Selasa (27/6), Kanwil DJPb NTT beserta perwakilan Unit Eselon I Kemenkeu di wilayah kerja Provinsi NTT mengadakan Konferensi Pers dan Media Briefing "Katong Pung APBN" bulan Juni 2023 secara hybrid, untuk menyampaikan informasi tentang kinerja APBN Regional Provinsi NTT Tahun 2023 yang merupakan hasil dari laporan ALCo (Asset and Liability Committe) Regional NTT periode realisasi s.d. 31 Mei 2023.

Informasi yang disampaikan antara lain adalah kinerja realisasi penerimaan dan belanja negara di regional NTT yang terus terjaga menjelang akhir periode triwulan II 2023. Selain itu, disampaikan juga informasi current issues pelaksanaan APBN regional seperti capaian pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa serta akselerasi penyaluran DAK Fisik.

Acara konferensi pers dan media briefing diikuti oleh para awak media online dan media cetak, serta dihadiri beberapa perwakilan stakeholder utama dan unit kerja Kemenkeu di wilayah Provinsi NTT.

Selengkapnya di Konferensi Pers Kinerja APBN Bulan Juli 2023

Tak terasa sebentar lagi kita akan ada di penghujung paruh waktu tahun 2023. Genap sudah satu semester dilalui, artinya sebentar lagi kita akan sampai pada penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Semester I 2023, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Banyak "PR" terkait To Do List yang perlu segera dikerjakan dan diselesaikan hingga tuntas demi menjaga data laporan keuangan yang berkualitas dan andal.

Dalam upaya pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat kepada stakeholders, Kanwil DJPb NTT menyelenggarakan Focus Group Discussion Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan UAPPA-W, pada Jumat 23 Juni 2023 bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi NTT. Dalam kesempatan itu juga disampaikan materi terkait Petunjuk Teknis 09 untuk mengawal penerapan PSAP 17 Properti Investasi, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021.

FGD dihadiri para pejabat keuangan/pelaporan dan operator penyusun Laporan Keuangan UAPPA-W serta pejabat/pegawai Seksi VERA/VERAKI KPPN lingkup Kanwil DJPb NTT. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemahaman dan komitmen bersama untuk menyajikan laporan keuangan tingkat wilayah yang lebih berkualitas, akurat, dan akuntabel.

Selengkapnya di FGD Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) di Triwulan II tahun 2023 ini telah dilaksanakan bersama dengan satuan kerja lingkup Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR pada 20-21 Juni 2023 yang lalu.

Salah satu tujuan dilaksanakannya EPA yaitu menangkap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja selama pelaksanaan anggaran pada periode triwulan II.

Selain dilaksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR, EPA juga dilaksanakan melalui one on one meeting bersama dengan satuan kerja dari Kementerian/Lembaga pengelola pagu besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan satuan kerja dapat meningkatkan 'awareness' terhadap pelaksanaan APBN yang lebih baik dan akuntabel.

Selengkapnya di Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) di Triwulan II tahun 2023

Dalam rangka mendapatkan kesamaan persepsi dan langkah dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada para stakeholder serta upaya penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kanwil DJPb NTT melaksanakan Rapat Koordinasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Penguatan Komitmen Pembangunan ZI Menuju WBBM Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 pada 26-27 Juni 2023.

Rakor yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing KPPN di Provinsi NTT tersebut, dibahas beberapa hal terkait dengan upaya menjaga integritas pegawai, realisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, langkah-langkah yang perlu diambil dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM serta upaya menjaga netralitas PNS terkait pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024.

Melalui rakor tersebut, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan KPPN di Provinsi NTT dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada para stakeholder, menyukseskan upaya pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM serta menjaga netralitas PNS menjelang pemilihan umum tahun 2024.

Selengkapnya di Rakor Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penguatan Pembangunan ZI Menuju WBBM

Inventarisasi barang milik daerah atau BMD adalah aset yang perlu direncanakan dan ditatausahakan pengelolaannya. Mengapa harus dikelola?

Selain menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah, BMD juga digunakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat serta menunjang perekonomian daerah dan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pada kesempatan ini, Kanwil DJPb NTT dan KPKNL Kupang mengadakan sharing knowledge bersama Pemda Ende, Nagekeo, dan Sikka mengenai pengelolaan BMD dan akuntansi aset tetap bertempat di aula KPPN Ende, (22/6).

Antusiasme ditunjukkan dengan banyak pertanyaan oleh peserta seputar permasalahan yang seringkali dihadapi. Semoga melalui kegiatan ini dapat menjawab kendala, menjadi solusi serta menambah pengetahuan seputar aset daerah yaa sobat tyflo.

Selengkapnya di FGD Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Aset Tetap pada Kab. Ende, Kab. Nagekeo, dan Kab. Sikka.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara merupakan salah satu Direktorat di Ditjen Perbendaharaan, yang memiliki bertugas untuk melakukan kegiatan optimalisasi kas dalam rangka pengelolaan kas negara yang efisien. Optimalisasi kas tersebut berkaitan erat dengan Pengelolaan Kelebihan atau Kekurangan Kas Pemerintah.

Rabu (21/06) Kanwil DJPb Prov. NTT kedatangan narasumber yang luar biasa dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk berbagi ilmu mengenai pengelolaan kas negara yang efisien.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan uji petik pengembangan Treasury Dealing Room melalui kegiatan review atas proses bisnis optimalisasi kas yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada BPD NTT.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan agar pengelolaan keuangan kas negara di Prov. NTT berjalan dengan efektif dan efisien.

Selengkapnya di Sosialisasi Optimalisasi Kas Pemerintah dan Uji Petik Pengembangan Treasury Dealing Room bersama Dit. PKN