”Kinerja Solid APBN Kuartal I, Menjaga Ekspetasi Pertumbuhan Ekonomi Sulteng”

Palu, 27 April 2023 – Kasus harian Covid-19 di Sulteng seminggu terakhir mengalami peningkatan dibanding dua bulan sebelumnya. Peningkatan kasus Covid-19 ini juga terjadi secara nasional, bahkan di beberapa negara seperti India dan Singapura, kasus penularan mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Namun demikian meski terjadi peningkatan kasus harian, situasi pandemi yang dihadapi Indonesia khususnya Sulteng terbilang masih terkelola dan terkendali dengan baik. Ditengah peningkatan kasus tersebut kewaspadaan dan kehati-hatian harus semakin dtiingkatkan terlebih lagi karena masuknya varian baru Covid-19 yang bernama varian Arcturus atau subvarian Omicron 1.16. Oleh karena hal itu masyarakat didorong agar segera melakukan vaksinasi ataupun vaksinasi booster. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) momentumnya masih terjaga, beberapa indikator menunjukkan tren yang baik, dan ini juga dipengaruhi oleh kinerja APBN. Prospek ekonomi yang kuat tersebut ditunjukan oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik didukung oleh ekspetasi permintaan menjelang lebaran, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 51 bulan terakhir. Neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Februari 2023. Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar USD838,4 juta, naik 222,9% dibandingkan periode Februari 2022 dan turun 27,4% jika dibandingkan Januari 2022. Penurunan surplus dibandingkan bulan sebelumnya terkait erat dengan menurunnya harga Nikel di pasar global pada bulan Februari. Turunya harga Nikel tersebut membuat Ekspor Nikel Sulteng turun 14,23% mtm. Namun demikian ekspor Besi dan Baja yang merupakan komoditas utama ekspor (share 62,5% terhadap total ekspor) masih tinggi dan menjadi mendorong kinerja Ekspor Sulteng di bulan Februari 2023 yang tercatat USD1545,7 juta. Sedangkan kinerja Impor senilai USD707,3 juta, yang didominasi oleh impor bahan baku penolong. Dengan perkembangan ekspor-impor tersebut, neraca perdagangan mampu melanjutkan tren surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak bulan Januari 2019. Selanjutnya, tingkat inflasi gabungan Sulteng pada Maret kembali membaik. Angka inflasi gabungan tercatat sebesar 5,28% (yoy), membaik dibanding bulan Februari yang sebesar 5,8% (yoy). Secara bulanan inflasi tercatat sebesar 0,58% (mtm) dimana inflasi yang terjadi utamanya dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas beras, cabai rawit, ikan selar, cabai merah, angkutan udara. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi utamanya adalah Ikan Cakalang, Jagung Manis, Bawang Merah. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi yang terkendali menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Tren Belanja APBN hingga Maret 2023 Terjaga Positif. Sampai dengan 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp4,9 T atau 19,1% dari Pagu APBN, dan tumbuh 2,9% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,4 T (15,7% dari Pagu dengan pertumbuhan 43,6% (yoy). Sebanyak 40,8% belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp566,1 M merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Ketahanan Bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya. Adapun, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD s.d. kuartal I-2023 telah tersalur sebesar Rp3,5 T (20,9% Pagu), lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-7,4% (yoy)). Hal ini disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari Pemda dalam hal penyaluran DAU (khususnya DAU earmarked), DAK non-Fisik, dan Dana Insentif Daerah. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Serapan DBH sampai dengan akhir Maret tumbuh 165,5% yoy (Rp409,3 M). Selain itu, penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai pelaksanaan DAK Fisik lebih cepat dari tahun sebelumnya, didukung dengan simplifikasi Juknis dan Jukops DAK Fisik yang digabungkan dalam satu Perpres (Perpres 15 tahun 2023). Tercatat DAK Fisik sudah terealisasi di sebesar Rp13,1 M pada Maret 2023, sedangkan pada Maret 2022 DAK Fisik belum terdapat realisasi sama sekali. Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Pada kuarta I ini, realisasi Dana Desa mampu tumbuh 2,4% yoy atau telah tersalur sebesar Rp284,7 M. Terdapat juga program untuk mendukung UMKM, dimana Pemerintah menyediakan beberapa stimulus antara lain Subsidi Bunga (KUR dan UMi). Realisasi Penyaluran KUR s.d. 31 Maret sebesar Rp329,07 M (turun 53% yoy) kepada 5.751 Debitur. Penurunan ini disebabkan perubahan kebijakan penyaluran KUR setelah terbitnya Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenko No 1 Tahun 2022. Perubahan yang signifikan pada Penyaluran KUR Mikro antara lain Suku bunga 6% KUR Mikro pertama kali, 7% kedua, 8% ketiga, 9% keempat, Suku bunga berubah untuk debitur berulang dan ada pengaturan keikutsertaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Kinerja Penyaluran KUR tertinggi s.d. Maret 2023 terdapat pada Kota Palu dengan realisasi sebesar Rp65,11 M kepada 890 Debitur dan Terendah pada Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp2,36 miliar kepada 18 Debitur. Untuk realisasi Pembiayaan UMi s.d. akhir Maret 2023 telah mencapai Rp3,40 M (naik 225,10% yoy) kepada 800 Debitur. Dari sisi penerima pembiayaan juga mengalami kenaikan sebanyak 572 Debitur (250,88%) dibanding tahun 2022. Kinerja Pembiayaan UMi tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp572 juta kepada 131 Debitur dan Terendah pada Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp0 (kedua kabupaten belum ada penyaluran). Penerimaan Pajak s.d. Maret 2023 Masih Kuat Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di Triwulan I-2023, dengan tumbuh 24,7% (yoy). Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp2,4 T atau 26,6% dari target APBN 2023. Hingga akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp1,6 T atau 26,7% dari Target, tumbuh 37,8% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada kuartal pertama 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Berdasarkan jenisnya, hampir seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat. Sementara berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif. Pada bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Konstruksi, Jasa Keuangan. Selain itu, Sektor Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa WP menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal. Selanjutnya, per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun tetap on-track terhadap proyeksi. Penurunan dipengaruhi oleh turunnya menurunnya aktivitas importasi barang-barang pra pabrikasi oleh Industri Pengolahan di Morowali, serta menurunnya pungutan Ekpor CPO. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp420,4 M (19,5% dari Target, turun 15,4% yoy). Penerimaan bea dan cukai terdiri dari penerimaan Bea Masuk yang hingga akhir Maret mencapai Rp387,5 M (18,5% dari target, dan turun 1,3% yoy), didorong menurunnya kinerja Impor akibat telah selesainya pembangunan beberapa pabrik/smelter di kawasan berikat. Selanjutnya, penerimaan bea keluar mencapai Rp32,5 M (46,8% dari target atau turun 68,8% yoy), penurunan didorong oleh adanya perubahan tarif bea keluar sebagaimana diatur dalam PMK 123 Tahun 2022, serta menurunnya harga CPO yang sudah termoderasi. Kinerja PNBP terus mengalami peningkatan, hingga akhir Maret 2023 penerimaan telah mencapai Rp282,9 M (56,4% dari Target) atau tumbuh 44,5% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan PNBP Lainnya yang mencapai Rp172,2 M atau 68,2% dari target (tumbuh 68,1% yoy) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L, khususnya jasa/layanan pada K/L Kemenhub dan Kemenkumham. Pendapatan BLU juga mencatatkan pertumbuhan positif, dimana realisasinya telah mencapai Rp110,7 M atau 44,4% dari target dengan pertumbuhan mencapai 18,7% yoy. Penerimaan tersebut sebagian besar ditopang dari pendapatan BLU UNTAD dan BLU Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Selain itu belanja BLU juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat di bulan Maret akibat adanya pengesahan belanja satker BLU. Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, dan sistem perbankan AS dan Eropa yang menjadi perhatian global dan terus diwaspadai. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap kuat, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga kuartal I-2023 mencatatkan defisit yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya karena didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Dalam mempertahankan momentum transformasi ekonomi, APBN berperan kuat sebagai instrumen pembangunan dan penjaga kesehatan fiskal. Kinerja baik APBN telah terbukti berjalan progresif secara konsisten. Namun demikian, pemerintah akan terus waspada dan melakukan mitigasi guna mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. “APBN menjadi instrumen yang sangat sangat penting, menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian kita untuk bertransformasi menciptakan nilai tambah dan juga produktivitas kinerja yang baik. Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri,” Sri Mulayani - Menkeu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Dapatkan juga informasi seputar kinerja dan kebijakan fiskal regional Sulteng Tahun 2022 secara lengkap pada website resmi Kanwil DJPb Sulteng dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2022 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link bit.ly/KFR22.