Ternate, 17 Maret 2026 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Bulan Maret Tahun 2026 pada Selasa (17/03). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan disiarkan melalui Ms.Teams dan kanal Youtube Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara serta dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Maluku Utara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, memaparkan perkembangan terkini kondisi ekonomi nasional dan regional, serta kinerja APBN di wilayah Maluku Utara. Dalam paparannya, Ia menyoroti sejumlah kondisi global yang memengaruhi dinamika ekonomi nasional, antara lain stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah kenaikan tensi antara AS, Israel dan Iran yang secara historis cenderung mempengaruhi volatilitas harga komoditas strategis dunia seperti minyak bumi dan emas. Di sisi lain, ekspansi manufaktur meningkat pesat pada awal tahun 2026 disebabkan oleh lonjakan new orders manufaktur dari berbagai negara.
Perekonomian Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja regional yang tinggi, 29,81 persen (yoy) pada Triwulan IV Tahun 2025. Lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi industri pengolahan (50,93%) serta pertambangan dan penggalian (35,06%) yang secara aktif ditopang oleh hilirisasi komoditas nikel. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh stabilitas ekonomi makro di Maluku Utara yang terjaga dengan baik. Meskipun demikian, Sakop menyoroti sektor pertanian yang hanya tumbuh sebesar 4,93%. Hal ini memerlukan perhatian kita agar tidak hanya fokus pada sektor ekstraktif namun sektor non-ekstraktif khususnya sektor pertanian perlu juga ditingkatkan agar memperkuat ketahanan pangan maluku utara dan juga menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka penjang.
“Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini turut diiringi dengan perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara naik menjadi 72,52, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,59 persen. Namun, pesatnya pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Beberapa tantangan sosio-ekonomi yang masih perlu diatasi antara lain: inflasi yang mencapai 5,85 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi di angka 4,44 persen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat 0,44 persen yang masih tergolong rendah, Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun menjadi 102,38, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang juga ikut terkontraksi menjadi 102,59. Meskipun demikian, rasio gini mengalami perbaikan dan berada di angka 0,275, menunjukkan menyempitnya gap kesejahteraan masyarakat. Dinamika indikator ekonomi menegaskan perlunya perhatian pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat meskipun pertumbuhan ekonomi melesat tinggi. Kondisi ini juga menegaskan perlunya diversifikasi struktur ekonomi agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih inklusif,” jelas Sakop.
Dari sisi fiskal, APBN regional Maluku Utara terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp682,40 miliar atau 11,29 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 61,44 persen (yoy). Kontribusi utama berasal dari penerimaan PPN/PPnBM sebesar Rp 234,54 miliar atau 207,72 persen (yoy). Dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam negeri dengan kontribusi mencapai 46,17 persen. Sementara dari perpajakan internasional, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp146,35 miliar, didorong peningkatan impor spare part barang pertambangan. Di sisi belanja, realisasi telah mencapai Rp 2.071,79 miliar atau 14,90 persen dari total pagu Rp 13.905,36 miliar, mengalami pertumbuhan 5,47 persen (yoy), sehingga mencatatkan defisit sebesar Rp 1.389,39 miliar. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh belanja barang dan modal naik signifikan dibanding stagnansi di periode yang sama di tahun 2025 dan realiasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) naik sebesar 1,39 persen (yoy) yang disebabkan oleh kenaikan pada komponen DAK Non Fisik 23,91 persen (yoy) dan DAU 14,83 persen (yoy).
Pada level APBD, hingga Februari 2026, pendapatan daerah agregat pemda se-Maluku Utara terealisasi sebesar Rp1.841,74 miliar, tumbuh 5,68 persen (yoy). PAD terealisasi Rp219,65 miliar (9,10 persen dari pagu), tumbuh 53,30 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan pajak daerah. Pendapatan transfer masih mendominasi hingga 88,07 persen dari total pendapatan dan telah terealisasi sebesar Rp1.622 miliar (17,01 persen dari alokasi). Di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan signifikan hingga 8.46 persen (yoy) yang terealisasi Rp811,41 miliar atau sebesar 6,34 persen dari pagu Rp12.800,41 miliar. Realisasi belanja daerah berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja jasa, tambahan penghasilan ASN, transfer bantuan keuangan, dan lain-lain. Terdapat isu strategis Belanja Transfer pada Februari 2026 berupa keterlambatan penyampaian dokumen syarat salur DAU Block Grant bulan Maret 2026. .
Dalam paparan tematik, Sakop menyoroti implementasi Program Makanan Bergizi (MBG) di Maluku Utara. MBG adalah Salah satu pilar utama pembangunan SDM saat ini. Di Maluku Utara, per awal Maret 2026, program ini telah menjangkau 188 ribu penerima manfaat, atau sekitar 52% dari target total. Mayoritas penerima adalah siswa SD/MI (50,53%), diikuti oleh PAUD dan SMP. Dalam pelaksanaanya, ditemui tantangan struktural di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur daerah 3T dan distribusi bahan pangan lokal masih menjadi kendala untuk menjangkau daerah kepulauan. Selain itu, perlunya penambahan SDM ahli gizi tersertifikasi untuk memastikan standar nutrisi setiap hidangan yang sampai ke tangan penerima. Rekomendasi dari tantangan yang terjadi, yaitu (1) Mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah 3T dan mengoptimalkan distribusi bahan pangan lokal untuk mengatasi hambatan geografis, (2) Meningkatkan kolaborasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga daerah guna memastikan koordinasi berjalan, (3) Mengadakan pelatihan intensif bagi tenaga lokal dan merekrut ahli gizi bersertifikat di setiap unit pelaksana untuk menjamin standar nutrisi menu, (4) Menjalin kemitraan strategis dengan koperasi Desa Merah Putih (KDMP), petani dan peternak lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang segar dan berkelanjutan sesuai dengan fluktuasi harga pasar di wilayah Maluku Utara serta (5) menerapkan sistem pencatatan keuangan digital yang transparan.
Kegiatan media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Maret 2026 juga dihadiri oleh Local Expert Regional Maluku Utara, Dr. Chairullah Amin, S.E., M.Si dari Universitas Khairun Ternate. Chairullah menyampaikan rekomendasi dari perspektif akademisi independen berbasis riset.
