Secara nasional, APBN terjaga surplus dengan kinerja secara keseluruhan on-track. Realisasi Belanja Negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1% pagu APBN. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp328,9 triliun (13,3% dari pagu APBN), ditopang Belanja K/L sebesar Rp165,4 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 25 Maret 2024. Sedangkan pada sisi pendapatan, melanjutkan kinerja positif tahun lalu, realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp493,2 triliun, atau 17,6% dari target APBN. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN masih hingga 15 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan Pendapatan Negara. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Peran APBN sebagai shock absorber didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,83%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,31%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30%.
Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi bulan Februari 2024 berada di angka 0,13% (mtm) dan 3,19% (yoy). Andil inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,05%. Adapun komoditas pendorong inflasi bulan ini adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.
Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga Februari 2024 terdiri atas nilai devisa ekspor sebesar USD 181,79 Juta dan devisa impor sebesar USD 1,58 Juta. Pada sisi ekspor, kontribusi terbesar disumbangkan oleh ekspor kelompok Pertambangan yaitu sebesar 71,02%, diikuti Kelompok Industri sebesar 25,32%, dan Kelompok Pertanian sebesar 3,66%. Sedangka pada sisi impor, kontribusi terbesar disumbangkan Kelompok Mesin dan Alat Angkutan sebesar 52,36% diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 27,75%.
APBN Regional Jambi Tetap Solid Mendukung Perekonomian Masyarakat
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.084,21 miliar atau sebesar 12,63% dari target. Pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 6,83%. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis Pajak Penghasilan Non Migas sebesar 21,64% (yoy). PPN masih mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 39,87% dari Total Pendapatan.
Dari sisi perpajakan internasional s.d. 31 Februari 2024, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp0,89 miliar atau sebesar 8,01% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp14,91 miliar atau sebesar 4,04% dari target.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp243,58 miliar atau tumbuh 228,40% dari realisasi tahun 2023. Pada bulan Februari 2024 realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp23,89 M. Capaian bulan ini merupakan capaian terbesar kedua selama 5 tahun terakhir untuk bulan Februari. PNBP BLU s.d. bulan Februari 2024 mencatatkan realisasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama. PNBP BLU pada bulan Februari 2024 mencapai Rp142,33 M. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jas
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan Februari 2024 mencapai Rp3.303,12 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp956,68 miliar atau tumbuh 51,63% dari realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan pada tiga komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kemudian, untuk belanja bansos, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, belum terdapat penyaluran pada bulan Februari.
Belanja barang mengalami peningkatan terbesar. realisasi belanja barang s.d. Februari 2024 adalah sebesar Rp496,10 miliar atau meningkat sebesar 119,35% dibandingkan Februari 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja barang pada satker-satker KPU dan Bawaslu dalam rangka pemilu/pilkada 2024.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp344,52 miliar s.d. Februari 2024. Terjadi peningkatan sebesar 10,94% dibandingkan Februari 2023 disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai di tahun 2024 pada Kementerian Agama, Polri, dan Kementerian Pertahanan.
Belanja modal s.d. Februari 2024 terealisasi sebesar Rp116,06 miliar atau meningkat sebesar 23,16% akibat adanya realisasi Preservasi Jalan Strategis dan Rehabilitasi Jalan, realisasi pengadaan kendaraan bermotor (mobil dinas), proyek pembangunan museum dan pemugaran kompleks Candi Muaro Jambi.
Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) s.d. bulan Februari 2024 telah mencapai Rp2.346,45 miliar atau sebesar 16,03% dari target. TKDD memiliki fungsi sebagai pendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sampai saat ini, TKDD masih menjadi komponen penyumbang pendapatan APBD terbesar bagi Provinsi Jambi.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 29 Februari 2024 telah disalurkan kepada 12.324 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1.006,22 miliar atau sebesar 16,9% dari target. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini hingga Februari 2024 pinjaman KUR Mikro mengambil porsi terbesar dalam skema pinjaman yang disalurkan. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp660,39 milliar.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi tahun 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 telah disalurkan kepada 6.048 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp34,38 M. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PNM. Nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi didominasi dari wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.
APBN Terus Berlanjut Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional
APBN sebagai instrumen kebijakan Pemerintah dimanfaatkan untuk mewudujkan kesejahteraan rakyat, yakni mengurangi kesenjangan, pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas SDM agar unggul dan berdaya saing, serta menurunkan angka pengangguran. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
***
Disampaikan pada Forum Komite ALCo Regional Provinsi Jambi oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Burhani AS
