Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCo (Alih Likuiditas Komitmen) Regional dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah pada Kamis, 12 Maret 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, ini menjadi forum strategis untuk memetakan kondisi perekonomian global hingga lokal, sekaligus memastikan kesiapan fiskal menjelang momentum Hari Raya Idulfitri.
Dinamika Ekonomi: Tantangan Global dan Resiliensi Sulawesi Tenggara
Dalam sambutannya, Iman Widhiyanto menggarisbawahi bahwa ketidakpastian ekonomi global masih menjadi bayang-bayang, terutama akibat konflik geopolitik yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat positif di angka 5,11%, kewaspadaan tetap diperlakan.
Menyerap dampak global, perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2025 menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,94% (y-on-y), ditopang oleh sektor pertambangan dan konstruksi. Namun, tantangan nyata terjadi di sektor perdagangan, di mana surplus neraca perdagangan Sultra pada Januari 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar 56,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Negara Tumbuh Positif, Namun Waspadai Restitusi
Di tengah tekanan global, kinerja penerimaan negara di wilayah Sultra justru menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga Februari 2026, realisasi pendapatan negara tumbuh pesat sebesar 50,72% (yoy) menjadi Rp747,4 miliar.
Kepala KPP Pratama Kendari melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15%, dengan sektor pertambangan masih menjadi penopang utama. Sementara itu, KPPBC TMP C Kendari mencatat kenaikan nilai devisa ekspor sebesar 13% (menjadi USD281 juta) yang didominasi oleh produk hilirisasi nikel seperti stainless steel dan ferronickel. Kontribusi PNBP dari KPKNL Kendari dan KPPN Baubau juga berjalan optimal, terutama dari sektor pemanfaatan aset negara dan jasa kepelabuhanan.
Meski begitu, terdapat catatan khusus dari KPP Pratama Kolaka terkait tingginya angka restitusi pajak pada awal tahun yang mencapai Rp46,27 miliar, sehingga realisasi penerimaan netto secara keseluruhan mengalami kontraksi. Selain itu, risiko perpindahan Wajib Pajak ke unit vertikal lain dan kebijakan penertiban kawasan hutan juga menjadi perhatian bersama.
Percepatan Penyaluran THR dan Transfer ke Daerah
Menghadapi momentum Hari Raya Idulfitri, rapat ini sangat menyoroti progres penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). KPPN Kendari melaporkan bahwa pembayaran THR untuk satuan kerja pemerintah pusat sudah mencapai hampir 90% dan berjalan lancar. Sementara itu, penyaluran THR untuk pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pelaksanaan. Kendala spesifik yang terjadi di Pemerintah Daerah Bombana, yang menunggu penyelesaian dokumen DBH Pajak, telah ditindaklanjuti dengan percepatan rekonsiliasi.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), secara umum penyaluran sudah berjalan sesuai arus, dengan rata-rata realisasi di atas 15%. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum tersalurkan, seperti Dana Desa di wilayah KPPN Raha dan Baubau. Di Baubau, sebanyak 70 desa dari Kabupaten Wakatobi saat ini sedang dalam proses verifikasi dokumen untuk penyaluran tahap I.
Rekomendasi Ahli: Diversifikasi dan Penguatan Fiskal Daerah
Local Expert dari Universitas Haluoleo memberikan perspektif yang mendalam mengenai ke depan. Meskipun belanja pemerintah dan kebijakan domestik (seperti kenaikan upah minimum dan penyaluran THR) menjadi motor penggerak konsumsi, ketergantungan Sultra pada sektor pertambangan dan ekspor membuatnya rentan terhadap guncangan eksternal.
Menariknya, pola inflasi di Sultra kini mengalami pergeseran; jika sebelumnya didominasi oleh komoditas pangan seperti beras, tekanan inflasi saat ini lebih banyak dipicu oleh tarif listrik, harga emas, dan biaya angkutan udara. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan inovasi pengelolaan keuangan, guna mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.
Rapat ditutup dengan pesan optimisme dari Kepala Kanwil DJPb Sultra. Ia mengapresiasi sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan dan menekankan pentingnya pengawalan yang solid agar seluruh proses penyaluran THR dan TKD dapat berjalan tepat waktu. Turut disampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
