APBN KiTa

Provinsi Kepulauan Riau

” Kinerja APBN Optimal Menjaga Momentum Pemulihan

dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang,  22 Agustus 2024 – Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,90% (yoy), lebih rendah 0,15 persen poin dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,05% (yoy). Percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2024 merupakan yang tertinggi ke-3 di Sumatera setelah Provinsi Sumsel 4,96% (yoy) dan Sumatera Utara 4,95% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kepri pada kuartal kedua ini dipengaruhi oleh fenomena HBKN Idul Fitri dan Idul Adha yang mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat serta momentum libur anak sekolah pada bulan Juni meningkatkan permintaan di berbagai sektor usaha karena tingginya mobilitas masyarakat yang menstimulus aktivitas ekonomi.

Kontribusi Fiskal dan APBN juga sangat berperan dalam penguatan pertumbuhan ekonomi Regional Kepri. Pemerintah juga ikut mendorong daya beli masyarakat dengan melakukan stabilisasi harga melalui pengendalian inflasi. Belanja Modal dan penyaluran Dana Desa yang positif juga mampu mendorong pertumbuhan Investasi/PMTB. APBN melalui Belanja pegawai, layanan birokrasi, dan administrasi ikut memberikan dukungan kepada ekspansi perekonomian regional guna mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Inflasi Provinsi Kepri di bulan Juli 2024 tercatat sebesar 2,81% (yoy) dan mengalami deflasi sebesar 0,45% (mtm). Tingkat inflasi terbesar di bulan Juli 2024 masih didominasi oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memiliki andil inflasi sebesar 1,41% (yoy). Untuk komoditas dengan andil inflasi terbesar bulan Juli 2024 (yoy) didominasi oleh Tarif Listrik, Emas Perhiasan, Cabai Rawit, Sewa Rumah, Mobil.

Neraca perdagangan Kepri juga terus mencatat kinerja yang baik. Pada bulan Juni 2024, tercatat surplus perdagangan sebesar US$171,76 Juta. Surplus perdangangan terjadi akibat komponen Ekspor yang mampu tumbuh positif dibandingkan dengan komponen impor. Surplus tersebut mampu memberikan dukungan bagi Ekonomi Kepri untuk tetep tumbuh melalui produksi Ekspor di Kepri, khususnya pada komoditas Mesin dan Peralatan Listrik.

Nilai ekspor pada Juni 2024 tercatat sebesar US$1.550,25 Juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,57 persen (yoy) dan tumbuh negatif  6,99 persen (mtm) yang dipengaruhi oleh pertumbuhan nilai ekspor pada Komoditas Gas Alam dan Sektor Non Migas khususnya pada komoditas Hasil Industri yang tumbuh sebesar 15,93 persen (yoy). Sementara untuk nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada Juni 2024 tercatat sebesar US$1.378,49 Juta, nilai Impor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen (yoy) dan 1,73 persen (mtm) dengan peningkatan terbesar ada pada sektor Migas yang tumbuh 51,59 persen (mtm).

Kinerja APBN Tetap On Track

Dalam rapat ALCo Regional Deputies Provinsi Kepri bulan Agustus 2024 disampaikan bahwa Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp7.752,73 miliar atau telah mencapai 54,78% dari total target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp5.961,42 miliar atau 51,95% dari total Pendapatan Negara dengan pertumbuhan 4,80% (yoy). Kinerja penerimaan tersebut pada APBN Kita didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan. Selain itu extra effort dari Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepri dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan (Polda dan Dispenda) berupa Pengawasan PPNDN kendaraan bermotor pada FTZ Batam, yang dilaksanakan di unit SAMSAT Polda KEPRI dibawah Regident Direktorat Lalu Lintas telah ikut berperan dalam mendongkrak penerimaan negara khususnya dari PPNDN - Kendaraan bermotor.

Total Belanja APBN di Kepri sampai akhir Juli 2024 sebesar Rp8.807,96 miliar atau 48,95% dari total Pagu Belanja tahun 2024. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada APBN sebesar Rp4.305,67 miliar atau 43,27% dari pagu, realisasi ini lebih tinggi 18,96% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan realisasi tertinggi pada Belanja Barang Rp1.990,40 miliar (43,79% dari Pagu) tumbuh 18,98% (yoy).

Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp4.502,29 miliar atau 55,98% dari pagu, terkontraksi 1,44% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Sampai dengan akhir Juli 2024, Transfer ke Daerah telah tersalurkan secara keseluruhan untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Non Fisik, Dana Desa dan DAK Fisik.

Strategic Issue

Kinerja penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d 31 Juli 2024 sebesar Rp1.025,59 miliar, dengan penyaluran KUR sebesar Rp992,06 miliar dan skema UMi sebesar Rp33,53 miliar.

Jumlah input data calon debitur KUR di Kepri masih sebanyak 25.584 dengan persentase hanya 53,96% yang sukses menjadi debitur KUR. Menurut data Pemprov pada tahun 2016 sudah ada 146.638 pelaku UMKM di Kepri, dengan demikian maka masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh pemda untuk dipetakan sebagai penerima manfaat KUR. Hal ini sangat potensial mengingat KUR akan sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha pelaku UMKM sehingga dapat naik kelas.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media:

Tim Humas Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

0813-7188-9930 (Muhadi)