Palu, 26 Desember 2022 - Situasi pandemi Covid-19 masih cukup terkendali baik di tingkat nasional maupun regional, di mana Sulteng berhasil mengendalikan gelombang pandemi terakhir. Dengan kondisi ini, menurut Kemenkes bahwa mayoritas masyarakat dinilai sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19 baik melalui infeksi maupun lewat program vaksinasi. Selian itu Kemenkes juga menyatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan terjadi tren peningkatan kasus Covid-19 dalam waktu dekat apabila tidak ditemukan mutasi dan varian Covid baru di Indonesia. Meski demikian kewaspadaan dan perhatian terhadap pengendalian Covid-19 masih sangat penting mengingat terjadi aktivitas ekonomi yang besar yakni Hari Besar dan Keagamaan (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Sehingga diharapkan peningkatan mobilitas domestik tidak menimbulkan kenaikan kasus Covid-19 yang kemudian dapat menjadi penghambat kelancaran aktivitas ekonomi Sulteng kedepannya.
Di sisi domestik Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Sulteng pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh tinggi pada kisaran 14,83 – 16,83% (yoy). Hal ini sejalan dengan tren penguatan pemulihan dalam tiga kuartal sepanjang 2022, serta senada dengan pertumbuhan indikator perekonomian yang masih relatif kuat.
Dari sisi volatilitas, pada bulan November inflasi Sulteng kembali mengalami perbaikan. Angka inflasi gabungan Sulteng tercatat sebesar 6,00% (yoy), membaik dibanding bulan Oktober yang sebesar 6,35% (yoy). Hingga akhir tahun inflasi Sulteng di 2022 diperkirakan akan berada di atas target 3±1 % (yoy). Penyesuaian harga energi seperti tarif listrik nonsubsidi, LPG nonsubsidi, serta kebijakan terakhir penyesuaian harga BBM bersubsidi di bulan September 2022 memberikan efek langsung dan efek lanjutan terhadap inflasi.
Pembangunan manusia pada Tahun 2022 semakin membaik sebagai dampak positif pertumbuhan ekonomi Sulteng. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng pada tahun 2022 tercatat sebesar 70,28, angka tersebut menunjukan Sulteng telah berhasil naik kelas dari daerah dengan kategori sedang menjadi daerah dengan kategori IPM tinggi. Kenaikan IPM Sulteng didorong oleh kenaikan pada tiga dimensi pembentuk IPM yang direpresentasikan kedalam beberapa indikator. Adapun indikator pendorong kenaikan tersebut ialah kenaikan UHH (Umur Harapan Hidup) dari sebelumnya 68,83 pada 2021 naik menjadi 68,93 pada 2022, kemudian HLS (Harapan Lama Sekolah) yang naik 0,09 menjadi 13,32 pada tahun 2022, serta kenaikan pada standar hidup layak Sulteng, yang pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Sulteng mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka tersebut meningkat 3,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.
Dari Januari hingga Oktober 2022, Neraca Perdagangan surplus sebesar US$7.067 juta tumbuh tinggi sebesar 63,3% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$4.328 juta. Tingginya pertumbuhan neraca perdagangan tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang terus membaik khususnya karena masih tingginya harga komoditas di pasar global dan terus bertumbuhnya industri pengolahan yang beroperasi di Sulteng. Khusus bulan Oktober Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$1.719 juta naik 16% (mtm), kemudian impor pada bulan Agustus tercatat US$803 juta turun 12,3% %dibanding bulan sebelumnya.
Kinerja APBN Terjaga, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi.
Kinerja baik APBN berlanjut hingga 30 November 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara yang terakselerasi. Realisasi Belanja Negara hingga akhir November 2022 mencapai Rp20,7 triliun atau 84,1% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) atau tumbuh 1,6% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Kinerja Belanja Negara tumbuh positif seiring peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang membaik dari bulan sebelumnya. Akselerasi belanja dilanjutkan agar tetap maksimal mendukung pemulihan ekonomi Sulteng dan melindungi masyarakat.
Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan November 2022 mencapai Rp6,2 triliun (70% dari Pagu). Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L.
Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD melalui penebalan perlinsos (earmarked 2% dari DTU). Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL dan Warung, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.
Disamping itu realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp14,6 Trilun (92,4% dari Pagu). Beberapa komponen TKDD seperti pada Dana Insentif Daerah (DID), DAK Fisik dan Nonfisik, serta Dana Desa yang masih mengalami kontraksi. Kinerja penyaluran TKDD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu; (ii) kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat salur; dan (iii) pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu. Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Banggai dengan serapan belanja Transfer sebesar 98,0%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang baru mencapai 81,3%.
Kemudian untuk Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 9 Desember 2022 mencapai Rp2,86 triliun. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN cluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari program PKH (Program Keluarga Harapan) dengan realisasi Rp300 miliar kepada 133 ribu lebih penerima, program Bantuan Sembako sebesar Rp376,8 miliar kepada 214 ribu lebih peneri,a, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp64,3 miliar untuk 214 ribu penerima, BLT BBM sebesar Rp72,6 miliar kepada 241 ribu penerima, BSU sebesar Rp63,1 miliar kepada 105 ribu buruh/naker, serta Kartu Prakerja yang terealisasi Rp247 miliar kepada 69,7 ribu penerima. Kemudian untuk cluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp256,6 miliar kepada 5 ribu lebih pasien, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 603 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,3 miliar. Serta terakhir PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sebesar Rp295,2 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp277,7 miliar, dan program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp353,7 miliar. Akselerasi penyaluran PC-PEN masih perlu dilanjutkan dan terus berproses untuk mendukung penguatan pemulihan ekonomi.
Kinerja Baik Pendapatan Negara Menjadi Penjaga Keseimbangan Fiskal di Sulteng
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik dan tumbuh 36,9% (yoy), ditopang kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang terjaga. Bahkan realisasi pendapatan negara pada APBN 2022 kinerjanya telah melampaui target Perpres 98/2022. Hingga akhir November 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp8,7 triliun atau 116,8% dari target, angka ini tumbuh sebesar 27,6% dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara bersumber dari penerimaan Pajak yang mencapai Rp5,5 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp2,5 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp712 miliar.
Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak awal tahun sejalan dengan pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan 30 November 2022 tercapai sebesar Rp5,5 triliun (104,9% dari target) atau tumbuh 37,7% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp2,5 triliun (152,4% dari target) atau tumbuh 136,7% (yoy). Pertumbuhan penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai didukung kinerja positif seluruh komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp2,07 triliun atau tumbuh sebesar 263,7% (yoy), yang masih didominasi oleh impor produk Bangunan Prapabrikasi, Batubara, dan produk Besi dan Baja. Penerimaan Cukai juga tumbuh sangat tinggi yakni 1118,3% dengan capaian Rp722 juta (317,6% dari target) hal ini dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif dan pengawasan. Sementara itu penerimaan Bea Keluar mengalami kontraksi 14,2% dengan angka realisasi Rp411 miliar (108,9% dari target), hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang terjadi di 2 kuartal pertama tahun 2022.
Kinerja PNBP di Tahun 2022 juga terlihat lebih baik dibandingkan dengan kinerja PNBP di tahun 2021, capaian PNBP s.d. bulan November mengalami pertumbuhan sebesar 34,0% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PNBP telah mencapai target 100% lebih sejak Agustus 2022. Kontribusi PNBP terbesar berasal dari PNBP lainnya dengan share 56,0%, sementara PNBP BLU berkontribusi 44,0%. Dilihat dari jenisnya, PNBP terbesar di Sulteng berasal dari pendapatan re-entry permit pada satker Kemenkumham, disusul Pendapatan Jasa Kepelabuhan pada satker Kemenhub, serta Pendapatan Biaya Pendidikan Kemendikburistek.
APBN hingga menjelang akhir tahun 2022 mencatakan kinerja yang cukup baik seiring akselerasi belanja dan capaian pendapatan yang positif. Peran APBN sebagai shock absorber terus diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan, dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga kredibilitas APBN agar selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi serta memitigasi berbagai tekanan dan risiko yang ada. Sebab, di penghujung tahun 2022 dan bahkan di tahun 2023 mendatang, tantangan global masih terus berlanjut akibat berbagai risiko seperti pengetatan kebijakan moneter, perang di Ukraina dan peningkatan tensi geopolitik negara-negara besar, serta perlambatan aktivitas manufaktur dan jasa.
Optimisme pemulihan ekonomi semakin tumbuh di tengah kewaspadaan terhadap risiko global yang masih tinggi, Kinerja solid APBN 2022 diharapkan diimbangi dengan komitmen disiplin fiskal yang kuat, dan bersiap mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Dapatkan juga informasi seputar kinerja dan kebijakan fiskal regional Sulteng Triwulan III 2022 pada website resmi Kanwil DJPb Sulteng dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2022 Provinsi Sulawesi Tengah.
