Kinerja APBN Realisasi s.d. 31 Oktober 2022

Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng (Ketua Komite)

Palu, 28 November 2022 - Pandemi Covid-19 global terkendali namun kasus harian domestik kembali meningkat. Peningkatan kasus domestik perlu diantisipasi dengan akselerasi program vaksinasi/boosters, di mana hingga 28 November 2022 tercatat vaksin dosis 1 telah diberikan kepada 1,9 juta orang atau 77,3 persen dari target penerima, untuk dosis 1,3 juta orang (53,6 persen) dosis 2, 338 ribu orang (13,8 persen) untuk vaksin boosters, dan 4031 orang (0,2 persen) untuk vaksin booster kedua. Pengendalian Covid-19 ini menjadi sangat penting mengingat dalam waktu dekat akan di Indonesia akan terjadi aktivitas ekonomi yang besar yakni Hari Besar dan Keagamaan (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Diharapkan kenaikan kasus domestik tidak menjadi penghambat kelancaran aktivitas ekonomi tersebut.

Dari sisi volatilitas, inflasi Sulteng tercatat sedikit mengalami perbaikan. Pada bulan Oktober 2022 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar -0,26%, sedangkan inflasi tahun kalender dari Desember 2021 hingga Oktober 2022 sebesar 5,28% serta inflasi tahun ke tahun dari Oktober 2021 hingga Oktober 2022 sebesar 6,35%. Perbaikan ini juga terjadi di hampir sebagian besar wilayah Indonesia, yang mana hal ini terjadi tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya untuk mengendalikan inflasi di angka yang moderat. Penurunan inflasi di Sulteng didorong oleh kerja keras dalam menjaga volatilitas harga pada kelompok volatile food, sehingga hal ini dapat menyeimbangkan kenaikan harga yang terjadi pada kelompok administrative price yang kemudian menjaga inflasi inti. Tiga komoditas yang paling mempengaruhi kenaikan inflasi di Sulteng bulan Oktober adalah komoditas Tukang Bukan Mandor (0,15%), Bensin (0,05%), Daging Ayam Ras (0,05%) dll. Sedangkan yang menahan laju inflasi atau komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain, Ikan Selar (-0,26%), Minyak Goreng (-0,10%), dan Bawang Merah (-0,09%).

Dari Januari hingga Oktober 2022, Neraca Perdagangan surplus sebesar US$7.101 juta tumbuh tinggi sebesar 64,0% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$4.328 juta. Tingginya pertumbuhan neraca perdagangan tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang terus membaik khususnya karena masih tingginya harga komoditas di pasar global dan terus bertumbuhnya industri pengolahan yang beroperasi di Sulteng. Khusus bulan Oktober Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$1.763 juta naik 18,9% (mtm), kemudian impor pada bulan Agustus tercatat US$813 juta turun 11,1 %dibanding bulan sebelumnya.

Ekonomi Sulteng tumbuh impresif 19,13% yoy, tertinggi ke-2 Secara Nasional. Hanya kalah dari provinsi Maluku Utara (24,85% yoy). Ekonomi Sulteng juga berkontribusi 1,5% terhadap Perekonomian Nasional. Seluruh lapangan usaha kecuali adminstrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok lapangan usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sangat tinggi yakni 41,34% (yoy). Komponen pengeluaran Ekspor juga terus mencatatkan pertumbuhan tinggi (33,2% yoy). Hal ini tidak terlepas dari windfall ekspor produk unggulan Sulteng seperti Besi Baja dan Nikel. Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencatatkan tren pertumbuhan angka dua digit atau diatas 10 persen berturut-turut selama 6 kuartal. Tren perekonomian yang terus menguat telah melampaui level prapandemi, dimanana tercatat pertumbuhan riil Tw III-2022 sudah 59,08% di atas PDRB riil pada periode Tw III-2019 yang sebesar Rp27,99 triliun

Peran APBN sebagai Shock Absorber

Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara yang terakselerasi. Realisasi Belanja Negara hingga akhir September 2022 mencapai Rp18,8 triliun atau 83,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) atau tumbuh 2% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Melalui Belanja Negara, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi Sulteng.

Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Oktober 2022 mencapai R5,2 triliun (75,8% dari Pagu). Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD melalui penebalan perlinsos (earmarked 2% dari DTU). Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL dan Warung, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

Disamping itu realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 31 Oktober 2022 telah mencapai Rp13,6 Trilun (86,6% dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,2% yoy. Beberapa komponen TKDD seperti pada Dana Insentif Daerah (DID), DAK Fisik dan Nonfisik, serta Dana Desa yang masih mengalami kontraksi. Kinerja penyaluran TKDD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu; (ii) kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat salur; dan (iii) pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu. Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Toli-Toli dengan serapan belanja Transfer sebesar 94,4%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Donggala yang baru mencapai 78,6%.

Kemudian untuk Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 4 November  2022 mencapai Rp1,9 triliun. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN cluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari program PKH dengan realisasi Rp300 miliar kepada 133 ribu lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat),  program Bantuan Sembako sebesar Rp376,8 miliar kepada 214 ribu lebih KPM,  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp64,3 miliar untuk 214 ribu KPM, BLT BBM sebesar 72,6 miliar kepada 241 ribu KPM, BSU sebesar 51,2 miliar kepada 85 ribu buruh/naker, serta Kartu Prakerja yang terealisasi Rp250,7 miliar yang disalurkan kepada 70 ribu penerima. Kemudian untuk cluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp245,6 miliar kepada 4916 pasien, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 603 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,2 miliar. Serta terakhir PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sebesar Rp244,7 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp145,8 miliar, dan program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp156,3 miliar.

Kinerja Baik Pendapatan Negara Menjadi Penjaga Keseimbangan Fiskal di Sulteng

Pertumbuhan pendapatan masih tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga, sokongan harga komoditas yang masih di level relatif tinggi, dan dampak berbagai kebijakan.

Hingga Oktober 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp7,8 triliun atau 114,0% dari target angka ini tumbuh tinggi sebesar 62,3% dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara bersumber dari penerimaan Pajak yang mencapai Rp4,9 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp2,2 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp655 miliar.

Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak awal tahun sejalan dengan pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan 31 Oktober 2022 tercapai sebesar Rp4,9 triliun (94,2% dari target) atau tumbuh 40,3% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis rendah tahun 2021, serta implementasi UU HPP seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp2,2 triliun (134% dari target) atau tumbuh 175,2% (yoy). Pertumbuhan penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai didukung kinerja positif seluruh komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp1,8 triliun atau tumbuh sebesar 337,6% (yoy), yang masih didominasi oleh impor produk Bangunan Prapabrikasi, Batubara, dan produk Besi dan Baja. Penerimaan Cukai juga tumbuh sangat tinggi yakni 1420% dengan capaian Rp602 juta (264,9% dari target) hal ini dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif dan pengawasan. Selain itu penerimaan Bea Keluar juga mampu tumbuh 5,1% dengan angka realisasi Rp410 miliar (108,8% dari target) didorong tingginya harga komoditas serta peningkatan tarif dan volume ekspor komoditas CPO dan turunannya.

Kinerja PNBP di Tahun 2022 terlihat lebih baik dibandingkan dengan kinerja PNBP di tahun 2021, capaian PNBP s.d. bulan Oktober mengalami pertumbuhan sebesar 36,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PNBP telah mencapai target 100% lebih sejak Agustus 2022. Kontribusi PNBP terbesar berasal dari PNBP lainnya dengan share 55,28%, sementara PNBP BLU berkontribusi 44,72%. Dilihat dari jenisnya, PNBP terbesar di Sulteng berasal dari pendapatan re-entry permit pada satker Kemenkumham, disusul Pendapatan Jasa Kepelabuhan pada satker Kemenhub, serta Pendapatan Biaya Pendidikan Kemendikburistek.

Kinerja baik APBN hingga bulan Oktober 2022 masih terjaga, tercermin dari masih kuatnya pertumbuhan Penerimaan serta akselerasi Belanja. Defisit mulai terjadi di bulan Oktober, dampak dari semakin optimalnya APBN sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi. Namun demikian, potensi risiko tekanan global tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga kredibilitas APBN untuk selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi serta memitigasi berbagai tekanan dan risiko.

Tidak hanya berpikir untuk tahun 2022 tapi untuk tahun 2023 juga harus diperhatikan dan dipersiapkan, dimana menurut berbagai proyeksi lembaga-lembaga internasional tahun depan diperkirakan akan jauh lebih berat dari tahun 2022. Ini yang membuat kewaspadaan harus terus dijaga, tidak untuk menakut-nakuti tetapi hal ini harus dilihat dengan memperihatikan tren-tren yang ada, agar mampu merumuskan langkah-langkah menjaga ekonomi Sulteng yang sedang baik ini.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Dapatkan juga informasi  seputar kinerja dan kebijakan fiskal regional Sulteng Triwulan III 2022 pada website resmi Kanwil DJPb Sulteng dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2022 Provinsi Sulawesi Tengah.