MOTTO LAYANAN

MAKLUMAT LAYANAN

JANJI LAYANAN

 Profil Pejabat Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

 M. Syaibani

Lahir di Pekanbaru, 24 Mei 1970. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi di STIE Kusuma Negara pada tahun 2000. Kemudian mendapatkan gelar Magister Ilmu Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Mulai menjabat sebagai Pejabat Administrator (Eselon III) pada tahun 2009 sebagai Kepala KPPN Dumai, Provinsi Riau. Pada tahun 2011, dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala KPPN Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2013 hingga 2019, memulai karirnya di Badan Layanan Umum (BLU) sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU. Kemudian melanjutkan karirnya sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Keuangan BLU III pada tahun 2019 hingga 2021.

Dipercaya untuk naik jabatan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada tahun 2021 sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian alih tugas ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 hingga 2025. Terakhir, beliau dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2025 dan masih menjabat hingga saat ini.

Alamat

Jalan Otto Iskandardinata No. 53-55

Jakarta Timur, DKI Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 169/ PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggung jawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;
2. Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;
3. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
4. Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
5. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
8. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU);
9. Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
10. Pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;
11. Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;
12. Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
13. Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
14. Pelaksanaan kehumasan; dan
15. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan visi organisasi, yaitu:

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional

To be the best state treasury manager regional

 Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mempunyai 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
4. Mewujudkan pelaksanaan proses bisnis, implementasi aplikasi dan kepatuhan internal yang handal, efektif dan efisien;
5. Mewujudkan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sesuai prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi.