APBN KiTa

Provinsi Kepulauan Riau

” Kinerja Penerimaan Perpajakan Tumbuh Positif Mendukung Perekonomian Kepri”

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 27 Oktober 2025 – Periode Bulan September tahun 2025 perekonomian global membaik meski ketidakpastian masih tinggi. Situasi internasional seperti konflik dagang AS – China masih berlangsung. AS mengalami Government shutdown. Di domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen sementara BI memproyeksikan pertumbuhan dunia ~3,1 persen pada 2025. Di sisi moneter, cadangan devisa Indonesia turun pada September 2025.

Kondisi Perekonomian Kepri sangat bagus dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025, yaitu 7,14 persen (yoy) diatas pertumbuhan nasional sebesar 5,12 persen (yoy) dan menjadi yang tertinggi di Sumatera. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kepri tersebut menempati urutan ketiga tertinggi secara nasional. Hal ini merupakan dampak dari akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan wilayah Free Trade Zone yang menjadi magnet bagi masuknya investasi langsung. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus bergerak positif, ketimpangan sosial masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Tekanan inflasi pada September 2025 yang tercatat stabil sebesar 2,70 persen (yoy) mencerminkan efektivitas pengendalian harga dan terjaganya daya beli masyarakat Kepri. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kepri terus menunjukkan tren positif, ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,89 persen dan rasio gini 0,382—lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional—mengindikasikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi kesejahteraan pelaku sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada September 2025 tercatat sebesar 104,40, masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 101,80 atau meningkat 0,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai provinsi kepulauan, Kepri perlu mewaspadai faktor eksternal seperti perubahan pola angin dan praktik illegal fishing di wilayah laut perbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang dapat memengaruhi produktivitas nelayan.

Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2024 mencapai 79,89 (kategori tinggi), sekaligus mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut. Tingkat kemiskinan yang relatif rendah sebesar 4,44 persen, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan korelasi positif dengan capaian IPM tersebut. Namun, capaian tersebut perlu diimbangi dengan upaya penurunan TPT dan ketimpangan pendapatan agar kualitas pertumbuhan ekonomi semakin inklusif.

Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan luar negeri Kepri menunjukkan sinyal positif. Nilai ekspor pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$1.883,21 juta, didominasi oleh komoditas hasil industri pengolahan, sementara impor mencapai US$1.784,58 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Kepri mencatat surplus sebesar US$98,63 juta, yang berpotensi memberikan dorongan terhadap stabilitas nilai tukar dan mendukung ketahanan ekonomi regional.

Kinerja APBN Terjaga, Pajak Jadi Penopang Utama

Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepri bulan Oktober 2025, disampaikan bahwa s.d. 30 September 2025, Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp9.794,85 miliar atau mencapai 54,25 persen dari target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp7.836,12 miliar atau 80 persen dari total Pendapatan APBN Kepri dengan pertumbuhan 3,50 persen (yoy). Kinerja penerimaan tersebut didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan.  

Total Belanja APBN di Kepri sampai akhir September 2025 sebesar Rp10.179,88 miliar atau telah teralisasi 60,52 persen dari total Pagu Belanja tahun 2025. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami kontraksi hingga 27,59 persen (yoy) dipengaruhi oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Komponen Belanja Modal mengalami kontraksi tertinggi mencapai 71,12 persen (yoy) akibat realisasi belanja modal yang belum maksimal. Sementara realisasi belanja tertinggi ada pada Belanja Barang sebesar Rp1.966,58 miliar atau 47,39% dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp6.030,18 miliar atau 70,37 persen dari pagu. Sampai dengan akhir September 2025, Belanja TKD relatif terjaga dengan kontraksi sebesar 1,80 persen (yoy), dipengaruhi oleh realisasi DAK Fisik yang mengalami kontraksi akibat lamanya penerbitan juknis oleh Kementerian teknis yang membidangi DAK Fisik dan belum terpenuhinya syarat salur oleh pemerintah daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media: