Situasi pandemi covid 19 saat ini relatif terkendali dan masyarakat dihimbau tetap menaati prokes. Adapun rincian kasus pandemi covid 19 per 31 Agustus 2022 secara Nasional kasus komultatif sebanyak 6,39 Juta, kasus sembuh sebanyak 6,20 Juta, kasus kematian kumulatif sebanyak 157.787, kasus aktif sebanyak 32.312, dan Kasus baru per tgl 31 Agustus 2022 terkonfirmasi sebanyak 4.563 Kasus. Untuk Sulawesi Selatan kasus kumulatif sebanyak 144.463 (2.3% dari jumlah terkonfirmasi nasional), kasus sembuh sebanyak 141.851, kasus kematian kumulatif sebanyak 2.485, Kasus baru per tgl 31 Agustus 2022 terkonfirmasi sebanyak 0 kasus. Sementara itu perkembangan vaksinasi di Sulawesi Selatan per 31 Juli 2022 Vaksinasi dosis I sebanyak 6,44 Juta (81,00%), Vaksinasi Dosis II sebanyak 4,80 Juta (60,41%), Vaksinasi Dosis III sebanyak 1,08 Juta (13,65%), dan Vaksinasi Dosis IV sebanyak 9.170 (15,58%).
Saat ini issue bergeser dari kasus pendemi cocid 19 ke tekanan ekonomi global. Inflasi global melonjak akibat supplay disruption karena pandemic dan perang dikombinasi dengan excessive stimulus fiscal dan moneter sebelum dan selama pandemic di negara maju. Pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund). Terdapat potensi krisis utang global. Dibanyak negara memiliki rasio utang sangat tinggi di atas 60%-100% PDB. Biaya utang dan revolving (refinancing risk) naik tajam dan potensi default >60 negara melonjak. Terdapat potensi stagflasi yakni pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi.
Inflasi gabungan Sulsel pada Agustus mengalami deflasi 0,27% (mtm) disebabkan tren penurunan harga avtur dan pembebasan tarif PNBP untuk jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat. Namun secara tahunan, tingkat inflasi Sulsel pada Agustus 2022 sebesar 5,03% (yoy) merupakan yang tertinggi setidaknya dalam lima tahun terakhir. Secara spasial, pada Agustus 2022 inflasi bulanan tercatat paling tinggi di Kota Palopo yang mengalami inflasi 0,26% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi Juli 0,60%. Inflasi Kota Palopo dikontribusikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi bulanan 0,17%, disumbang oleh komoditas telur ayam ras, ikan bandeng, dan ikan cakalang. Kenaikan harga pada ketiga komoditas tersebut dipicu oleh pasokan yang terbatas. Sementara itu, di kota lainnya mengalami deflasi dimana Watampone mengalami deflasi paling dalam, yakni -0,69%. Secara tahunan, Inflasi Agustus paling tinggi terjadi di Kota Parepare yang tercatat 6,56% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode Juli. Inflasi di Parepare dikontribusi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada komoditas cabai merah, ikan laying, minyak goring, dan telur ayam ras.
Pada September 2022, Sulsel diperkirakan mengalami inflasi, seiring dengan kebijakan pengalihan subsidi yang dikeluarkan pemerintah pada 3 September 2022. hal ini diperkirakan berdampak pada kenaikan tekanan inflasi pada seluruh kelompok akibat kenaikan biaya logistik. Berdasarkan Laporan Analisis Perkembangan inflasi Daerah (LAPID) dari BI, di sisi lain kondisi gelombang laut yang masih tinggi berisiko terhadap terbatasnya pasokan perikanan tangkap. Namun tren tersebut diperkirakan akan tertahan oleh masa panen raya yang puncaknya pada triwulan III serta curah hujan yang kondusif didukug oleh bantuan pemerintah terkait kecukupan pasokan. Harga komoditas global juga menurun seiring perlambatan ekonomi global. Dengan asumsi relaksasi PPKM dan penyebaran COVID-19 yang terkendali, maka tekanan inflasi pada akhir tahun 2022 diperkirakan meningkat dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada triwulan II 2022, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp 151,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 90,35 triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 8,38 persen (qto-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,80 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 60,89 persen. Reformulasi IKPA tahun 2022 mendongkrak Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) (q-to-q).
Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,11 persen. Ekonomi Sulawesi Selatan sepanjang Semester 1 tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen (c-to-c).
Kinerja APBN di Sulawesi Selatan s.d. 31 Agustus 2022 dapat disampaikan bahwa Kinerja pendapatan APBN, Realisasi pendapatan APBN sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp 9.913,50 miliar atau terealisasi sekitar 78,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 12.637,40 miliar. Realisasi tersebut meningkat sekitar 39,87% dibanding periode yang sama tahun 2021 (YoY) yang besarnya Rp 7.087,82 miliar. PPh mengalami growth yg cukup bagus, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan, hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian. Bea masuk, sektor bea masuk sedikit mengalami penurunan di periode Agustus 2022. Penyumbang utama bea masuk dari komoditi raw sugar konsisten dengan sumbangan Bea Masuk hampir menyentuh angka 11 miliar rupiah. Realisasi PNBP DJKN menurun karena ada penurunan jumlah permohonan pemanfaatan BMN, sebagian besar belum habis masa pemanfaatan.
Sementara untuk Kinerja belanja APBN, Realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp30.371,47 miliar atau sekitar 60,83% dari pagu yang besarnya Rp49.927,03 miliar. Angka realisasi tersebut lebih rendah sekitar -1,51% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) yang besarnya mencapai Rp 30.837,32 miliar. Belanja pemerintah pusat on the track namun perlu diakslerasi guna meningkatkan pemulihan ekonomi hanya komponen belanja pegawai yang tumbuh postif. Belanja barang dan modal terkontraksi akibat keterlambatan proses lelang, penundaan kegiatan dan automatic adjustment. Transfer ke daerah mengalami perlambatan komponen DAK Fisik yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,01 persen akibat kebijakan akselerasi penyaluran. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp5.703,75 M (66,72%). Belanja pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pemerintah telah membayar THR dan Gaji ke-13 dengan rincian THR sebesar Rp422,22 M dengan rincian sebagai berikut: ( PNS/TNI/Polri sebesar Rp318,54 M untuk 78.102 penerima, PPPK sebesar Rp0,16 M untuk 40 penerima, PPNPN sebesar Rp34,64 M untuk 13.012 penerima, Tunkin sebesar Rp58,88 M untuk 41.257 penerima). Gaji ke-13 sebesar Rp384,44 M dengan rincian (PNS/TNI/POLRI sebesar Rp325,20 M untuk 79.033 penerima, PPPK sebesar Rp0,17 M untuk 43 penerima, Tunkin sebesar Rp59,08 M untuk 41.459 penerima).
Realisasi belanja barang menunjukkan tren positif dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai sebesar Rp4.070,55 M (49,87%. )Realisasi belanja barang utama untuk penunjang operasional perkantoran, antara lain Belanja barang operasional dan non operasional, belanja jasa, serta belanja perjalanan dinas negeri, Belanja pemeliharaan gedung bangunan, peralatan dan mesin serta pemeliharaan aset lainnya, Belanja barang sumber dana BLU dalam rangka layanan kepada masyarakat.
Belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas. Realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.316,12 M (38,08%). Realisasi beberapa proyek infratruktur prioritas antara lain Pembangunan Bendungan dengan target 1 Unit dengan Pagu Rp259,11 M terealisasi hingga saat ini sebesar Rp123,51 M. Pembangunan Daerah irigasi Baliase & Gilireng yang ditargetkan sepanjang 60 Km dengan pagu Rp208,85 M dan telah terealisasi sebesar Rp115,31 M. Pembangunan jalur Kereta Api yang ditargetkan sepanjang 62 Km dengan pagu Pagu Rp375,48 M telah terealisasi sebesar Rp112,59 M. Preservasi jalan yang meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan dengan target target 1.849 km, dengan pagu sebesar Rp363,37 M telah terealisasi sebesar Rp170,33 M dan pembangunan jalan dengan target 28,37 km dengan pagu sebesar Rp198,10 M, telah terealisasi sebesar Rp39,19 M. Preservasi jembatan dengan target 14,84 km dengan pagu sebesar Rp41,34 M telah terealisasi sebesar Rp24,24 M dan pembangunan jembatan dengan target 758 m dengan pagu Rp37,35 M telah teralisasi sebesar Rp9,15 M.
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial s.d. Agustus 2022 sebesar Rp43,11 miliar (63,64%) dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama. Mahasiswa Penerima Bidik Misi untuk sebanyak 1.483 org dengan pagu belanja sebesar Rp13,43 M telah terealisasi sebesar Rp12,55 M. Siswa Penerima PIP untuk 156 Org dengan pagu belanja sebesar Rp137,2 Jt, telah terealisasi sebesar Rp122,60 Jt. Mahasiswa Penerima KIP Kuliah untuk 3.172 Org dengan pagu belanja sebesar Rp45,61M telah terealisasi sebesar Rp27,28 M. Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk sebanyak 10.140 Org dengan pagu belanja sebesar Rp8,56 M telah terealisasi sebesar Rp3,16 M.
APBD Regional Sulsel dan dukungan TKDD s.d 31 Agustus 2022 dapat disampaikan bahwa Realisasi Pendapatan APBD Sulsel s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp27,06 T didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp19,23 T, hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulsel. Realisasi Belanja APBD Sulsel s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp23,53 T didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp11,05 T disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5,33 T, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional. Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 67 persen digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah).
Penyaluran TKD terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp2,64T dan terendah ada di Kota Pare-pare Rp392,30 miliar Gambaran Penyaluran TKDD sampai dengan 31 Agustus 2022 sebagai berikut bahwa Penyaluran TKDD s.d. 31 Agustus 2022 sebesar 55,26% terhadap total Alokasi TKDD 2022 berdasarkan pagu awal (Perpres 104), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar 64,79%. Penyaluran DBH lebih rendah karena pada bulan Juni 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH periode sebelumnya. Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan persyaratan. DAK Fisik lebih tinggi dikarenakan percepatan penyaluran. Penyaluran DAK Nonfisik naik karena percepatan penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus. Penyaluran Dana Desa lebih rendah karena pada tahun 2021 terdapat akslerasi penyaluran oleh KPPN Lingkup Sulsel dalam rangka penanganan pandemic.
Sementara data terkait Penyaluran KUR Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, penyaluran KUR pada seluruh kabupaten/kota se Sulsel mengalami pertumbuhan, penyaluran KUR tahun 2022 mencapai Rp 11,47 T tertinggi di Kota Makassar sebesar Rp 1,32 T. Penyaluran UMi mencapai Rp140,41 miliar sedikit menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan untuk Belanja wajib perlindungan Sosial melalui alokasi Dana Transfer Umum (DTU) lingkup Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan Belanja wajib perlinsos 2,08% dari DTU yang diperhitungkan Rp 4,9 T di wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 102,23 miliar. Belanja wajib perlinsos dari 2,08% DTU tersebut ditujukan untuk Bantuan Sosial Ojek, UMKM dan Nelayan; Penciptaan Lapangan Kerja dan Subsidi Transportasi Umum. Seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diwilayah Sulawesi Selatan telah memenuhi kewajiban pemenuhan belanja wajib perlinsos sehingga tidak ada daerah yang ditunda peyaluran DAU-nya akibat tidak terpenuhinya belanja wajib perlinsos tersebut.