”Pajak Perdagangan Internasional Menjadi Kontributor Utama

Penerimaan Negara di Kepri”

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 23 Desember 2025 – Pada November 2025, perekonomian global tetap menunjukkan perbaikan meskipun ketidakpastian masih tinggi, terutama akibat berlanjutnya konflik dagang AS–Tiongkok, perang Ukraina–Rusia, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara Eropa. Di tengah dinamika tersebut, kinerja domestik Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen, sejalan dengan PMI Manufaktur yang tetap ekspansif dan meningkat signifikan pada November 2025. Dari sisi moneter, cadangan devisa Indonesia yang meningkat turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam merespons tekanan eksternal.

Perekonomian Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 7,48 persen (yoy), tertinggi di Sumatera dan menempati peringkat ketiga secara nasional. Capaian ini ditopang oleh akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) yang semakin memperkuat daya tarik investasi langsung serta mendorong peningkatan aktivitas produksi dan perdagangan. Sejalan dengan itu, ekspor industri pengolahan tumbuh 25,79 persen (yoy). Penguatan kinerja industri tersebut turut tercermin pada sektor eksternal, di mana pada Oktober 2025 neraca perdagangan Kepri mencatat surplus US$268,74 juta, dengan nilai ekspor US$2.134,77 juta dan impor US$1.866,03 juta. Rangkaian indikator ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi Kepri kian solid, dengan industri pengolahan sebagai penggerak utama yang memperkuat kinerja perdagangan dan ketahanan ekonomi wilayah. 

Tekanan inflasi di Kepri pada November 2025 relatif terkendali di level 3,00 persen (yoy), mencerminkan upaya stabilisasi harga yang efektif sekaligus menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih cukup terjaga. Namun, di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang terus menguat, tantangan ketimpangan sosial ekonomi masih nyata. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 6,45 persen serta rasio gini sebesar 0,382, keduanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menegaskan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata.

Dari sisi kesejahteraan pelaku sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada November 2025 tercatat sebesar 104,94, masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 103,73 atau meningkat 1,10 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ke depan, sebagai provinsi kepulauan, Kepri perlu mengantisipasi risiko cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi dan angin kencang serta gangguan akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang dapat menghambat aktivitas melaut, mengganggu distribusi logistik, dan pada akhirnya menekan produktivitas serta daya beli pelaku sektor primer.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53 dan masuk kategori sangat tinggi, sekaligus mempertahankan posisi Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Regional Sumatera selama tujuh tahun terakhir. Rendahnya tingkat kemiskinan—yang berada pada level 4,44 persen dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional—mendukung kuatnya capaian IPM tersebut. Kendati demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia ini masih perlu disertai dengan langkah-langkah untuk menurunkan TPT serta mengurangi ketimpangan pendapatan agar pertumbuhan ekonomi Kepri dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Kinerja APBN Tetap Solid, Pajak Perdagangan Internasional Menjadi Kontributor Utama Penerimaan Negara di Kepri

Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepri bulan Desember 2025, disampaikan bahwa s.d. 30 November 2025, Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp12.099,08 miliar atau mencapai 67 persen dari target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi Rp9.699,55 miliar atau 80,17 persen dari total Pendapatan APBN Kepri, tumbuh 3,80 persen (yoy). Struktur penerimaan Kepri mencerminkan karakteristik wilayah perdagangan dan logistik, di mana Pajak Perdagangan Internasional menjadi salah satu kontributor signifikan dengan pertumbuhan 82,40 persen (yoy). Hal ini selaras dengan posisi Kepri sebagai pintu gerbang perdagangan termasuk aktivitas ekspor-impor sehingga dinamika arus barang lintas batas berperan besar dalam menopang penerimaan.  

Di sisi belanja, realisasi Belanja APBN di Kepri mencapai Rp12.910,05 miliar atau 78,08 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencatat kontraksi 26,93 persen (yoy), sejalan dengan efisiensi belanja satuan kerja. Komponen belanja modal menjadi yang paling tertekan dengan kontraksi 70,69 persen (yoy), sementara belanja barang menjadi komponen terbesar yang terserap, yaitu Rp2.682,82 miliar atau 49,37 persen dari total belanja pusat.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp7.476,28 miliar atau 92,86 persen dari pagu. Sampai dengan akhir November 2025, Belanja TKD relatif terjaga dengan kontraksi sebesar 2,09 persen (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan realisasi DAK Non Fisik menjelang akhir tahun.  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media: