Pada hari Rabu (9/8) Kanwil DJPb NTT melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa di Manggarai dengan berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan berdiskusi dengan para pejabat di DPMD, Tenaga Ahli P3MD, beberapa pendamping desa dan KPPN Ruteng selaku KPA BUN Penyaluran.

Kanwil DJPb NTT mengapresiasi Kinerja penyaluran dana desa pada Kabupaten Manggarai yang telah Menuntaskan penyaluran kepada seluruh desa untuk tahap II NonBLT dan Triwulan III BLT. Hal ini menandakan program SUKALISA telah berhasil mendorong Kabupaten Manggarai untuk menyalurkan dana desa lebih cepat pada tahun 2023.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil DJPb NTT menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi pada titik krusial sehingga pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Selengkapnya di Monev Percepatan Penyaluran Dana Desa Kab. Manggarai.

Kanwil DJPb NTT menyelenggarakan focus group discussion koordinasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada Senin (07/08) dengan melibatkan KPPN Kupang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional, dan Perangkat Desa.

Sampai dengan bulan Agustus, tingkat penyaluran NonBLT Tahap II di Kab. Sabu Raijua masih rendah dengan tingkat penyaluran sebesar 9% atau baru 5 desa dari 58 desa yang sudah salur Dana Desa Non BLT Tahap II.

Selengkapnya di Koordinasi Penyaluran Dana Desa Tahap II bersama Pemkab. Sabu Raijua.

Tim Bidang PPA II Kanwil DJPb NTT bersama dengan Ibu Theresia (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) kala itu mengunjungi RSJ Naimata pada Jumat (4/8) lalu. RSJ Naimata merupakan BLUD baru binaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana melalui kunjungan ini salah satu tujuannya yaitu untuk berdiskusi terkait progres pemenuhan regulasi implementasi BLUD.

Direktur RSJ Naimata, Ibu Aletha, mengemukakan bahwa saat ini sebagian besar regulasi sudah berproses di Biro Hukum. Jika tidak ada kendala, Direktur beserta tim manajemen RSJ Naimata optimis mulai tahun 2024 sudah bisa menjalankan berbagai macam fleksibilitas BLUD.

Selengkapnya di Kunjungan ke BLUD Baru, RSJ Naimata Kupang.

Kanwil DJPb melaksanakan asistensi pembinaan BLUD Pada RSUD Ruteng di Manggarai (9/8). Kegiatan dibuka oleh Direktur RSUD Ruteng, Oktavianus Yanuar Ampur dan dihadiri oleh pejabat pengelola dan pegawai dan KPPN Ruteng. Tujuan kegiatan adalah untuk menggali informasi mengenai implementasi BLUD serta melakukan profiling dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh BLUD.

Beberapa aspek yang digali adalah tarif layanan, dewan pengawas, remunerasi, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntansi dan pelaporan, dan pengelolaan kinerja.
Kanwil DJPb juga menyampaikan hasil profiling tahun 2022 Dan menyampaikan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan buku profil tahun 2023.

Dari hasil diskusi dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan pemahaman atau persepsi yang dimiliki oleh Pemda terhadap fleksibilitas BLUD.

Selengkapnya di Asistensi Pembinaan BLUD pada RSUD Ruteng.

Beberapa waktu lalu Kanwil DJPb NTT berkesempatan menyambangi Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat pada 2 s.d. 4 Agustus 2023 untuk memonitoring dan evaluasi terkait BLU maupun PNBP. Pada hari pertama (2/8), dilakukan monev BLU pada satker Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dengan fokus pada update progress dan pembinaan dalam proses transisi BPOLBF menjadi satker BLU. Selain update, dilakukan peninjauan lahan otorita yang dikelola BPOLBF di Parapuar yang direncanakan akan menjadi destinasi wisata unggulan di kawasan Labuan Bajo.

Di hari berikutnya (3/8), dilakukan monitoring dan evaluasi PNBP pada tiga satker pengelola PNBP di daerah Labuan Bajo yaitu Kantor UPBU Komodo, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, dan Balai Taman Nasional Komodo. Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh satker dalam pengelolaan PNBP.

Selengkapnya di Monev BLU BPOLBF dan Monev PNBP di Labuan Bajo.

Mengawali minggu pertama bulan Agustus yang lalu, Kamis (3/8), Kanwil DJPb NTT menyelenggarakan Focus Group Discussion, koordinasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam diskusi yang turut melibatkan KPPN Atambua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional, dan Perangkat Desa tersebut, diketahui bahwa hingga bulan Agustus, tingkat penyaluran NonBLT Tahap II di Kab. Timor Tengah Utara menduduki posisi terendah dengan tingkat penyaluran sebesar 3% atau masih ada 155 desa dari 160 desa belum salur Dana Desa Non BLT Tahap II.

Selengkapnya di Koordinasi Penyaluran Dana Desa Tahap II bersama Pemkab. TTU.