Ternate, 29 Mei 2026 – Kinerja fiskal di Provinsi Maluku Utara hingga 30 April 2026 menunjukkan perkembangan yang positif di tengah dinamika perekonomian global dan nasional. Pendapatan negara tumbuh kuat ditopang penerimaan perpajakan, sementara belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan daerah. Perkembangan tersebut disampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dalam rilis perkembangan APBN Regional Maluku Utara periode April 2026.
Dari sisi ekonomi regional, Maluku Utara masih mencatat pertumbuhan yang tinggi. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 19,64 persen (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh industri pengolahan dan aktivitas pertambangan yang mendorong ekspor dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Kondisi makroekonomi daerah juga menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,03 persen (yoy) dan masih berada pada rentang sasaran pengendalian inflasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, serta rasio gini tercatat 0,275 yang menunjukkan ketimpangan relatif terjaga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut masih menghadapi tantangan dari sisi inklusivitas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 4,46 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 68,28 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor ekstraktif dan industri padat modal masih perlu diikuti penguatan serapan tenaga kerja lokal dan pemerataan manfaat ekonomi.
Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan APBN Regional Maluku Utara hingga April 2026 mencapai Rp2,34 triliun atau 38,8 persen dari target dan tumbuh signifikan sebesar 67,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja penerimaan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang mencapai Rp618,39 miliar atau meningkat 121,88 persen (yoy), serta penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp689,65 miliar. Selain itu, pajak lainnya juga mengalami peningkatan signifikan, sementara kontraksi pada PBB/BPHTB dipengaruhi penataan kewajiban perpajakan yang terpusat dan terintegrasi. Penerimaan dari perdagangan internasional turut memperkuat kinerja fiskal regional. Hingga April 2026, penerimaan bea masuk mencapai Rp273,94 miliar. Aktivitas perdagangan luar negeri Maluku Utara masih didominasi komoditas ferronickel sebagai komoditas ekspor utama, sementara impor didominasi bahan baku dan komoditas pendukung industri pengolahan dan pertambangan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp147,68 miliar atau tumbuh 22,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian PNBP tersebut berasal dari layanan KPKNL Ternate, antara lain pengelolaan aset BMN, piutang negara, dan layanan lelang.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara hingga April 2026 mencapai Rp3,87 triliun atau 27,75 persen dari pagu. Secara agregat, belanja mengalami kontraksi sebesar 14,55 persen (yoy), terutama dipengaruhi perlambatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, Belanja Pemerintah Pusat tetap menunjukkan kinerja positif. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1,31 triliun atau 25,19 persen dari pagu dan tumbuh 28,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan belanja modal sebesar 82,27 persen dan belanja barang sebesar 31,82 persen. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp613,15 miliar atau sekitar 46,70 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, diikuti belanja honorarium dan tunjangan khusus sebesar Rp203,72 miliar serta belanja barang operasional sebesar Rp168,61 miliar. Dari sisi penyerapan anggaran, beberapa kementerian/lembaga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Mahkamah Agung, Bawaslu, dan Basarnas tercatat sebagai satuan kerja dengan tingkat penyerapan tertinggi. Sementara pada kementerian/lembaga dengan pagu terbesar, realisasi belanja masih terus didorong agar pelaksanaan program pembangunan berjalan semakin optimal.
Pada tingkat daerah, realisasi APBD konsolidasi Maluku Utara hingga April 2026 menunjukkan bahwa dana transfer pusat masih menjadi penopang utama fiskal daerah. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,24 triliun atau 26,98 persen dari target, dengan kontribusi Transfer ke Daerah mencapai 77,78 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,91 persen. PAD menunjukkan perkembangan positif, terutama ditopang peningkatan penerimaan pajak daerah. Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap memperkuat tingkat kemandirian fiskalnya. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,43 triliun atau 18,99 persen dari pagu dan mengalami kontraksi 3,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan terutama terjadi pada belanja modal yang masih berada di bawah capaian periode yang sama tahun lalu. Besarnya transfer yang telah diterima daerah perlu diimbangi percepatan realisasi belanja yang lebih produktif dan berkualitas agar manfaat fiskal dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. Optimalisasi belanja infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi lokal menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah.
Sebagai bagian dari isu tematik regional, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara juga menyoroti penguatan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal. Program KDMP diarahkan untuk mendorong transformasi koperasi desa dari layanan simpan pinjam menuju usaha produktif, termasuk sebagai penyalur kebutuhan pokok dan penggerak ekonomi desa. Di Maluku Utara, koperasi diharapkan mampu mengelola potensi hasil laut dan rempah-rempah sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi tawar masyarakat.
Ke depan, sinergi antara APBN, APBD, dan penguatan ekonomi lokal diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Maluku Utara agar semakin inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
