Jalan Tanjung Dako No 15 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah

 

Sehubungan dengan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist (RCE), dengan ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah. KFR merupakan buah pemikiran terkait kondisi ekonomi dan fiskal, baik  secara umum maupun tematik, dalam lingkup regional provinsi yang didasarkan pada data aktual dan hasil analisis. KFR Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah terbagi menjadi 5 (lima) dengan highlight sebagai berikut:

 Sasaran pembangunan dan tantangan daerah

a. Sulawesi Tengah tercatat sebagai provinsi dengan laju perekonomian tertinggi ke-2 secara nasional dengan pertumbuhan kumulatif tahun 2023 sebesar 11,91% (ctc), melampaui target RPJMD yang sebesar 10,36%;

b. Terkait dengan  laju  perekonomian,  pemerintah  perlu  merumuskan  langkah-langkah mitigasi atas ketergantungan perekonomian Sulteng terhadap sektor industri pengolahan, sehingga perekonomian dapat tetap terjaga di saat SDA di Sulawesi Tengah mulai mendekati masa habis manfaat

c. Selain itu, pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus dipertahankan dengan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

 

Perekonomian regional Sulawesi Tengah

a. Pada tahun 2023, Sulawesi Tengah berhasil mencatatkan PDRB terbesar ke-2 se-Pulau

Sulawesi, sebesar Rp347,14 T atas dasar harga berlaku, yang sebagian besar disumbang oleh output perekonomian dari industri pengolahan;

b. Neraca perdagangan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 16,19% (ctc) dengan nominal di

angka US$10.061 juta yang ditopang oleh kombinasi peningkatan ekspor sebesar 1,1% (ctc) dan penurunan impor sebesar -11,5% (ctc). Ekspor dari Sulawesi Tengah tercatat sebesar US$19.225 juta pada tahun 2023 dengan komoditas ekspor terbesar merupakan komoditas Besi dan Baja sebesar 66,2%;

c. Tingkat kemiskinan Sulteng pada Maret 2023 tercatat sebesar 12,41% atau sebanyak

395,66 ribu orang, sedikit meningkat dari September 2022 yang sebesar 12,31%;

d. Inflasi gabungan Sulawesi Tengah tercatat sebesar 2,35% pada akhir 2023, dimana kelompok makanan   menjadi   kelompok   pengeluaran   yang   mengalami   kenaikan harga tertinggi sejak tahun 2021.

 

Kinerja fiskal regional,

a. Pendapatan negara (ABPN) tahun 2023 terealisasi sebesar Rp11,11 triliun atau sebesar 111,26% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 15,48% yoy. Pertumbuhan pendapatan negara tidak terlepas dari pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar13,39% (yoy), dan pertumbuhan PNBP sebesar 39,41% (yoy);

b. Belanja negara di wilayah Sulawesi Tengah berhasil terealisasi sekitar 96,67% dari pagu

c. Realisasi belanja negara s.d. akhir tahun 2023 telah mencapai mencapai Rp8,95 triliun yang tumbuh 31,66% dari tahun 2022;

d.  Dari segi APBD, penerimaan daerah Sulawesi Tengah mengalami penurunan 2,07% (yoy) dengan nominal realisasi sebesar Rp20,59 triliun pada tahun 2023;

e. Realisasi belanja daerah secara konsolidasian pemda se-Sulawesi Tengah mencapai Rp21,55 triliun, tumbuh sekitar 2,12% dari 2022.

 

Capaian harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah

a. Alokasi anggaran Rincian Output (RO) Harmonisasi di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp1,80 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp1,62 T (90,28% dari alokasi);

b. RO Harmonisasi di Sulawesi Tengah terbagi kedalam 5 bidang, antara lain Bidang Jalan dengan alokasi mencapai 90,08% dari total pagu, Bidang Pendidikan (6,45%), Bidang Kesehatan dan KB (1,89%), Bidang Pertanian (1,47%), dan Bidang Transportasi Pedesaan (0,12%).

 

Sinergi pusat-daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran,

a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui belanja fungsi pendidikan dan DAK Fisik bidang pendidikan;

b. Investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD) turut dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar, serta tenaga kerja;

c. Berdasarkan hasil pengujian, PMA, PMDN, dan Belanja Pendidikan berpengaruh dalam upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah.

 

KFR tahunan 2023 tersebut dapat diakses pada  https://s.id/KFRTahun2023Sulteng. kiranya kajian tersebut dapat menjadi referensi pada ranah akademis, penyusunan analisis/kajian dan perumusan kebijakan baik oleh Satuan Kerja, Pemerintah Daerah, maupun stakeholders terkait lainnya. Pemanfaatan KFR sebagai rujukan/referensi kiranya dapat diinformasikan kepada kami pada kesempatan pertama.

 

Tentunya kami mengharap masukan, saran, serta kritik membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan KFR berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Bagus Utomo (08567884745).

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search