Kanwil DJPb Provinsi NTT pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 melaksanakan Forum Grup Diskusi terkait Penyerapan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilakukan di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat dengan turut menghadirkan perangkat daerah terkait beserta tenaga pendamping profesional dari masing-masing kabupaten.

Kegiatan diskusi ini memberikan ruang kepada masing-masing perangkat daerah pada Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi terkait penyaluran TKD dan Dana Desa Tahun 2023 khususnya pada penyaluran DAK Fisik. Selain itu, dalam Forum tersebut juga disampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sumba Barat yang telah berhasil menyalurkan BLT DD triwulan I dan II seluruhnya untuk 63 desa dan Kabupaten Sumba Tengah yang telah berhasil menyalurkan BLT DD triwulan I untuk 54 desa.

Selanjutnya, diharapkan komunikasi yang lebih baik antara Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan Kanwil DJPb Provinsi NTT dalam penyaluran TKD dan Dana Desa dapat semakin ditingkatkan.

"Tugas utama Kementerian Keuangan adalah mengawal APBN yang merupakan alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat serta menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efektif dan efisien," ungkap Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur A. Widodo kepada seluruh pegawai KPPN Waingapu, Kamis (11/5).

Dalam serangkaian agenda kerjanya di tanah Sumba, Bapak Catur turut menyambangi kantor KPPN Waingapu untuk bisa berbincang santai saling bertukar informasi terkait peran DJPb dalam mengawal APBN. Saat ini saat dimana DJPb mendapatkan perluasan tugas baru terkait TREFA (Treasury, Regional Economist dan Financial Advisory). Untuk itu perlu menjaga komitmen serta rasa ingin tau dan belajar terus menerus juga menjaga sinergi antar #KemenkeuSatu dalam menjaga #UangKita seperti quotes milik Steve Jobs "Stay Hungry and Stay Fulliest".

Selanjutnya, disampaikan juga arahan terkait menjaga Integritas dalam menjalankan peran serta peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan ZI WBBM.

Rabu (10/05), Dalam rangka penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I 2023, Kanwil DJPb Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan di Provinsi NTT bersama Local Expert Bpk. Umbu Raya Kedamaki,PhD (Peneliti pada CREDOS Institute).

Kegiatan FGD diawali dengan sambutan Bpk. Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT dan diikuti pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb. Adapun materi yang dibahas antara lain:
1) Kondisi ketahanan pangan di daerah (Indeks Ketahanan Pangan).
2) Sinergi program pemerintah di bidang ketahanan pangan.
3) Identifikasi permasalahan dan tantangan pelaksanaan anggaran.
4) Rekomendasi kebijakan.

Diharapkan kegiatan FGD tersebut dapat menambah wawasan atau pengetahuan dan kompetensi bagi para pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTT, untuk mendukung pelaksanaan peran Kanwil DJPb sebagai treasurer, regional chief economist dan financial advisor (TREFA).

#Intress
#KetahananPangan
#DJPbHanDaL

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Sinergi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kepala Kanwil DJPb Prov. NTT, Catur Ariyanto Widodo bersama dengan Bupati Kab. Sumba Tengah, Drs Paulus S. K. Limu pada Jumat (12/5) di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya MoU tersebut, diharapkan dapat mewujudkan koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan, serta kerja sama yang solid antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Setelah kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan diskusi bersama OPD dalam penyaluran TKD dan Dana Desa. Kanwil DJPb Prov. NTT juga memberikan ruang kepada OPD Sumba Tengah untuk terus berkoordinasi dalam mendukung pelaksanaan keuangan daerah.

Beberapa waktu lalu bertempat di KPPN Ende, dilakukan serangkaian kegiatan terkait pelaksanaan anggaran seperti Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023, (9/5).

Dalam kegiatan dibahas kinerja pelaksanaan anggaran dari para satuan kerja lingkup wilayah KPPN Ende. Terdapat dua poin penting yang menjadi perhatian yaitu indikator deviasi halaman III DIPA yang perlu terus dijaga dan anggaran yang harus diserap seoptimal mungkin. Penyerapan anggaran oleh satuan kerja menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga karena membawa multiplier effect yang luar biasa bagi perekonomian di wilayah masing-masing.

Kanwil DJPb NTT melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) serta Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUR kepada Pemda Manggarai, Manggarai Timur, serta Manggarai Barat pada Kamis, 4 Mei 2023 di Ruteng.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Nakertranskop UKM Manggarai Barat serta seluruh operator SIKP Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

Acara yang dilaksanakan di KPPN Ruteng ini mendapatkan dukungan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng dengan memberikan motivasi kepada pemda yang hadir dalam memanfaatkan penggunaan SIKP serta memberikan dukungan bagi Kanwil DJPb Provinsi NTT untuk terus memantau perkembangan calon debitur dan terus melaksanakan bimbingan kepada masing-masing Pemda khususnya dalam peningkatan entry data debitur pada SIKP.

Kanwil DJPb NTT mengapresiasi seluruh OPD karena antusias untuk kembali melaksanakan tugas dalam menginput data serta melakukan monitoring SIKP guna mendukung peningkatan dan kesejahteraan UMKM melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat yang disinergikan dengan perbankan sebagai pihak penyalur.

#bimtekSIKP
#monevKUR
#intress
#djpbntt