rencana kegiatan dan penyerapan anggaran per triwulan juga sangat penting untuk memastikan realisasi anggaran yang maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen seluruh satker untuk meningkatkan capaian IKPA.
