APBN KiTa

Provinsi Kepulauan Riau

” Pertumbuhan Ekonomi Kepri Triwulan III Stabil di atas 7%”

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 24 November 2025 – Pada Oktober 2025, perekonomian global menunjukkan perbaikan meski bayang-bayang ketidakpastian masih kuat. Ketegangan dagang AS–Tiongkok dan kebijakan proteksionisme terus menekan arus perdagangan dunia, ditambah kondisi government shutdown di AS yang ikut menahan sentimen pasar. Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dengan pertumbuhan 5,04 persen, sementara proyeksi Bank Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 3,1 persen pada 2025. Aktivitas manufaktur juga terjaga solid, tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang tetap berada di area ekspansi dan kembali meningkat pada Oktober 2025.

Perekonomian Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh kuat sebesar 7,48 persen (yoy), melampaui pertumbuhan nasional. Kinerja ini menjadi yang tertinggi di kawasan Sumatera dan menempatkan Kepri pada posisi ketiga secara nasional, dengan kontribusi 7,07 persen terhadap total perekonomian Regional Sumatera. Struktur pertumbuhan Kepri terutama didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan yang menyumbang 40,54 persen, sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh investasi (PMTB) sebesar 45,35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Kepri semakin solid, dengan orientasi yang kuat pada aktivitas investasi serta didukung oleh sektor industri pengolahan sebagai motor utama dinamika ekonominya.

Tekanan inflasi di Kepri pada Oktober 2025 relatif terkendali di level 3,01 persen (yoy), mencerminkan upaya stabilisasi harga yang efektif sekaligus menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih cukup terjaga. Namun, di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang terus menguat, tantangan ketimpangan sosial ekonomi masih nyata. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 6,45 persen serta rasio gini sebesar 0,382—keduanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional—menegaskan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum tersalurkan secara merata ke seluruh kelompok penduduk.

Dari sisi kesejahteraan pelaku sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada Oktober 2025 tercatat sebesar 103,89, masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 102,60 atau meningkat 0,79 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai provinsi kepulauan, Kepri perlu mewaspadai faktor eksternal seperti perubahan pola angin dan praktik illegal fishing di wilayah laut perbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang dapat memengaruhi produktivitas nelayan.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53 dan masuk kategori sangat tinggi, sekaligus mempertahankan posisi Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Regional Sumatera selama tujuh tahun terakhir. Rendahnya tingkat kemiskinan—yang berada pada level 4,44 persen dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional—mendukung kuatnya capaian IPM tersebut. Kendati demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia ini masih perlu disertai dengan langkah-langkah untuk menurunkan TPT serta mengurangi ketimpangan pendapatan agar pertumbuhan ekonomi Kepri dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya, Kinerja sektor eksternal Kepri menunjukkan perkembangan yang positif. Pada September 2025, nilai ekspor mencapai US$1.934,44 juta, terutama berasal dari produk industri pengolahan. Di sisi lain, impor tercatat US$1.783,55 juta. Kondisi tersebut menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar US$151,89 juta, yang berpotensi memperkuat stabilitas nilai tukar serta memberikan bantalan bagi ketahanan ekonomi regional.

Kinerja APBN Tetap Solid, Penerimaan Pajak Menjadi Andalan

Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepri bulan November 2025, disampaikan bahwa s.d. 31 Oktober 2025, Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp10.973,55 miliar atau mencapai 60,77 persen dari target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi Rp8,789,13 miliar atau 80 persen dari total Pendapatan APBN Kepri, tumbuh 3,36 persen (yoy). Capaian ini didukung oleh aktivitas produksi dan konsumsi yang tetap kuat, serta transaksi domestik yang stabil di tengah dinamika ekonomi global.  

Di sisi belanja, realisasi Belanja APBN di Kepri mencapai Rp11.563,95 miliar atau 70,05 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencatat kontraksi 27,08 persen (yoy), sejalan dengan efisiensi belanja satuan kerja. Komponen belanja modal menjadi yang paling tertekan dengan kontraksi 69,76 persen (yoy), sementara belanja barang menjadi komponen terbesar yang terserap, yaitu Rp2.294,13 miliar atau 48,10 persen dari total belanja pusat.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp6.794,95 miliar atau 84,46 persen dari pagu. Sampai dengan akhir Oktober 2025, Belanja TKD relatif terjaga dengan kontraksi sebesar 1,90 persen (yoy), dipengaruhi oleh realisasi DAK Fisik yang mengalami kontraksi dikarenakan adanya penurunan pagu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media: