Kinerja APBN Realisasi s.d. 30 September 2022

Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng (Ketua Komite)

Palu, 28 Oktober 2022 - Konfirmasi kasus harian Covid-19 di Sulteng kembali mengalami peningkatan namun masih dalam level 1 atau zona hijau (dampak penularan rendah). Perubahan cuaca yang cepat/ekstrem menjadi salah satu pendorong mudahnya masyarakat terkena penyakit. Meski demikian kasus kematian akibat Covid-19 di Sulteng masih terbilang rendah dengan tingkat kesembuhan (recovery rate) yang tinggi. Vaksinasi menjadi instrumen yang sangat berperan besar dalam menurunkan angka kematian akibat dan menaikan angka kesembuhan Covid-19 tersebut. Hingga akhir Oktober 2022 vaksin­­­­­ dosis 1 telah diberikan kepada 1,90 juta orang (77,8­% populasi), dosis 2 kepada 1,29 juta orang (52,9% populasi), dan vaksin booster kepada 325 ribu orang (13.2% populasi). Tidak hanya itu vaksin dosis juga terus dikebut dengan target pertama adalah SDM Kesehatan, yang telah diberikan kepada 3.501 nakes (12,4% dari target).

Terkait dengan pergerakan inflasi di Sulawesi Tengah menunjukan kenaikan yang cukup tinggi jika dibanding tahun sebelumnya, dimana inflasi September tercacat di angka 6,73% (yoy), angka ini sesuai dengan perkiraan Kemenkeu, pasca penyesuaian harga BBM domestik. Meskipun demikian pemerintah terus berkoordinasi dan memonitor pergerakan inflasi Sulteng, sehingga dapat terkendali pada level yang rendah. Adapun komoditas yang mendorong kenaikan inflasi pada bulan September antara lain, kenaikan harga Bensin memberikan andil 0,76%, Angkutan Antar Kota 0,09%, Telur Ayam Ras 0,05%, Angkutan Dalam Kota 0,04%, Solar 0,04%, Kendaraan Carter/Rental 0,02%, Tarif Kendaraan Travel 0,02%. Untuk komoditas yang mengalami penurunan harga atau menahan laju inflasi yakni Bawang Merah dengan andil -0,15%, Ikan Selar -0,14%, Minyak Goreng -0,08%.

Dari Januari hingga Agustus 2022, Neraca Perdagangan surplus sebesar US$5.584 juta tumbuh tinggi sebesar 83% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$3045 juta. Tingginya pertumbuhan neraca perdagangan tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang terus membaik khususnya karena kenaikan harga komoditas di pasar global dan makin banyaknya industri pengolahan yang beroperasi di Sulteng. Khusus bulan Agustus Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$1.800 juta naik 12,2% (mtm) atau 59,2% (yoy). Kemudian impor pada bulan Agustus tercatat US$1015,19 juta, naik 14,8% dibanding bulan sebelumnya. Selama Januari-Agustus Komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah Besi dan Baja dengan peranan 69,5%, disusul komoditas nikel sebesar 17,1% dari total ekspor. Begitupun dengan impor komoditas besi dan baja juga mendominasi impor Sulteng dengan peranan 21,2%, namun komoditas mesin dan pesawat mekanik menjadi komoditas dengan peranan tertinggi yakni 23,05%. Impor pada bulan Agustus tersebut 72,3%-nya ditujukan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan industri olahan, kemudian 27,6% merupakan barang modal untuk keperluan prapabrikasi, dan 0,06% untuk barang konsumsi.

Peran APBN Terjaga Optimal sebagai Shock Absorber

Kinerja baik APBN berlanjut hingga September 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi. Realisasi Belanja Negara hingga akhir September 2022 mencapai Rp15,8 triliun atau 66,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu). Melalui Belanja Negara, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.

Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. . Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan September 2022 mencapai R4,2 triliun (52,1% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat; pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi; belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L. Sementara realisasi Belanja Non-KL digunakan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD.Untuk wilayah Sulteng realisasi Bantuan Subsidi Upah telah disalurkan kepada 50 ribu lebih buruh/pekerja dengan nilai realisasi mencapai Rp30,1 miliar, kemudian BLT BBM juga telah disalurkan kepada 241 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai penyaluran Rp72,6 miliar. Selain itu Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi. Melalui peraturan tersebut upaya penanganan dampak inflasi salah satunya adalah dengan penebalan bantuan sosial melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% yang bersumber dari DTU/APBD. Untuk wilayah Sulteng dari total 14 pemerintah daerah yang ada, total anggaran belanja wajib penebalan perlinsos mencapai Rp113,3 miliar, yang terdiri dari Belanja Bansos Rp44,8 miliar, belanja penciptaan lapangan kerja Rp30,3 miliar, belanja subsidi transportasi Rp4,8 miliar, serta belanja lainnya sebesar Rp33,4 miliar.Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

Realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp11,57 Trilun (73,67% Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian beberapa komponen TKDD seperti pada Dana Insentif Daerah (DID), DAK Nonfisik, dan Dana Desa masih mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan alokasi pagu di tahun 2022 dan adanya perlambatan realisasi yang perlu menjadi perhatian setiap Pemda Se- Sualwesi Tengah. Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Toli-Toli dengan serapan belanja Transfer sebesar 78,8%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Donggala yang baru mencapai 63,14%.

Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 7 Oktober  2022 mencapai Rp1,6 triliun. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN cluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari program PKH dengan realisasi Rp300 miliar kepada 133 ribu lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat),  program Bantuan Sembako sebesar Rp376,8 miliar kepada 214 ribu lebih KPM,  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp64,3 miliar untuk 214 ribu KPM, BLT BBM, serta BSU. Kemudian untuk cluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp244,8 miliar kepada 4846 pasien di 22 Rumah Sakit, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 603 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,2 miliar. Serta PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sebesar Rp244,7 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp122,8 miliar, dan program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp140,2 miliar.

Tren Kinerja Pendapatan Negara yang Baik Terus Terjaga

Pertumbuhan pendapatan masih tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga, sokongan harga komoditas yang masih di level relatif tinggi, dan dampak berbagai kebijakan.

Hingga September 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp6,9 triliun atau 93,6% dari Pagu, tumbuh 33,3% (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp4,4 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp615 miliar.

Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak awal tahun sejalan dengan pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan akhir September 2022 tercapai sebesar Rp4,4 triliun (84% dari target) atau tumbuh 40% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada hingga akhir triwulan ketiga tahun 2022 masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis rendah tahun 2021, serta implementasi UU HPP seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp1,9 triliun (120% dari target) atau tumbuh 184,5% (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai masih tumbuh double digit didukung kinerja positif seluruh komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp1,5 triliun atau tumbuh sebesar 354,4% (yoy), didorong penerimaan pada sektor Bea Masuk yang masih didominasi oleh impor produk Bangunan Prapabrikasi, Batubara, dan produk Besi dan Baja. Penerimaan Cukai juga tumbuh sangat tinggi yakni 1398% dengan capaian Rp593 jutan (261,16% dari target) hal ini dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif dan pengawasan. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp410 miliar (108,6% dari target) atau tumbuh sebesar 18%, didorong tingginya harga komoditas serta peningkatan tarif dan volume ekspor komoditas CPO dan turunannya.

Kinerja PNBP di Tahun 2022 terlihat lebih baik dibandingkan dengan kinerja PNBP di tahun 2021, capaian PNBP s.d. bulan September mengalami pertumbuhan sebesar 35,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp615,7 miliar atau 133,3% dari target. Penerimaan PNBP tertinggi masih berasal dari jenis penerimaan pendapatan Jasa pelayanan Pendidikan senilai Rp215 miliar disusul dengan pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali Rp92 miliar. Untuk PNBP jasa layanan pendidikan merupakan kontribusi dari satker BLU Universitas Tadulako yang merupakan satker Lingkup Kemendikbudristek.  

Secara keseluruhan, APBN Sulteng 2022 berkinerja baik, namun berbagai ketidakpastian dan risiko akibat tekanan global harus diwaspadai dan dimitigasi. Prospek perekonomian global terus menurun akibat eskalasi risiko global seperti lonjakan inflasi, volatilitas harga komoditas, isu geopolitik, serta potensi resesi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, didukung konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. APBN digunakan untuk memberikan bekal atau untuk mengumpulkan bekal dalam rangka mengakumulasi daya tahan, sebagai persiapan masuk gejolak dunia yang memang akan sangat tidak pasti di tahun 2023. Kewaspadaan akan terus ditingkatkan tanpa menghilangkan optimisme untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi mulai  terlihat membaik. Kinerja APBN cukup baik ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Dapatkan juga informasi  seputar kinerja dan kebijakan fiskal regional Sulteng Triwulan III 2022 pada website resmi Kanwil DJPb Sulteng dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2022 Provinsi Sulawesi Tengah.