Tanjungpinang, 15 Februari 2024 – Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan IV 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,45 persen (yoy) dan secara kumulatif tumbuh sebesar 5,20 persen (ctc). Angka ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Kepri sebagai yang tertinggi di Regional Sumatera. Pertumbuhan ini juga menunjukan konsistensi perekonomian Kepri yang mampu tumbuh positif selama 11 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada kuartal keempat ini didukung oleh semua komponen PDRB. Kontribusi Fiskal dan APBN berkontribusi menguatkan pertumbuhan ekonomi Regional Kepri. Pemerintah juga tetap mendorong daya beli masyarakat dan melakukan stabilisasi harga melalui pengendalian inflasi. Belanja Modal dan penyaluran Dana Desa yang positif juga mampu mendorong pertumbuhan Investasi/PMTB. APBN melalui Belanja pegawai, layanan birokrasi, dan administrasi, hingga persiapan Pemilu 2024 ikut memberikan dukungan kepada ekspansi perekonomian regional.
Inflasi Provinsi Kepri sampai dengan Januari 2024 tercatat sebesar 3,38 persen (yoy). Angka inflasi tersebut menjadi inflasi tertinggi di Regional Sumatera dengan IHK sebesar 105,69 dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional sebesar 2,57 persen (yoy). Hingga Januari 2024, inflasi Kepri tetap stabil yang tidak terlepas dari berbagai program penanganan inflasi dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tindak lanjut program pengendalian inflasi di daerah.
Neraca perdagangan Kepri juga terus mencatat kinerja yang baik. Pada bulan Januari 2024, tercatat surplus perdagangan sebesar USD47,82 Juta. Surplus tersebut didorong oleh kinerja Ekspor yang tercatat sebesar US$1.313,86 Juta yang didominasi oleh komoditas Mesin/Peralatan Listrik, dengan negara Singapura menjadi negara dengan tujuan ekspor paling besar selama Januari 2024. Impor Provinsi Kepri pada Januari 2024 senilai US$1.266,04 Juta, didominasi oleh komoditas Mesin/Peralatan Listrik dengan Negara Tiongkok juga merupakan menjadi negara pemasok impor terbesar.
Kinerja APBN Tetap On Track
Dalam rapat ALCo Regional Deputies Provinsi Kepri disampaikan bahwa Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp1.064,94 miliar atau telah mencapai 7,48 persen dari total target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp833,46 miliar atau 78,26% dari total Pendapatan Negara. Kinerja penerimaan tersebut didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan.
Total Belanja Negara APBN di Kepri sampai akhir Januari 2024 sebesar Rp990,77 miliar atau 5,69 persen dari total Pagu Belanja tahun 2024. Belanja Pemerintah Pusat pada APBN sebesar Rp202,10 miliar atau 2,16%, realisasi ini lebih tinggi 31,37% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya karena realisasi belanja barang dan belanja modal yang lebih tinggi pada tahun 2023.
Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp788,68 miliar atau 9,81%, lebih tinggi 36,79% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Sampai dengan akhir Januari 2024, Transfer ke Daerah yang telah tersalurkan adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Non fisik, dan Dana Desa.
Strategic Issue
Kinerja penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d 31 Januari 2024 sebesar Rp698,66 miliar, dengan penyaluran KUR sebesar Rp108,39 miliar dan skema UMi sebesar Rp590,27 miliar.
Dengan karakteristik geografis berupa kepulauan, penyaluran KUR sebaiknya lebih berfokus pada sektor perikanan, namun penyaluran KUR sektor perikanan per 31 Januari 2024 hanya sebesar 7,99%. Hal tersebut perlu ditingkatkan untuk mendukung nelayan dan juga UMKM produk olahan hasil perikanan, mengingat komoditas/produk/jenis usaha (KPJU) unggulan UMKM Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berasal/berbahan baku dari hasil laut, sehingga dengan adanya KUR dapat lebih membantu para pelaku UMKM dalam memajukan usaha di sektor perikanan.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.
