”Ekonomi Kepri Tetap Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global”

 Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, Januari 2026 – Di tengah stagnasi ekonomi global dan masih tingginya ketidakpastian akibat konflik dagang Amerika Serikat–Tiongkok, ketegangan geopolitik Ukraina–Rusia, serta perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara maju, kinerja perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,04 persen, didukung oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang konsisten berada pada fase ekspansif serta penguatan cadangan devisa yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal.

Kondisi positif tersebut turut tercermin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Inflasi Kepri pada akhir 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran sebesar 3,47 persen (yoy), mencerminkan efektivitas upaya stabilisasi harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi kualitas pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 mencapai 80,53 dan berada pada kategori sangat tinggi, sekaligus mempertahankan posisi Kepri sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di Regional Sumatera selama tujuh tahun berturut-turut. Kinerja tersebut juga ditopang oleh tingkat kemiskinan yang relatif rendah, yakni 4,44 persen, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Meski demikian, tantangan pemerataan manfaat pertumbuhan masih mengemuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri tercatat sebesar 6,45 persen dan rasio gini sebesar 0,382, yang keduanya masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif kesejahteraan sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada Desember 2025 tercatat sebesar 108,01 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 103,58, yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah pelaku sektor primer. Sebagai wilayah kepulauan, akselerasi hilirisasi perikanan, perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan infrastruktur penunjang, termasuk cold storage, menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi daerah.

Kinerja sektor eksternal Kepri juga tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada November 2025, nilai ekspor tercatat sebesar US$1.850,18 juta dengan dominasi kontribusi dari sektor industri pengolahan, sementara impor mencapai US$1.755,49 juta. Selisih kinerja perdagangan tersebut membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$94,69 juta, yang berperan sebagai penyangga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat resiliensi perekonomian regional di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi lain, kinerja APBD Kepri hingga akhir 2025 menghadapi tekanan akibat kontraksi pendapatan dan penurunan belanja yang cukup signifikan, sehingga berpotensi menahan momentum pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Ke depan, kesinambungan pertumbuhan perlu diperkuat melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta percepatan realisasi belanja prioritas yang siap eksekusi, disertai penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian agar belanja publik memberikan dampak ekonomi yang lebih efektif.

Kinerja APBN Kepri Tetap Solid, Penerimaan Pajak Jadi Penopang Utama

Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepri Januari 2026, dilaporkan bahwa realisasi Pendapatan Negara hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp13.980,27 miliar. Penerimaan Perpajakan menjadi kontributor utama dengan capaian Rp11.284 miliar, tumbuh 6,63 persen (yoy). Performa solid ini didukung aktivitas produksi dan konsumsi yang tetap kuat, serta transaksi domestik yang terjaga di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi belanja, realisasi APBN Kepri sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp14.542,33 miliar atau 87,95 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencatat kontraksi 26,98 persen (yoy) sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Belanja modal menjadi komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu 69,90 persen (yoy), sementara belanja barang menjadi komponen paling dominan dengan realisasi Rp3.449,45 miliar atau 51,74 persen dari total belanja pusat.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan realisasi Rp7.875,2 miliar atau 97,81 persen dari pagu. Hingga akhir 2025, TKD mencatat kontraksi 2,01 persen (yoy), terutama disebabkan penurunan pagu dan realisasi DAK Fisik yang ikut tertekan.

Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kepulauan Riau hingga akhir 2025 mencerminkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga di tengah tekanan global dan kebijakan efisiensi belanja. Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang solid memberikan ruang fiskal untuk menjaga kesinambungan layanan publik dan stabilitas ekonomi daerah, meskipun realisasi belanja pemerintah pusat dan belanja modal mengalami kontraksi. Ke depan, penguatan kualitas belanja yang lebih produktif, percepatan realisasi program prioritas, serta optimalisasi sinergi APBN dan APBD melalui penajaman belanja transfer ke daerah diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.   

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media: