"Sinergi yang Utuh antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mengakselerasi Pembangunan Daerah"
Makassar, 17 Juli 2018 -- Bertempat di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa Semester I Tahun 2018 dan Implementasi SIKP Tahun 2018. Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel, Tautoto Tana Renggina, dalam sambutannya berpesan Rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan ini, kita harapkan dapat memberikan pemikiran untuk mengakselerasi pembangunan daerah, peningkatan koordinasi dan keterpaduan yang utuh antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinkronisasi dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di daerah. Pemikiran tersebut tentu akan membawa kita semua ke dalam tahap selanjutnya untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dan sementara kita laksanakan, dengan harapan pada tahap evaluasi ini dapat menyediakan data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penentuan alokasi DAK Fisik berikutnya, yang tentunya tetap berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan.
Pada sambutan yang lain Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Marni Misnur menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk:
- Mengevaluasi tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun 2018 serta Evaluasi implementasi Sistem Informasi Kredit program (SIKP) tahun 2018;
- Menggali data dan informasi atas kendala-kendala/hambatan-hambatan dalam penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan implementasi SIKP pada tahun 2018 sehingga dapat menjadi pijakan kedepan, penyaluran DAK Fisik, Dana Desa menjadi lebih cepat, akurat, dan minim hambatan;
- Meningkatkan koordinasi antara Kanwil DJPb, KPPN dan pemerintah daerah dari tingkat teknis hingga level manajerial dalam pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa dan Implementasi SIKP sehingga permasalahan yang timbul di daerah dapat lebih mudah tertangani.
Sampai dengan Semester I Tahun 2018 tingkat penyaluran DAK Fisik relatif masih kecil yaitu baru mencapai Rp681,26 miliar dari anggaran Rp4.046,88 miliar atau sebesar 16,83%, padahal pada periode yang sama tahun lalu mampu menyerap hingga 29,99%. Bahkan, beberapa pemerintah daerah hingga saat ini ada yang belum merealisasikan DAK Fisiknya.
Semestinya, kita bisa mengakselerasi penyerapan DAK Fisik ini. Disamping tahapannya yang sudah diperpendek dari 4 tahap menjadi 3 tahap, tahun 2018 ini adalah pengalaman tahun kedua penyaluran DAK Fisik melalui KPPN daerah.
Saya sampaikan kembali bahwa tanggal terakhir pemenuhan persyaratan DAK Fisik tahap I tahun 2018 adalah tanggal 23 Juli 2018 pukul 17.00 WIB. Untuk itu, kepada Saudara-saudara pengelola DAK Fisik agar segera memenuhi kelengkapan tersebut dan mengupload ke dalam Aplikasi OMSPAN pada kesempatan pertama, tidak perlu menunggu tanggal 23 Juli agar terhindar dari kegagalan upload seperti tahun lalu.
Untuk dana Desa, sampai dengan Semester I Tahun 2018 tingkat penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp1.193,72 miliar dari anggaran Rp1.992,52 miliar atau sebesar 59,91%. Idealnya, seluruh pemda dapat penyaluran sampai dengan 60%. Namun karena ada beberapa Pemda yang belum menyalurkan sisa Dana Desa tahun lalu yang ada pada RKUD-nya, maka KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengurangkan penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar saldo tersebut. Untuk itu, kepada Pemda-pemda yang masih terdapat saldo Dana Desa tahun lalu untuk segera menyelesaikannya sehingga nantinya dapat penyaluran Dana Desa secara utuh.
Terakhir, untuk implemtasi SIKP sampai dengan Semester I tahun 2018, pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulsel baru menginput calon debitur sebanyak 5816 dari target 241.000 atau baru mencapai 2,41%. Angka ini masih jauh dari target. Untuk itu, pada hari yang cerah ini, Bapak/Ibu operator SIKP kami undang kembali untuk mengikuti workshop SIKP. Harapan saya, dengan mengikuti kegiatan ini dan dibimbing langsung dengan narasumber kami, input calon debitur bisa meningkat signifikan.
