Kinerja APBN hingga 31 Desember menujukkan resiliensi dan terjaga dengan baik, mendukung momentum pemulihan ekonomi, dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Sisi pendapatan menunjukkan tren positif, sedangkan dari sisi belanja negara menunjukkan pengeluaran yang semakin optimal.
Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perekonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,90% (yoy) dan sebesar 2,59% (qtq). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional (4,90%), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (yoy) sedikit lebih rendah. Disisi lain, perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,53% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi.
Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi bulan Desember 2023 berada di angka 0,79% (mtm) dan 3,22% (yoy) berada di atas inflasi nasional sebesar 2,61%. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada tiga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta transportasi.
Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga Desember 2023 terdiri atas nilai devisa ekspor sebesar USD 1.221,43 Juta dan devisa impor sebesar USD 73,67 Juta. Kinerja impor dan ekspor sampai dengan Desember 2023 terus menunjukkan tren positif. Pada sisi ekspor, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan positif tertinggi 22,02% (ytd) yaitu batu bara dan geragai crude oil. Sedangkan pada sisi impor, sektor Angkutan Laut Sungai dan Udara mengalami pertumbuhan positif impor tertinggi 190% (yoy) dengan kontribusi utama alat untuk kapal laut dan aksesorisnya.
APBN Regional Jambi Terus Tumbuh di Tengah Penurunan Harga Komoditas
Realisasi pendapatan negara Rp8.381,44 miliar atau tumbuh 11,30% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan terbesar disumbang dari sisi penerimaan perpajakan, yakni Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) yang tumbuh sebesar Rp952,7 miliar atau 32,62%. Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan tersebut lebih kecil dibanding pertumbuhan bulan-bulan sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditi baik dari batubara dan pinang serta menurunnya permintaan produk CPO dan turunannya.
Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 November 2023, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp22,45 miliar atau sebesar 134,03% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp162,74 miliar atau sebesar 131,20% dari target. Terdapat peningkatan signifikan pada BM untuk periode Januari s.d. Desember 2023, akibat peningkatan impor pompa sentrifugal, kacang tanah, mesin pencuci elektrik.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp974,64 miliar atau tumbuh 24,32% dari realisasi tahun 2022. Sampai dengan Desember 2023, PNBP menjadi komponen pendapatan dengan persentase realisasi terbesar apabila dibandingkan dengan targetnya, yakni sebesar 159,44%.
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan Desember 2023 mencapai Rp24.084,30 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp8.889,58 miliar atau tumbuh 33,38% dari realisasi tahun 2022. Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial.
Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar 78,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan belanja ini didongkrak oleh realisasi uang muka dan progress pekerjaan untuk proyek PSN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tempino-Bayung Lencir. Belanja barang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 34,85% dibandingkan tahun sebelumnya dengan adanya percepatan penyaluran bansos program Bidik Misi dan KIP kuliah.
Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan bulan Desember 2023 telah mencapai Rp15.194,72 miliar atau tumbuh sebesar 4,13%. TKDD memiliki fungsi sebagai pendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sampai saat ini, TKDD masih menjadi komponen penyumbang pendapatan APBD terbesar bagi Provinsi Jambi.
Sampai dengan 31 Desember 2023, keempat komponen belanja berhasil mencapai realisasi diatas 93% dibandingkan dengan targetnya. Adapun rinciannya sebagai berikut; Belanja Pegawai terealisasi sebesar 97,99% dari target; Belanja Barang terealisasi sebesar 94,04% dari target; Belanja Modal terealisasi sebesar 93,28% dari target; serta Belanja Bansos terealisasi sebesar 99,99% dari target. Sedangkan untuk TKDD, realisasinya adalah sebesar 98,86% dari target.
Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah
Pada tanggal 16 Maret 2023, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang memberikan instruksi terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sehingga dapat segera memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan sentrasentra perekonomian, serta membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s.d. 2024.
Pada wilayah Jambi, terdapat dua satuan kerja yang melaksanakan Inpres nomor 3 tahun 2023, yakni Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I (PJN I) dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran mencapai Rp1.571,69 miliar atau sebesar 99,99% dari target. Secara umum, progres penyelesaian fisik pekerjaan cukup bagus, bahkan beberapa paket pekerjaan progres fisik pekerjaan telah melampaui progres keuangan, dimana progres fisik s.d. 31 Desember 2023 yakni sebesar 100% (8,5 km).
Kinerja Positif APBN Mengawal Perekonomian Indonesia di Tahun 2024
APBN akan terus hadir melindungi masyarakat, menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespon berbagai ketidakpastian perekonomian global. Ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan akan terus melaju dan berdaya tahan, didukung oleh kinerja positif APBN yang solid dan kredibel. Sinergi mengawal perekonomian akan terus diperkuat demi menjaga APBN tetap sehat, kuat, dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan negara kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam kesehatan, pengendalian, dan pemberian kemudahan degan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Forum Komite ALCo Regional Provinsi Jambi oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Burhani AS
