Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh ASN, TNI, dan Polri untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi khususnya terkait keuangan negara harus selalu di-refresh dan ditingkatkan agar pengelolaan keuangan negara semakin baik.

Kanwil DJPb Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan Refreshment PPK dan PPSPM pada hari Senin dan Selasa, 20 dan 21 Juni 2023 secara daring yang diikuti oleh pejabat PPK dan PPSPM satuan kerja di Provinsi NTT.

Dengan adanya refreshment ini diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan mutu kompetensi serta profesionalisme dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara agar lebih baik.

Selengkapnya di Refreshment Penilaian Kompetensi Bagi PPK/PPSPM Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2023

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kab. Belu, pada hari Kamis, 15 Juni 2023, Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo didampingi Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II, Edy Purwanto, melakukan kunjungan ke KPPN Atambua, untuk bersilaturahmi dengan seluruh pegawai.

Dalam kesempatannya, Kepala Kanwil DJPb NTT menyampaikan apresiasi atas kinerja baik yang telah dilaksanakan dan dicapai selama ini, serta menyampaikan beberapa arahan antara lain:
1. Dalam menjalankan peran sebaga Kuasa BUN untuk menjaga pundi negara (APBN), KPPN Atambua agar senantiasa bersinergi dengan unit vertikal kemenkeu lain di Atambua, dalam kerangka Kemenkeu Satu
2. Memanfaatkan semua kesempatan yang diberikan oleh organisasi DJPb / Kemenkeu untuk meningkatkan kompetensi diri, termasuk keahlian yang mendukung pelaksanaan tugas (fotografi, jurnalistik, programmer dll)
3. Senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas, dan mempersiapkan KPPN Atambua menuju penilaian WBBM
4. Mengimplementasikan shadow organization secara optimal

Pada akhir arahan, Bapak Catur meminta kepada seluruh pagawai KPPN Atambua untuk tetap menjaga kekompakan dan semangat dalam menjalankan tugas.

Selengkapnya di Kunjungan Kerja Kakanwil DJPb NTT di KPPN Atambua

Selasa (13/6) bertempat di lantai 1 Gedung Keuangan Kupang telah diselenggarakan peresmian Layanan Terpadu Site Office @beacukaikupang oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Wilayah NTT, Catur Ariyanto Widodo bersama Kepala Bea Cukai Kupang, Tribuana Wetangterah.

Selain itu nampak beberapa Pejabat lain yang turut hadir diantaranya Kepala KPP Kupang, KPPN Kupang, serta perwakilan dari para tamu undangan meliputi beberapa satker lingkup BUMN dan para pengguna jasa yang berada di sekitar Kupang.

Selengkapnya di Peresmian Site Office Bea Cukai Kupang

Pada akhir semester I tahun 2023, Kanwil DJPb Prov. NTT khususnya pada Seksi PPA II C melakukan dua kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (Bimtek SIKP) dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kegiatan Monev KUR ini telah dilaksanakan di Kabupaten Ende pada tanggal 19 Juni 2023, dengan melibatkan Unit BRI Mautapaga dan Marilonga. Selain untuk mengetahui penyaluran KUR yang dilakukan oleh bank penyalur, Monev KUR juga dilakukan dalam mengetahui perkembangan dari usaha debitur yang dibiayai oleh bank penyalur. Berdasarkan Monev KUR yang dilakukan, debitur merasa sangat puas dengan adanya program KUR karena dapat merasakan manfaat dengan adanya bantuan pemerintah melalui pemberian keringanan subsidi bunga. Bahkan banyak dari pihak debitur yang mengharapkan program ini terus berjalan dan membawa debitur untuk naik kelas.

Selanjutnya, tanggal 20 Juni 2023 di Aula KPPN Ende, dilaksanakan kegiatan Bimtek SIKP bagi Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPPN Ende, yaitu bagi Kabupaten Ende, Sikka, dan Nagekeo. Hal ini dilakukan dalam upaya pengoptimakan peran SIKP dalam mendukung penyaluran KUR bagi UMKM di daerah dan juga melaksanakan monitoring penyaluran di masing-masing wilayah. Besar harapan Pemda di wilayah kerja KPPN Ende untuk terus mendapatkan dukungan serta bimbingan dalam menggunakan SIKP secara optimal.

Selengkapnya di Bimtek SIKP dan Monev KUR Kab. Ende

KEMENKEU SATU: Penguatan kompetensi Leadership bagi Kepala Desa dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kaur Keuangan Se-Kabupaten Belu NTT

Sebagai wujud pelaksanaan peran sebagai Regional Chief Economist dan memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah, Kanwil DJPb provinsi NTT menginisiasi kerja sama dengan BDK Denpasar, PKN STAN, dan pemerintah daerah Belu serta didukung KPP Pratama Atambua, dan KPPN Atambua, untuk menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa bagi aparat Desa se kabupaten Belu pada tanggal 15 – 16 Juni 2023 di Atambua.

Kegiatan bertajuk Penguatan kompetensi Leadership bagi Kepala Desa dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kaur Keuangan Se-Kabupaten Belu NTT dibuka oleh wakil bupati Belu Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM dan dihadiri oleh para pimpinan unit vertikal kemenkeu satu di Atambua (KPPN, KPP Pratama dan KPBC Atambua) para Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa dari 69 Desa se-Kabupaten Belu. Kegiatan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Penguatan Kapasitas Kepemimpinan bagi Kepala Desa; dan
b. Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa bagi Kaur Keuangan/Pengelola Keuangan Desa.

Kegiatan kolaborasi dengan BDK Denpasar dan PKN STAN untuk pendampingan dan pembinaan bagi aparat desa, juga pernah dilakukan tahun 2022 di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kapasitas kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa pada umumnya, dan peningkatan kualitas pengelolaan dana desa pada khususnya di wilayah NTT.

Selengkapnya di FGD & Bimtek Penguatan Kompetensi Leadership dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kanwil DJPb NTT diminta untuk turut serta mengawal implementasi UU HKPD dengan salah satu pilarnya yaitu penguatan 'local taxing power'.

Kamis (08/06) dilaksanakan focus group discussion bersama local expert mitra kerja Kanwil DJPb NTT untuk membahas mengenai Potensi Peningkatan Local Taxing Power pada Penerimaan Negara dan Daerah. Adapun local expert yang terlibat adalah Dr. Frits O. Fanggidae, MEP dan Umbu Raya Kedamaki, Ph.D.

Selengkapnya di FGD Potensi Peningkatan Local Taxing Power pada Penerimaan Negara dan Daerah