Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan pembinaan akuntansi kepada Pemerintah Daerah,
Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan pembinaan akuntansi kepada Pemerintah Daerah,
“HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA”
SEBUAH REFLEKSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV.NTT
Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang jatuh pada 9 Desember 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT mengadakan berbagai kegiatan yang bersifat Upaya Meningkatkan Komitmen Anti Korupsi, Langkah Nyata Dukungan Anti Korupsi dan Kampanye Anti Korupsi.
Kanwil Apresiasi 10 Satker Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Dalam rangka mendorong satuan kerja pengelola APBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih meningkatkan kinerja anggaran pada Semester II tahun 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT mengadakan kegiatan Diseminasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2017.
Kupang – FGD Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 27 Juli 2017. FGD dihadiri oleh 16 instansi sebagai berikut Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTT, Kepala OJK NTT, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan UKM Pemprov NTT, Bagian Perekonomian Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, 4 Bank Penyalur KUR di Kupang dan 6 Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.
Focus Group Discussion (FGD) Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diselenggarakan di Hotel Aston Kupang tanggal 19 September 2017. FGD ini dihadiri 14 (empat belas) instansi oleh UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), BRI Syariah, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Dinas Koperasi Kota Kupang, Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), Universitas Muhamadiyah Kupang, Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan KPPN Kupang.
Soe – Menteri Keuangan mengadakan video conference dalam rangka piloting pembiayaan Ultra Mikro. Pada tahun 2017 dialokasikan Rp1,5 triliun dana yang berasal dari Pusat Investasi pemerintah (PIP) untuk pembiayaan ultra mikro, diharapkan lebih dari 300 ribu nasabah UMKM baru yang akan dibiayai dengan skema kredit Ultra Mikro. Pada tahap piloting, pembiayaan Ultra Mikro akan dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota. Pada hari Senin, 14 Agustus 2017 dilaksanakan video conference di tujuh wilayah, salah satu lokasi yang dipilih yaitu Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merupakan wilayah pembayaran KPPN Kupang.
Kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim termasuk dampak kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia sesungguhnya sudah kita rasakan sejak beberapa dekade lalu. Bahkan perusahaan-perusahaan korporasi raksasa sudah memiliki divisi khusus untuk kepedulian lingkungan ini. Seiring perkembangan, mulai dari perusahaan kecil bahkan perusahaan pemerintah/BUMN semakin mengaktualisasikan kepedulian atas lingkungan ini dalam berbagia program/kegiatan.