” Ekonomi Kepulauan Riau Tetap Resilien di Awal 2026 di Tengah Lingkungan Global yang Stagnan”

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, Februari 2026 – Di tengah stagnasi ekonomi global dan tingginya ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik serta perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara maju, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen (yoy), didukung oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang konsisten berada pada fase ekspansif serta penguatan cadangan devisa yang memperkokoh ketahanan eksternal dalam menghadapi tekanan global.

Kinerja tersebut juga tercermin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Inflasi pada awal 2026 tercatat sebesar 2,94 persen (yoy), tetap berada dalam rentang sasaran dan mencerminkan efektivitas stabilisasi harga serta terjaganya daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 mencapai 80,53 dan berada pada kategori sangat tinggi, sekaligus mempertahankan posisi sebagai yang tertinggi di Regional Sumatera selama tujuh tahun berturut-turut. Tingkat kemiskinan sebesar 4,26 persen juga lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Namun demikian, tantangan pemerataan pertumbuhan masih perlu mendapat perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri tercatat sebesar 6,45 persen dan rasio gini meningkat menjadi 0,385, keduanya masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada Januari 2026 tercatat sebesar 106,65 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105,75, yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah, khususnya melalui akselerasi hilirisasi perikanan, perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti cold storage guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sektor primer.

Kinerja sektor eksternal Kepri tetap terjaga kuat. Pada Desember 2025, nilai ekspor tercatat sebesar US$2.071,02 juta, didominasi sektor industri pengolahan, sementara impor mencapai US$1.908,61 juta. Kondisi tersebut menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar US$162,41 juta yang berperan sebagai penyangga stabilitas nilai tukar dan memperkuat resiliensi ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri pada awal 2026 menghadapi tekanan akibat kontraksi pendapatan dan penurunan belanja yang cukup signifikan. Situasi ini berpotensi menahan momentum pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Ke depan, kesinambungan pertumbuhan perlu diperkuat melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, percepatan realisasi belanja prioritas yang siap eksekusi, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian agar belanja publik memberikan dampak ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

APBN Kepri Awal 2026 Tetap Ekspansif

Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau Januari 2026 disampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp840,97 miliar. Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan capaian Rp657,65 miliar, meskipun mengalami kontraksi tipis 0,48 persen (yoy). Kinerja ini tetap mencerminkan aktivitas produksi dan konsumsi domestik yang terjaga, serta daya tahan transaksi ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi belanja, realisasi APBN di Kepri pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.218,96 miliar atau tumbuh 7,00 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat meningkat 16,91 persen (yoy), menunjukkan percepatan eksekusi anggaran pada awal tahun. Belanja barang menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 68,40 persen (yoy), sementara belanja modal mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 41,22 persen (yoy), mengindikasikan masih terbatasnya akselerasi proyek investasi pemerintah.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp1.013,80 miliar atau 16,15 persen dari pagu, dan tumbuh 5,19 persen (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan layanan publik dan belanja daerah di awal tahun anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja APBN di Provinsi Kepulauan Riau pada awal 2026 menunjukkan peran fiskal yang tetap responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meskipun penerimaan perpajakan mengalami kontraksi tipis, akselerasi belanja pemerintah pusat serta pertumbuhan penyaluran Transfer ke Daerah memberikan dorongan positif bagi aktivitas ekonomi dan kesinambungan layanan publik. Ke depan, percepatan belanja modal serta optimalisasi penerimaan negara menjadi kunci untuk memperkuat daya ungkit fiskal, sehingga APBN dapat terus berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media: