Palu, 7 Februari 2023 - Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) Triwulan IV Tahun 2022 tumbuh kuat dan solid sebesar 18,96% (yoy). Keberlanjutan pemulihan ekonomi ini menjadi landasan kuat untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek, sehingga di awal tahun 2023 optimisme pemulihan dan penguatan ekonomi tetap terjaga. Kinerja ekonomi yang kuat tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik, pertumbuhan investasi, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 49 bulan terakhir. Perbaikan ekonomi regional juga tercermin pada kinerja berbagai lapangan usaha yang tumbuh positif khususnya Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Meski beberapa waktu ke belakang ekonomi dihadapkan pada persoalan inflasi, kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta pelemahan rupiah, itu tidak menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Sulteng. Sebab, keduanya diyakini masih di level yang cukup terkendali, namun demikian dampak perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 masih tetap diwaspadai.
Menurut Bank Indonesia, Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 10,56% - 12,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Semua sektor ekonomi utama di Sulawesi Tengah diprakirakan mampu tumbuh positif meskipun melambat yang dipengaruhi oleh high base effect pertumbuhan yang tinggi pada tahun sebelumnya serta ketidakpastian pemulihan permintaan produk turunan nikel di Tiongkok. Pertumbuhan tahun 2023 dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diprakirakan masih tetap berasal dari kontribusi lima lapangan usaha (LU) yaitu LU industri pengolahan, pertambangan, pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Sementara di sisi permintaan diprakirakan masih akan ditopang oleh tumbuh positifnya realisasi di semua komponen meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi (PMTB), ekspor, dan impor.
Surplus neraca perdagangan Sulteng pada Januari 2023 mencatatkan sejarah tertingginya. Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Januari tercatat sebesar USD1.154,94 juta, naik 49,5% dibandingkan bulan Desember 2022 dan 50,9% jika dibandingkan Januari 2022. Capaian ini didukung dari kinerja Ekspor yang tercatat sebesar USD1524,83 juta dan kinerja Impor senilai USD369,89 juta. Dengan perkembangan ekspor-impor tersebut, neraca perdagangan mampu melanjutkan tren surplus selama 49 bulan berturut-turut sejak bulan Januari 2019. Ekspor Januari masih didominasi oleh komoditas beso dan baja (56,8%), dan nikel (27,0%). Sedangkan impor didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral (38,4%), diikuti mesin dan pesawat mekanik (16,5%), serta komoditas besi dan baja (14,38%). Ke depan perlu diwaspadai risiko penurunan permintaan ekspor dari negara mitra utama dagang seperti Tiongkok, Taiwan, Uni Eropa, Korsel dan Jepang. Di sisi lain secara paralel juga terus mengembangkan ekspor ke negara lain seperti India dan negara-negara ASEAN, serta meningkatkan pemanfaatan dan penyerapan bahan baku agar dapat diolah di dalam negeri.
Pembangunan manusia pada Tahun 2022 semakin membaik sebagai dampak positif pertumbuhan ekonomi Sulteng. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng pada tahun 2022 tercatat sebesar 70,28, angka tersebut menunjukan Sulteng telah berhasil naik kelas dari daerah dengan kategori sedang menjadi daerah dengan kategori IPM tinggi. Kenaikan IPM Sulteng didorong oleh kenaikan pada tiga dimensi pembentuk IPM yang direpresentasikan kedalam beberapa indikator, yaitu UHH (Umur Harapan Hidup), HLS (Harapan Lama Sekolah), dan standar hidup layak Sulteng. UHH Sulteng tahun 2022 tercatat sebesar 68,93 dan meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 68,83. Adapun untuk HLS Sulteng tahun 2022 tercatat sebesar 13,32 dan meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 13,23. Selanjutnya, untuk standar hidup layak Sulteng yang ditetapkan berdasarkan pengeluaran per kapita masyarakat Sulteng, memperlihatkan peningkatan 3,39% pada tahun 2022 atau Rp9,7 juta per tahun. Terakhir kali terjadi penurunan pengeluaran riil per kapita masyarakat Sulteng pada tahun 2020, saat awal berlangsungnya pandemi COVID-19.
Tingkat kemiskinan Sulteng pada September 2022 tercatat sebesar 12,30% atau sebanyak 389,71 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 yang tercatat 12,33%, maka terhitung naik tipis. Tingkat kemiskinan pada September 2022 terlihat menurun bila dibandingkan dengan periode Maret 2022 tercatat 12,33%. Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun dan juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulteng (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,305, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,308). Penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan, yang menurun tipis 0,006 dari posisi Maret 2022. Perbaikan mobilitas dan upaya Pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan. Bahkan, ketimpangan baik di perkotaan dan perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi.
Pada Februari 2023 di Sulteng tercatat mengalami deflasi sebesar 0,15% mtm, hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya indeks harga pada kelompok transportasi, kelompok perawatan probadi, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Sedangkan secara tahunan (yoy) inflasi Sulteng tercatat 5,80% (yoy), naik dibanding bulan sebelumnya (Jan 23: 5,50% (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas beras, rokok, dan cabai merah. Jika melihat perkembangan harga komoditas beras dan cabai tersebut, memang terjadi harga beras di pasar tradisional Sulteng pada bulan Februari 2023 (Rp11.650/kg) lebih mahal jika dibanding harga Februari tahun sebelumnya (Rp10.600/kg). Sedangkan untuk cabai merah terjadi kenaikan harga di Pasar Modern, dimana harga Februari 2022 sebesar Rp53.800/kg, dan Februari 2023 naik menjadi Rp69.600/kg.
Untuk kedepannya peningkatan tekanan inflasi masih berpotensi terjadi pada Tw I 2023. Potensi kembali terjadinya la nina, perkiraan peningkatan konsumsi masayarakat memasuki bulan ramadan, dan adanya risiko kembali terjadinya mismatch antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) meningkatkan kembali risiko peningkatan Inflasi pada Tw I 2023. Namun demikian, tekanan inflasi pada tahun 2023 diperkirakan mereda, ditopang tertahannya permintaan domestik dan ekspetasi inflasi dalam tren menurun.
Tren Belanja APBN hingga Februari 2023 Positif.
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp2,8 T atau 11,0% dari Pagu APBN, dan tumbuh 7,9% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp666,0 M (7,6% dari Pagu. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp2,2 T (12,8% Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-0,9% (yoy)). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Selain itu, penyaluran DAK non-fisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Terdapat juga program untuk mendukung UMKM, dimana Pemerintah menyediakan beberapa stimulus antara lain Subsidi Bunga (KUR dan UMi). Sampai dengan 28 Februari 2023 total realisasi penyaluran KUR mencapai Rp77,0 M untuk 1.143 debitur. Sementara itu, pada pembiayaan UMi, total penyaluran mencapai Rp2,6 miliar kepada 588 debitur.
Penerimaan Pajak s.d. Februari 2023 Masih Kuat
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 23,2% (yoy). Hingga akhir Februari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp1,5 T atau 16,7% dari Target APBN 2023 (Target).
Memasuki bulan Februari, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp1,4 T atau 16,5% dari Target, tumbuh 21,7% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU HPP.
Hingga akhir Februari 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun on-track, akibat penurunan penerimaan bea keluar, namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukan kinerja yang baik. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp226,4 M (10,5% dari Target, turun 26,4% yoy). Penerimaan Bea Masuk turun -2,6% (yoy), penerimaan terhadap Bea Masuk diperoleh atas Bangunan Prapabriksa, Pipa, Pompa, dan Barang-barang kebutuhan pengolahan Nikel. Selanjutnya, penerimaan Cukai diperoleh atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Denda Administrasi Cukai Hasil Tembakau (HT), dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja Bea Keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi.
Kinerja PNBP terus mengalami peningkatan, hingga akhir Februari 2023 penerimaan telah mencapai Rp98,8 M (19,7% dari Target) atau tumbuh 48,6% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan PNBP Lainnya (Rp93,4 M atau 37,0% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L, khususnya jasa/layanan pada K/L Kemenhub dan Kemenkumham. Pendapatan BLU juga mencatatkan pertumbuhan positif (Rp5,4 M atau 2,2% dari Target) yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, dan Rumah Sakit.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan defisit yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya karena didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai. Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel,” Sri Mulayani - Menkeu.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Dapatkan juga informasi seputar kinerja dan kebijakan fiskal regional Sulteng Tahun 2022 secara lengkap pada website resmi Kanwil DJPb Sulteng dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2022 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link bit.ly/KFR22.
