Berita

Seputar Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

LIPUTAN PENYERAHAN PIAGAM WTP DAN AUDIENSI DI KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG

Banjarnegara, 19 Oktober 2021

djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Bertempat di Ruang Krisna, Kantor Walikota Pekalongan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing didampingi Kepala KPPN Pekalongan Pudji Ardi Susatyo Achmadi, bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kota Batik Pekalongan, Senin, 19 Oktober 2021 dalam rangka peyerahan piagam WTP atas LKPD TA. 2020.

Selain agenda tersebut, diadakan pula kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai bagian pembinaan pemda. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mendorong pemda untuk terus meningkatkan kualitas LKPD dan akselerasi penyaluran DFDD di Kota Pekalongan.

Dalam sambutannya, Walikota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid yang didampingi Sekda Kota Pekalongan dan jajaran pengelola DAK Fisik, menyambut baik kunjungan Tim Kanwil DJPb Prov. Jateng. Beliau menyampaikan rasa syukur, penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas Opini WTP.  Sejak 2014 hingga tahun 2021, Pekalongan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Tantangan sekarang adalah mempertahankan capaian WTP dan pengelolaan keuangan daerah dengan lebih optimal”, ungkapnya.

Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Midden Sihombing menyampaikan apresiasinya tehadap Kota Pekalongan yang telah lima tahun berturut-turut memperoleh opini WTP atas LKPD serta berharap untuk terus mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kualitasnya. Sebagai bagian pembinaan pemda Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah mendorong untuk terus meningkatkan kualitas akselerasi penyaluran DFDD. Berdasarkan data, penyerapan penyaluran DAK Fisik yang masih rendah (24,1%) perlu mendapatkan perhatian. “Durasi proses upload SP2D BUD masih tergolong lambat”, tandas Midden.

Sesi ramah tamah yang dirangkai dengan diskusi yang dipimpin oleh Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih mengangkat kondisi penyaluran DAK Fisik dan kendala penyaluran saat ini. Kondisi percepatan kontak yang terkendala juknis dan kewajiban pengadaan sesuai e-katalog serta kendala perekaman dalam OM-SPAN khusus tahun 2021 menjadi issue utama. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Midden Sihombing menyampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang terpenting akuntabilitas. Kuncinya adalah tidak fiktif, mark-up, dan tidak gratifikasi, ujar Midden. Selanjutnya atas kedala aplikasi, KPPN Pekalongan selalu siap dan membantu semua kedala dimaksud. Apabila terdapat masukan dan perbaikan atas kendala perekaman dapat kami usulkan ke Kantor Pusat. Pada kesempatan terakhir disampaikan, perlu dirancang sebuah SOP dan sistem kerja yang baik sehingga tidak terulang kondisi seperti saat ini dimana pembayaran kepada penyedia bukan bersumber dari dana DAK (ditalangi).

Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Midden Sihombing selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Batang. Tepat pukul 13.30 WIB, bertempat di Aula Rapat Bupati Batang, disambut oleh Bupati Batang, H. Wihaji dan jajaran OPD terkait. 

“Terhadap perolehan penghargaan lima tahun berturut-turut memperoleh opini WTP atas LKPD TA. 2020 harus menjadi pemantik dan semangat untuk kerja lebih baik, harapan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai kewenangan masing-masing OPD”, ujar Wihaji. Terhadap pemeriksaan BPK yang ada perlu diciptakan sistem yang baik sehingga tidak “sibuk” mempersiapkan pertanggungjawaban dan dokumen-dokumen yang diminta. Bupati Batang menyambut baik paparan dan laporan Kepala Kanwil terkait DAK Fisik.

Sesi ramah-tamah dan diskusi mengangkat norma waktu ideal dan SOP penyelesaian DFDD menurut tata kelola keuangan yang baik. Berdasarkan paparan yang disampaikan matrik durasi waktu dapat diperhatikan, “semakin cepat dana mengalir semakin banyak multiplier bagi masyarakat”, ujar Midden.

Rangkaian kegiatan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang berakhir pukul 15.30 WIB. Audiensi dan koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemda dan Kanwil DJPb untuk terus meningkatkan kualitas LKPD dan akselerasi penyaluran DFDD.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No.2 Semarang />Tel: (024) 355.5852, 351.5989 Fax : (024) 354.4255, 354.5877

IKUTI KAMI