Profil

MOTTO LAYANAN

MAKLUMAT LAYANAN

JANJI LAYANAN

: Profil

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 169/ PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggung jawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;
Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;
Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
Pembinaan teknis sistem akuntansi;
Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU);
Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
Pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;
Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;
Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
Pelaksanaan kehumasan; dan
Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Visi dan Misi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan visi organisasi, yaitu:

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional

To be the best state treasury manager regional

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mempunyai 5 (lima) misi yaitu:

Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
Mewujudkan pelaksanaan proses bisnis, implementasi aplikasi dan kepatuhan internal yang handal, efektif dan efisien;
Mewujudkan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sesuai prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi.

Peta Strategis dan IKU

Peta Strategi dan IKU Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta) telah menyusun Peta Strategi Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan sasaran strategis Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta yang disusun menggunakan empat prespektif:

Stakeholder Perspective. Stakeholder perspective mencakup sasaran strategis “Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel”

Customer Perspective. Customer Perspective mencakup sasaran strategis “Dukungan manajemen yang efektif”

Internal Process Perspective. Internal Process Perspective mencakup sasaran strategis: (a) Pelaksanaan anggaran yang optimal, (b) Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien, (c) Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, (d) Pencapaian tugas khusus yang efektif.
Learning & Growth Perspective. Learning & Growth Perspective mencakup sasaran strategis: (a) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif, (b) Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

Sepanjang Tahun 2025, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dijalankan dalam rangka mencapai Visi “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Regional”.

Strategi Organisasi Tahun 2025

Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta juga telah merumuskan Strategi Organisasi Tahun 2025. Disusunnya Strategi Organisasi ini bertujuan untuk:

Memberikan arah dalam pencapaian tujuan organisasi
Meningkatkan kinerja dengan mendorong budaya inovasi
Membangun keunggulan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
Memfasilitasi pengambilan keputusan dengan penyediaan kerangka kegiatan
Mendorong peningkatan adaptasi dalam pelaksanaan tugas
Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi

Strategi Organisasi ini dirumuskan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan faktor eksternal meliputi Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats).

Metode yang digunakan dalam penyusunan organisasi Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta agar tepat sasaran menggunakan analisis STEP (Sociocultural, Technological, Environmental/Economic, Public Policy/Legal), SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats), serta TOWS (Threats, Opportunity, Weakness, dan Strength).

Setelah melalui serangkaian proses tersebut, ditetapkanlah enam Strategi Organisasi Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yaitu:

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara tepat dan optimal berbasis kompetensi,
Pengembangan kompetensi SDM dengan fokus prioritas pada kemampuan penguasaan teknologi informasi (IT), analisis, ekonomi, treasury, dan kehumasan,
Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan perangkat kerja dengan melakukan peningkatan secara berkelanjutan,
Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif dalam pengolahan data/analisis data secara berkelanjutan guna meningkatkan layanan/pembinaan,
Pengembangan Strategi Komunikasi dan Image Branding secara masif dan efektif
Peningkatan kualitas hasil Regional Chief Ecomonist (RCE) dan hasil Financial Advisor (FA) dalam rangka pelaksanaan fungsi TREFA yang profesional dan berintegritas dengan melibatkan seluruh KPPN.