Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka internalisasi peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi sebagai katalis transformasi treasury. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 Februari 2026 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan diikuti oleh para pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh pelaksana di lingkungan Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM IT dalam mendukung transformasi sistem perbendaharaan negara, khususnya melalui implementasi Core System BUN SPAN 2.0. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam sesi pemaparan materi, dijelaskan mengenai pengelolaan inovasi di lingkungan DJPb, kondisi inovasi yang telah berjalan, serta pembelajaran dari kompetisi inovasi yang pernah diselenggarakan. Inovasi dipandang sebagai elemen penting dalam pembinaan dan supervisi, karena mampu mendorong peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses kerja, serta penguatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Selain itu, dibahas pula konsep Treasury Big Data dan Open Data, yang bertujuan menyediakan akses data perbendaharaan secara terintegrasi bagi pemangku kepentingan. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai data-driven organization.

Kegiatan juga menyoroti pengembangan Enhancement SPAN 2.0 Tahap II, yang mencakup modernisasi database, pembaruan aplikasi inti, serta penguatan integrasi sistem melalui arsitektur berbasis layanan (Service Oriented Architecture). Pengembangan ini bertujuan meningkatkan efisiensi proses bisnis perbendaharaan dan mempercepat layanan kepada satuan kerja, bahkan hingga target penyelesaian layanan dalam waktu yang lebih singkat.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, seluruh peserta mengikuti post-test untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata yang sangat baik, yaitu 95,7, yang menandakan peningkatan pengetahuan pegawai terkait sistem dan inovasi layanan perbendaharaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dapat memaksimalkan pemanfaatan berbagai aplikasi dan inovasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas. Ke depan, juga akan dibentuk tim monitoring dan evaluasi inovasi guna memastikan setiap inovasi yang telah dikembangkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan kepada mitra kerja.

Menjelang perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan mencegah praktik gratifikasi di lingkungan kerja. Komitmen ini sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya keagamaan.

Melalui pengumuman resmi, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Sulawesi Tenggara diingatkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, serta budaya antikorupsi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa seluruh pegawai berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi, termasuk pemberian uang, hadiah, bingkisan, maupun parsel yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sikap ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui langkah ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk turut mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Momentum hari raya diharapkan menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi tanpa diiringi praktik gratifikasi, sehingga nilai-nilai integritas tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Monitoring Program Strategis Pemerintah di Sulawesi Tenggara: Mendorong Efektivitas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan monitoring pada sejumlah perangkat daerah dan satuan kerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai progres pelaksanaan program, capaian kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Monitoring dilaksanakan pada tanggal 18–20 Februari 2026 dengan mengunjungi beberapa instansi, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.

Hasil monitoring pada Dinas ESDM menunjukkan bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program ini menjadi solusi penting bagi wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan jaringan listrik konvensional.

Beberapa wilayah telah memanfaatkan PLTS sebagai sumber energi utama, termasuk kawasan kepulauan dan fasilitas pemerintahan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta menekan biaya listrik masyarakat hingga sekitar 30 persen.

Meski demikian, pengembangan sektor energi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kendala distribusi logistik di wilayah kepulauan, serta kompleksitas perizinan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Wakatobi.

Monitoring pada DPMPTSP menunjukkan bahwa realisasi investasi di Sulawesi Tenggara hingga Triwulan IV tahun 2025 mencapai sekitar Rp28,97 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp13,28 triliun. Hal ini menunjukkan daya tarik investasi yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Investasi di Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh sektor industri logam dasar, terutama pengolahan nikel yang mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional. Selain itu, sektor pertambangan, pembangunan kawasan industri, serta sektor logistik juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Beberapa perusahaan besar yang berkontribusi terhadap investasi di daerah ini antara lain perusahaan pengolahan nikel dan pengelola kawasan industri yang beroperasi di Kabupaten Konawe dan Kolaka. Perkembangan investasi tersebut juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti perumahan, transportasi, dan layanan logistik.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Hingga Februari 2026 tercatat 896 koperasi telah beroperasi, atau sekitar 39,21 persen dari total koperasi yang direncanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini didukung oleh pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi usaha, serta pendampingan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi.

Namun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan dalam pengelolaan koperasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta persaingan dengan jaringan minimarket yang telah lebih dahulu berkembang.

Pada sektor pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah. Pada tahun 2025, program ini menargetkan 350 sekolah dan berhasil menyelesaikan revitalisasi pada 348 sekolah atau hampir seluruh target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2026, kuota program meningkat signifikan menjadi 1.374 sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Program ini dilaksanakan secara swakola oleh sekolah dengan pendampingan teknis dari perguruan tinggi serta pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Walaupun demikian, terdapat beberapa isu yang masih perlu menjadi perhatian, seperti standar biaya pembangunan di wilayah terpencil, kelengkapan dokumen administrasi, serta validitas data pendidikan yang digunakan dalam penentuan prioritas program.

Kegiatan monitoring ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung di lapangan, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Treasury Dialogue antara Kanwil DJPb dan KPPN pada bulan Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan komunikasi antara Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dengan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas perbendaharaan.

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan, termasuk penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah, peningkatan kualitas layanan kepada satuan kerja, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing KPPN. Forum ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan solusi bersama guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selain pelaksanaan Treasury Dialogue, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Entry Meeting Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2026. Entry meeting ini bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan pembinaan dan supervisi yang akan dilakukan oleh Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara kepada seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Melalui kegiatan ini diharapkan proses pembinaan dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja serta kepatuhan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.

Melalui forum koordinasi ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berharap sinergi antara Kanwil dan KPPN dapat terus terjaga dan semakin kuat, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di wilayah Sulawesi Tenggara dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Internalisasi Pengawalan Result Output (RO) Khusus dan Pengawalan Program Strategis Pemerintah serta Strategi Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tahun 2026 pada Kamis, 5 Maret 2026 bertempat di Aula Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai terhadap kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait pengawalan RO Khusus, program strategis pemerintah, serta strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keselarasan pemahaman pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan secara efektif, tertib, dan akuntabel.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi kebijakan belanja K/L Tahun Anggaran 2026, mekanisme pembentukan dan pengalokasian RO Khusus, refocusing dan realokasi belanja, serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran. Selain itu, dibahas pula strategi pengendalian inflasi melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pendekatan pengendalian inflasi, serta dinamika kondisi makroekonomi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Hariyatmoko Nurcahyo Nugroho, dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Dwitya Estu Nurpramana. Peserta kegiatan terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan GKM ini, diharapkan seluruh pegawai dapat semakin memahami arah kebijakan fiskal pemerintah serta mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas perbendaharaan dan penguatan stabilitas ekonomi di daerah.

Kendari – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kompetensi bagi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola APBN Wilayah Wakatobi Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams pada tanggal 23 hingga 27 Februari 2026.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi para pengelola keuangan satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dengan satuan kerja di wilayah Wakatobi.

Selama pelaksanaan workshop, peserta memperoleh berbagai materi terkait pengelolaan keuangan negara, antara lain percepatan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan pelaporan keuangan, serta penguatan implementasi sistem perbendaharaan. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kendala serta berbagi pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan APBN di satuan kerja masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola keuangan satuan kerja di wilayah Wakatobi dapat semakin memahami regulasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanaan APBN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Bulan Februari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini membahas perkembangan ekonomi regional, realisasi APBN, serta tantangan penyaluran TKD di awal tahun anggaran 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah menyampaikan bahwa kondisi global masih diwarnai ketidakpastian, meskipun perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan di atas 5 persen. Di tingkat regional, ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh 5,94 persen (y-on-y), ditopang oleh sektor pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan.

Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara hingga Januari 2026 mencapai Rp315,05 miliar atau 5,28 persen dari target, tumbuh 13,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp2,12 triliun atau 10,27 persen dari pagu, dengan TKD yang telah disalurkan sebesar Rp1,87 triliun atau 13,81 persen dari total pagu. Penyaluran masih didominasi oleh DAU dan DAK Non Fisik, sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa menunggu penyelesaian regulasi teknis.

Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui optimalisasi penerbitan bukti potong dan implementasi sistem Coretax.

Pada sisi pengelolaan kekayaan negara, realisasi PNBP di awal tahun berada pada kisaran 5 persen dari target tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari pemindahtanganan dan pemanfaatan Barang Milik Negara. Sementara itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga telah berjalan untuk mendukung pelaku usaha kecil di daerah.

Dalam diskusi bersama akademisi lokal, ditekankan pentingnya transformasi fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rapat ini menegaskan kembali pentingnya penguatan sinergi Kemenkeu Satu di Sulawesi Tenggara dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan APBN dapat terus berperan sebagai instrumen fiskal yang sehat, kredibel, dan adaptif dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kendari, Januari 2026. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,94% (y-on-y) atau meningkat 0,29 persen poin dari triwulan III 2025. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV 2025 mencapai Rp55,03 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp32,28 triliun. Pada Januari 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi y-on-y sebesar 5,10 persen dengan IHK 110,37. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 6,75 persen (IHK 112,65), sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 3,79 persen (IHK 109,58). Inflasi y-on-y terjadi karena kenaikan indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,03%); perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (17,35%); kesehatan (2,35%); transportasi (1,76%); informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,13%); rekreasi, olahraga, dan budaya (1,54%); pendidikan (4,96%); penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,45%); serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (12,39%). Kelompok yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki (0,69%) serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,12%). Secara bulanan, Sulawesi Tenggara juga mencatat inflasi m-to-m dan y-to-d masing-masing sebesar 0,69 persen.

Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d. 31 Januari 2026 mencapai Rp2.122,27 miliar atau sebesar 10,27% dari pagu yang ditetapkan, belanja negara ini meningkat sebesar 2,64% (y-on-y). Belanja di awal tahun anggaran 2026 didahului oleh Penyaluran TKD DAU Block Grant sebesar Rp703 miliar dari pagu 8,51 triliun atau 8,25% (sesuai rekomendasi), namun terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Khusus untuk belanja pemerintah pusat pada masa awal tahun anggaran belum terlihat perkembangan yang siginifikan, mengingat bahwa petunjuk teknis kegiatan mayoritas Kementerian Negara/Lembaga juga masib belum terbit sehingga sebagian kegiatan khususnya belanja barang ataupun modal belum dapat dilakukan.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 31 Januari 2026 mencapai Rp279,34 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp230,02 miliar dan penerimaan kepabeanan Rp49,32 miliar. Realisasi penerimaan pajak tumbuh sebesar 10,21% (y-on-y), didukung juga oleh penerimaan Kepabeanan yang tumbuh signifikan sebesar 680,18% (y-on-y).

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d. 31 Januari 2026 yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Lainnya yaitu sebesar 729,49%; selanjutnya diikuti oleh Pajak Bumi Bangunan yaitu sebesar 631,22%. Namun demikian, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,09% dan 2,18%, hal ini sangat wajar mengingat kondisi masih berada pada masa awal tahun anggaran berjalan dimana pada umumnya ekonomi masih menggeliat dikarenakan kegiatan-kegiatan seperti pertambangan yang masih menunggu terbitnya RKAB Tambang serta penerimaan perpajakan dari sektor administrasi pemerintah yang masih belum berjalan dengan optimal seiring seiring dengan petunjuk teknis kegiatan yang masih belum diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

Penerimaan Kepabeanan s.d. 31 Januari 2026, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp49,21 miliar. Capaian ini cukup besar mengingat bahwa penerimaan tersebut telah mencapai 30,79% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang signifikan ini didorong oleh adanya pembangungan smelter dimana mayoritas perangkatnya harus diimpor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp35,71 miliar atau sebesar 4,89% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP ini mengalami kontraksi sebesar 57,73% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp35,53 miliar yang mengalami kontraksi sebesar 56,51% serta dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp180 juta yang terkontraksi sebesar 19,75%.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp244,22 miliar atau 3,46% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp199,16 miliar (5,79% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp43,41 miliar (2,04% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp1,66 miliar (0,11% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial yang masih belum terdapat realisasi.

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp1.878,05 miliar (13,81% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 0,34% dibandingkan realisasi dengan periode yang sama pada tahun lalu. Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah DAK Nonfisik yang tumbuh sebesar 12,86%; diikuti oleh realisasi Dana Alokasi Umum yang tumbuh sebesar 4,31%. Sedangkan untuk komponen lain yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Insentif Fiskal, serta Dana Desa masih belum terdapat realisasi sampai dengan akhir Januari 2026. Penyaluran TKD ini telah sesuai dengan rekomendasi penyaluran, sedangkan untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.