Kinerja Fiskal Jawa Tengah di Triwulan I 2026 Menunjukkan Tren Positif dalam Menopang Perekonomian di Jawa Tengah
Memasuki bulan Maret 2026, kondisi perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang resilien. Stabilitas indikator makro yang terjaga serta dukungan kebijakan fiskal yang optimal menjadi faktor utama dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. APBN terus hadir sebagai instrumen penting, baik dalam menjaga stabilitas maupun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Perkembangan Perekonomian Regional
Kinerja ekonomi Jawa Tengah masih berada pada jalur ekspansi yang kuat. Sepanjang tahun 2025, ekonomi tumbuh 5,37% (yoy), dengan capaian triwulan IV sebesar 5,84% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap solid.
Dari sisi persepsi masyarakat, tingkat optimisme masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2026 berada di level 116,3, yang masih berada pada zona optimis, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Tekanan inflasi menunjukkan tren yang lebih terkendali. Inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 3,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan Februari. Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal, sementara yang terendah di Kabupaten Wonosobo. Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,32%, tingkat kemiskinan berada di 9,39%, dan ketimpangan menurun dengan Gini Ratio 0,350.
Di sektor primer, peningkatan daya beli petani dan nelayan tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani menjadi 116,38 serta Nilai Tukar Nelayan menjadi 105,06. Selain itu, kualitas pembangunan manusia juga meningkat, tercermin dari IPM yang mencapai 74,77. Kondisi ekonomi di Jawa Tengah menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan kebijakan fiskal di Jawa Tengah ke depan.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional (APBN)
Hingga akhir Maret 2026, kinerja fiskal Jawa Tengah tetap menunjukkan kondisi yang terjaga. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73% dari target. Capaian ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp11,70 triliun, bea dan cukai sebesar Rp13,30 triliun, serta PNBP sebesar Rp2,22 triliun.
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp25,81 triliun atau 26,67% dari pagu, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp7,45 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,36 triliun. Dengan perkembangan tersebut, APBN di Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,34 triliun. Belanja negara tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Perkembangan APBD Jawa Tengah
Kinerja APBD konsolidasi di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang cukup sehat dengan ruang fiskal yang masih terbuka. Pendapatan daerah hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp24,72 triliun atau 24,27% dari target, yang didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp18,53 triliun, serta PAD sebesar Rp6,19 triliun.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp13,94 triliun atau 12,71% dari target, dengan belanja operasi sebagai komponen terbesar. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja pada periode selanjutnya.
Isu Strategis: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah menunjukkan capaian yang cukup luas, baik dari sisi jumlah satuan pelayanan, penerima manfaat, maupun penciptaan lapangan kerja. Terdapat di Jawa Tengah mencapai 3.826 dan telah melebihi target sampai dengan 104% dari target 3.673 SPPG. Jumlah penerima manfaat telah mencapai 9,27 juta. Adapun program MBG ini telah menciptakan lapangan kerja bagi 164 ribu orang, dengan total realisasi anggaran hingga Maret 2026 sebesar Rp2,68 Triliun.
Dalam implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terkait aspek tata kelola, kualitas dan keamanan pangan, serta isu kepercayaan publik.
Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengawasan, perbaikan sistem implementasi, dan sinergi yang lebih erat dari seluruh pihak agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Penyaluran Pembiayaan UMKM
Dukungan pembiayaan bagi UMKM terus menunjukkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga Maret 2026, penyaluran KUR mencapai Rp12,45 triliun atau tumbuh 9,21% (yoy). Sementara itu, pembiayaan UMi terealisasi sebesar Rp475,78 miliar, dengan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 230,31% (yoy).
Kondisi tersebut menunjukkan ekonomi UMKM mulai bergeliat tercermin dari akses pembiayaan yang tumbuh dibandingkan tahun yang lalu. Akses pembiayaan KUR dan Umi diharapkan semakin luas dan berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
Penutup
Secara umum, kinerja fiskal Jawa Tengah hingga akhir Maret 2026 tetap berada dalam kondisi yang solid. Pendapatan negara terjaga, sementara belanja negara terus menjadi penggerak utama perekonomian. Di sisi lain, kondisi APBD yang masih memiliki ruang fiskal memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di daerah.
Dengan dukungan indikator makro ekonomi yang stabil serta tren perbaikan kesejahteraan, Jawa Tengah memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026.
Narahubung Media:
Mahfud, Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
DJPb – Mengawal Indonesia, Indonesia Maju
Telp. 024-515989; 024-3540815
