Pergeseran akun-akun belanja pegawai pada output layanan perkantoran adalah mekanisme revisi pergeseran untuk memenuhi belanja operasional, sebagaimana diatur dalam Penjelasan/Lampiran Huruf R Romawi II Angka 4 Huruf a (Halaman 58) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2020, di mana pergeseran anggaran antarakun belanja pegawai dalam komponen 001 dalam keluaran (output) layanan perkantoran yang berasal dari akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pada 1 (satu) Satker, disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Dalam hal Pergeseran anggaran antar akun belanja pegawai komponen 001 output 994 layanan perkantoran, apabila terdapat pergeseran antara akun belanja gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji dengan akun belanja pegawai selain gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji (seperti tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, dsb), maka satuan kerja diwajibkan melampirkan “surat persetujuan eselon 1.

Dalam hal pergeseran antar komponen di output 994 layanan perkantoran, maka usulan revisi diusulkan ke Direktorat PA.

Dalam hal revisi antar akun pada komponen 002 output 994, maka cukup dilakukan pemutakhiran POK. Namun, apabila berdampak pada perubahan halaman III DIPA dan halaman IV.B DIPA maka harus disulkan pengesahan revisi DIPA.

Revisi ambang batas harus dipastikan menambah volume dan/atau keluaran dan/atau sub keluaran.

Penambahan pagu dipastikan tidak melebihi persentase ambang batas yang ditetapkan pada DIPA awal dikalikan pagu DIPA terakhir.

Prognosis pendapatan-belanja agar dipastikan telah disusun sesuai RBA Definitif dan memperhatikan realisasi pendapatan saat usulan revisi diajukan.

Selain matrik perubahan (semula-menjadi), DIPA terkahir, Konsep DIPA yang diusulkan revisinya, Prognosis Pendapatan-belanja BLU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat pernyataan Telah Dilakukan Perubahan RBA, Kantor Wilayah DJPb dapat meminta dokumen lain seperti : SP2B-BLU, laporan realisasi pendapatan BLU, dsb.

Aplikasi SAKTI WEB hanya menggantikan Aplikasi RKAKL 2020, sehingga usulan revisi tetap diajukan melalui Aplikasi SatuDJA dengan kelengkapan dokumen seperti revisi biasanya.

Alamat aplikasi SAKTI WEB : sakti.kemenkeu.go.id

Ketika satker ingin mengajukan revisi apapun ke Kanwil DJPb maka menggunakan status history “usulan revisi dipa” karena dapat membentuk ADK usulan Revisi. Jika satker hanya ingin melakukan revisi di satkernya (hanya khusus Revisi POK) tanpa diajukan ke Kanwil DJPb maka memilih status history “revisi satker(POK)” karena tidak dapat membentuk ADK usulan revisi sehingga satker tidak dapat mengajukan revisi Ke Kanwil DJPb.

Gagal validasi dengan kode051, KPA/PPSPM/Bendahara belum diisi.

Cara perbaikannya menggunakan user admin

• rekam KPA/PPSPM/Bendahara di menu administrasi> umum> penandatanganan> klik
• Ketika perekaman, untuk keterangan jabatan 1, 2 dan 3 dikosongkan Jika ingin mengubah pejabat yang sudah direkam silahkan klik “rubah”.

Pastikan saat merekam pejabat KPA/PPSPM/Bendahara, kota satker harus diisi sesuai domisili satker. Jika tidak diisi maka akan terkendala saat pencetakkan matriks karena kotanya masih kosong.

Perubahan atau pergantian pejabat dilakukan di user admin rekam KPA/PPSPM/ Bendahara yang baru di menu administrasi> umum> penandatanganan> klik ubah.

Gagal validasi dengan kode 053.

• Rencana penarikan dana belum
• Silahkan untuk disesuaikan dulu menggunakan user operator masuk menu RUH> RPD Bulanan (Hal III DIPA).
• Klik rencana penarikan yang berwarna merah.
• Pastikan semua rencana penarikan sudah berwarna hijau.

Bagi satker yang sudah mengajukan revisi ke-1 melalui Aplikasi RKAKL untuk memasukkan data revisinya ke Aplikasi SAKTI WEB dengan cara:

• Menggunakan User Operator di menu utility pilih status history “usulan revisi dipa”.
• Bagi yang sudah memilih history “revisi satker (POK)” sebelumnya silahkan dihapus dulu melalui menu utility> hapus Pastikan status history DIPA Awal, kemudian pilih usulan revisi dipa.
• Masih menggunakan User Operator pergi ke menu monitoring revisi dipa, pilih revisi ke-1 kemudian klik tombol“call”, kemudian klik tombol “refresh” sampai ada keterangan “success insert SAKTI”.
• Kembali ke menu utility, kemudian pilih status history DIPA Revisi Ke-1.

Pada saat pencetakkan matriks, Digital Stamp(DS) bertuliskan “null”.

Cara perbaikannya menggunakan user operator :

• Pergi ke menu monitoring> Digital Stamp (tanpa merubah apapun).
• Kemudian, kembali ke menu laporan / cetak untuk mencetak

Pada saat validasi data belanja kemudian muncul notifikasi data belum valid maka silahkan klik tombol “cetak validasi” kemudian akan muncul kode yang menyebabkan tidak valid. Lalu, klik tombol “lihat kode validasi” untuk melihat keterangan kode. Silahkan diperbaiki sesuai keterangan kode yang muncul agar data bias divalidasi.

Bagi satker yang terkendala saat ingin melakukan pencetakkan DIPA Konsep karena pejabat departemen masih kosong maka dapat mengajukan tiket pertanyaan ke hai.kemenkeu.go.id   dengan menggunakan email sakti karena pejabat departemen hanya dapat diisi menggunakan user unit eselonI atau bias langsung mengghubungi unit eselon I nya. Jangan lupa untuk mencantumkan kode satker dan nama satker serta permasalahan yang ingin ditanyakan. Silahkan dilampiri dengan screenshoot/file dokumen yang menggambarkan permasalahan.

Satker dapat menghapus data (history) yang telah dipilih jika mengalami kesalahan dengan menggunakan user approval > utility > hapus data, makaakan kembali ke history sebelumnya. Dengan catatan belum di approve oleh user approver (KPA). Jika sudah disapprove KPA maka terlebih dahulu menggunakan user approver (KPA) pada menu monitoring submit dan approve data, pada kolom “S” dihilangkan checklistnya dan klik tombol “Simpan”. Lalu, ikuti petunjuk yang awal untuk menghapus data (history).

Jika ada perubahan volume output, satker dapat mengubah kembali melalui menu RUH> Belanja, klik pada sub output dan klik edit. Kemudian sesuaikan volumenya sesuai data DIPA. Jika sudah disapprove KPA maka terlebih dahulu menggunakan user approver (KPA) pada menu monitoring submit dan approve data, pada kolom “S” dihilangkan checklistnya dan klik tombol “Simpan”.

Untuk revisi penambahan pagu hibah, pastikan mengisi sumber dana hibah dengan kode H60 dan non PPN. Bila di keterangan RMP ada isiannya lakukan edit menjadi 0. Satuan kerja yang memiliki hibah langsung bentuk uang, agar memperhatikan kode sumber dana hibah langsung dalam negeri adalah H60, dan cara pembayaran pilih “non PPN”. sekiranya ada yang tidak sesuai agar melakukan perbaikan dan menyampaikan usulan revisi dipa ke Kanwil DJPb.

Pada waktu menyimpan muncul notifikasi gagal simpan Data Belanja karena “null”, pastikan tidak ada detail akun yang tidak ada pagunya.

Pada waktu upload adk revisi di satudja gagal terus, pastikan adk sudah diekstrak, dan jangan menyimpan adk di folder berlapis.

Untuk satker yang ada user aprkanwil, semua usulan revisi harus di-approve oleh wilayah. Owner tetap di satker dan pastikan KPA sudah approve. Satker lingkup polri agar memperhatikan bahwa K/L 060 memiliki role apr kanwil , maka semua usulan revisi DIPA memerlukan persetujuan/approval dari polda (Biro Rena). Hal tersebut berlaku juga untuk K/L lainnya yg memiliki role apr kanwil , antara lain : Kementerian Agama dan Kementerian ATR/ BPN.

Proses approval di aprkanwil hanya approve, tidak mengganti owner.

K/L yang tidak memiliki role apr_wilayah, tetap menggunakan prosedur lama (tanpa approval kanwil).

K/L yang menghendaki dibentuknya user apr_kanwil dapat mendaftar melalui eselon 1.

Revisi antar satker, proses di semua satker sampai approve KPA, kemudian pengiriman adk ke SPAN dilakukan oleh salah satu satker yang ikut revisi, dengan memilih jenis revisi antar satker, kemudian centang semua satker yang ikut revisi.

Revisi tidak jadi dilakukan di kanwil, karena akan dilakukan revisi di eselon I. Masuk di menu UtiliyèHapus Data. Data yang sudah diubahakan Kembali seperti data DIPA terakhir.

Revisi POK batal dan akan revisi DIPA. Bisa memakai menu pindah revisi DIPA. Asal belum dilakukan update COA, dari user apr, menu RUH Belanja. Buka kode satker ada pilihan pindah revisi.

Revisi DIPA tidak bias dikirim ke SAS dengan notifikasi Kode barcode tidak sesuai dengan adk.

• Pastikan ADK dari kirim adk SAS, barcode cek di dipa petikan yang baru atau monitoring DS.
• ADK dari menu kirim SAS rename dengan menambah 2 digit sesuai urutan revisi
• Untuk mengambil ADK, silahkan dari Menu Kirim ADK SAS. ADK di menu ini adalah ADK yg sudah pengesahan. Apabila masih berupa usulan, maka belum terbentuk ADK-nya. Mohon ADK agar di-rename dengan menambahkan 2 digit angka sesuai urutan revisi. Sebagai contoh, s20 jika ini adalah revisi ke-7 maka rename menjadi d01_06001_XXXXXX_2.s2007.

Jumlah pagu pada form RUH Belanja tidak sama dengan pagu total. Periksa mapping pagu antara operator dengan PPK, apakah operator tersebut di-mapping dengan PPK khusus sehingga tidak mengakses pagu Satker secara utuh.

Dalam hal, ADK revisi tidak terbentuk pada folder direktori. Perhatikan saat instalasi SAKTI dan saat membuka aplikasi SAKTI, apakah sudah menggunakan user yang sama.

Untuk melihat DS, menggunakan menu monitoring Digital Stamp.

Penyesuaian data RPD di aplikasi sakti tidak selalu mengubah halaman III DIPA. Jika dilakukan pergeseran antar akun , dalam jenis belanja sama dan output yg sama. Pastikan perubahan RPD hanya di bulan Desember dan tidak mengubah data di bulan sebelumnya.

Untuk membuat revisi berupa pemuktahiran data POK, terlebih dahulu memilih history revisi DIPA dan jenis revisi pilih “REVISI POK”.

Penyelesaian pengesahan usulan revisi dapat dilakukan melalui Sakti pada menu Monitoring Revisi DIPA.

Saat “ADK ke SPAN”, notifikasi warna kuning agar ditutup saja, kemudian langsung membuat ADK, di mana filenya masuk ke menu download.

Sekiranya proses Kirim ADK SPAN di aplikasi SAKTI lambat terbentuk, satker agar : 1) Saat buat ADK di sakti tidak usah upload surat dsb, 2) Cek di menu download apakah sudah terbentuk ADK dalam bentuk rar, 3) Saat akan upload ke satudja agar terlebih dahulu melakukan ekstrak atas file rar yang terbentuk.

Migrasi data belanja pegawai dari GPP ke sakti dapat menggunakan fasilitas upload data gpp, pada menu pegawai.