Kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara) secara resmi memasuki fase kewaspadaan tinggi. Pada Juni 2026, angka inflasi tahunan (y-on-y) menembus 4,68 persen, sebuah posisi tertinggi yang belum pernah terjadi dalam dua tahun terakhir. Kenaikan harga ini bukan sekadar fenomena musiman yang bisa dibiarkan berlalu, melainkan imbas dari sebuah “double shock” atau guncangan ganda yang memukul perekonomian daerah secara bersamaan: gangguan rantai pasokan komoditas akibat cuaca ekstrem, yang diperparah oleh tekanan biaya transportasi dari penyesuaian harga BBM.

Menghadapi dinamika ini, upaya pengendalian inflasi tidak bisa lagi bersikap pasif dengan menunggu kondisi pasar pulih dengan sendirinya. Memasuki semester II tahun 2026 yang identik dengan musim kemarau, ancaman semakin nyata. Produksi komoditas strategis seperti tanaman pangan, hortikultura, beras, hingga perikanan berisiko menurun drastis. Jika tidak ada intervensi cepat, angka inflasi Sulawesi Tenggara akan semakin menjauh dari target nasional.

Tantangan semakin berat mengingat karakteristik geografis Sulawesi Tenggara yang didominasi wilayah kepulauan. Kondisi ini secara otomatis memicu tingginya biaya logistik, menjadikan gangguan pasokan bersifat berulang. Ditambah dengan ruang intervensi yang makin sempit menjelang akhir tahun karena keterbatasan waktu, diperlukan strategi yang lebih taktis, terkoordinasi, dan struktural.

Untuk memutus mata rantai tekanan ini, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut untuk proaktif memperkuat ketahanan pangan lokal. Langkah konkret yang harus segera berjalan mencakup penguatan cadangan pangan daerah, pengoperasian gudang penyimpanan, cold storage, hingga pembangunan mini distribution center, yang secara khusus difokuskan pada daerah defisit pangan dan kawasan kepulauan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga menjadi garis depan untuk menjaga ketersediaan stok, disertai koordinasi ketat dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha besar.

Di sisi fiskal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) mengambil langkah cepat dengan mendorong percepatan realisasi belanja ketahanan pangan. Alokasi untuk BTT, subsidi ongkos angkut, pasar murah, hingga dana desa ketahanan pangan akan dipercepat penyalurannya. Pendampingan belanja juga akan difokuskan secara surgical pada komoditas pemicu utama inflasi di Sulawesi Tenggara, seperti beras, telur, ikan laut, cabai, bawang, ayam, dan minyak goreng, termasuk menutup celah biaya pada aspek transportasi dan logistik pangan.

Sementara itu, Bank Indonesia turut memperkuat barisan dengan mengintensifkan koordinasi TPID dan mengoptimalkan komunikasi publik. Edukasi masif kepada masyarakat mengenai kecukupan stok pangan menjadi penting untuk menetralkan potensi panic buying maupun spekulasi harga yang tidak berdasar.

Pada akhirnya, pertempuran melawan inflasi di Sulawesi Tenggara tahun ini tidak boleh berhenti pada sekadar intervensi jangka pendek. Seluruh upaya keras dan terkoordinasi yang dilakukan saat ini harus diarahkan sebagai fondasi untuk memperbaiki struktur pasokan dan distribusi pangan Sulawesi Tenggara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kebijakan operasi fiskal yang dijalankan pemerintah di Sulawesi Tenggara menunjukkan dampak yang sangat positif dan terukur bagi pergerakan roda perekonomian daerah. Tanda paling nyata dari efektivitas kebijakan ini adalah melonjaknya penerimaan perpajakan secara signifikan di bulan Mei 2026. Pada level APBN regional, penerimaan pajak (PPM/PKM) melesat hingga 83,39 persen, sementara kapasitas fiskal APBD juga membukukan kenaikan solid sebesar 16,61 persen. Peningkatan ruang fiskal ini secara langsung mendorong ekspansi belanja yang memberikan stimulasi kuat ke berbagai lini ekonomi.

Dampak paling masif dari operasi fiskal tersebut terlihat pada sektor riil, di mana seluruh komponen pengeluaran agregat mengalami peningkatan dengan nilai mencapai Rp5,26 triliun. Data ini menegaskan bahwa hingga kini, peran pemerintah baik pusat maupun daerah masih menjadi lokomotif utama yang menggerakkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Dari total tambahan nilai tersebut, belanja pemerintah mendominasi dengan kontribusi 90,36 persen, diikuti oleh investasi pemerintah sebesar 8,36 persen. Meskipun porsi konsumsi masyarakat dalam tambahan agregat ini tercatat relatif kecil, suntikan dana belanja pemerintah ini terbukti menjadi penyeimbang dan penggerak utama aktivitas ekonomi riil.

Geliat operasi fiskal ini tidak hanya berdampak pada lapangan usaha, tetapi juga menjaga kesehatan likuiditas di sektor moneter. Hal itu ditandai dengan mengembangnya saldo rekening pemerintah pusat di perbankan umum sebesar Rp35,11 miliar, serta ekspansi saldo pemerintah daerah di RKUD yang mencapai Rp17,62 miliar.

Di sisi luar negeri, dampak fiskal turut mendorong perbaikan pada sektor eksternal dengan meningkatnya kontribusi neraca pembayaran sebesar Rp38,73 miliar yang berasal dari aliran pendapatan ekspor dan impor. Peta perdagangan Sulawesi Tenggara menunjukkan karakteristik ekspor yang kuat pada produk hilirisasi dan sumber daya alam, didominasi oleh besi, baja, serta komoditas perikanan seperti ikan dan udang. Sementara itu, kebutuhan impor lebih banyak terserap pada mesin, peralatan, dan bahan bakar mineral, yang secara langsung mencerminkan tingginya aktivitas investasi dan operasional pada sektor pertambangan serta industri pengolahan di Bumi Anoa.

Secara keseluruhan, sinergi antara penerimaan pajak yang meningkat tajam dan belanja pemerintah yang teralokasi secara ekspansif berhasil menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari sisi dalam negeri hingga pasar global.

Perekonomian Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara) menunjukkan ketahanan yang solid di awal tahun 2026. Berdasarkan data Triwulan I tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,23 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (y-on-y), menandakan pemulihan pasca-pandemi yang terus berlanjut secara konsisten. Secara kumulatif, nilai PDRB Sulawesi Tenggara mencapai Rp52,55 triliun berdasarkan harga berlaku. Meskipun secara kuartalan (q-to-q) terjadi kontraksi sebesar 6,20 persen yang umumnya dipengaruhi oleh siklus awal tahun anggaran, fundamental perekonomian daerah ini tetap menjanjikan.

Pacu pertumbuhan ekonomi tersebut secara nyata didorong oleh geliat sektor jasa dan perdagangan, ditandai dengan melonjaknya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum hingga 20,14 persen (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh impresif sebesar 16,95 persen. Struktur ekonomi Sulawesi Tenggara sendiri masih bertumpu pada lima sektor utama, dengan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar (23,34%), diikuti oleh Pertambangan (20,12%), Perdagangan (13,04%), Industri Pengolahan (11,31%), dan Konstruksi (10,88%). Dinamika positif ini turut menggerakkan komponen ekspor yang tumbuh tinggi, sangat terkait dengan aktivitas pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas nikel.

Kondisi kesejahteraan masyarakat pada Mei 2026 juga menunjukkan angin segar. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 101,64 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) melonjak ke posisi 105,03, mengindikasikan peningkatan daya beli pelaku utama sektor primer tersebut. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 10,14 persen (September 2025) dan ketimpangan yang diukur dengan Gini Ratio membaik ke angka 0,357, yang berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, stabilitas harga terjaga dengan inflasi Februari 2026 tercatat moderat di kisaran 2,90 persen, meskipun Kabupaten Konawe perlu diwaspadai lantaran mencatat inflasi cukup tinggi akibat kenaikan harga pangan.

Namun, tantangan masih tersisa di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sedikit meningkat menjadi 3,25 persen, yang didominasi oleh pengangguran perempuan dan wilayah perkotaan. Meski demikian, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama lapangan kerja dengan menyerap 36,06 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

Di sisi fiskal, kinerja APBN di wilayah Sulawesi Tenggara menampilkan pencapaian yang sangat gemilang. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan perpajakan melonjak tajam sebesar 67,81 persen (y-on-y). Lonjakan ini tak lepas dari ramainya investasi di sektor industri pengolahan dan keuangan, serta pungutan ekspor dan bea masuk dari aktivitas pertambangan nikel yang tumbuh signifikan di atas 100 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut menguat sebesar 15,05 persen. Aliran belanja negara turut memberikan dampak nyata, terlihat dari realisasi belanja modal yang sangat tinggi mencapai 174,97 persen untuk mendukung operasional satuan kerja, serta peningkatan belanja barang dan pegawai yang memacu pembangunan infrastruktur pendidikan. Meski demikian, realisasi belanja sosial (bansos) masih relatif rendah akibat keterlambatan regulasi dan upaya menjaga kualitas belanja. Sementara itu, transfer ke daerah mengalami penurunan realisasi sebesar 9,85 persen akibat belum rilisnya petunjuk teknis dan penyusutan alokasi dari pusat.

Berbanding terbalik dengan moncernya APBN, kinerja APBD Sulawesi Tenggara justru mengalami penyusutan. Pagu pendapatan dan belanja daerah pada 2026 dipangkas mendekati 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah terkontraksi 9,96 persen, baik yang berasal dari transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya, di tengah tekanan pendapatan, realisasi belanja operasi justru meningkat sebesar 5,96 persen. Kondisi ini menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,29 triliun yang menurun signifikan dari tahun lalu.

Menapaki sisa tahun 2026, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara ditantang untuk terus mengoptimalkan kinerja fiskalnya. Langkah strategis yang perlu diambil adalah memacu realisasi belanja yang tidak sekadar menyerap anggaran, melainkan belanja berkualitas, efisien, dan berdampak besar terhadap perekonomian riil masyarakat guna memaksimalkan efek multiplier di tengah geliat pertumbuhan yang terus berlangsung.

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menindaklanjuti komitmen tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi aktif dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara di Auditorium Kantor Bupati Konawe Selatan, Rabu (22/7).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, ini berhasil menghimpun lebih dari 415 peserta, mulai dari jajaran pemerintah daerah, anggota DPD RI, hingga para kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Irham menegaskan bahwa setiap rupiah Dana Desa merupakan amanah yang tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian masyarakat.

Sebagai salah satu narasumber utama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Iman Widhiyanto, memaparkan secara komprehensif mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2026. Ia menjelaskan berbagai regulasi terkini, termasuk skema penyaluran untuk Dana Desa reguler, dukungan terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pemberian insentif desa. Pada kesempatan itu, Iman juga menyoroti perkembangan penyaluran di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Selatan. Ia menekankan bahwa kelancaran penyaluran dua tahap ini sangat bergantung pada kedisiplinan pemerintah desa dalam memenuhi dokumen persyaratan secara tepat waktu.

Keberhasilan forum ini tidak hanya terletak pada penyampaian materi, melainkan juga pada ruang dialog yang konstruktif. Para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi langsung, mulai dari kekhawatiran terhadap kebijakan penyesuaian anggaran Dana Desa sesuai PMK Nomor 81 Tahun 2025, harapan peningkatan penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat desa, hingga kendala teknis di lapangan terkait keterbatasan lahan dan keterlibatan desa dalam program KDMP. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI, Leni Andriani Surunuddin, menegaskan bahwa seluruh masukan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan strategis dalam penyusunan kebijakan di pusat.

Di penghujung acara, terjadi momen membanggakan bagi Kabupaten Konawe Selatan. Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara secara resmi menyerahkan penghargaan kepada Bupati Irham Kalenggo atas capaian Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang berhasil meraih predikat Terbaik Kedua Kategori Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen dan sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, daerah, dan desa mampu menghasilkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perbaikan fundamental ekonomi ini turut memberikan dampak positif pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara berhasil ditekan hingga angka 10,14 persen pada September 2025, disertai dengan membaiknya distribusi pendapatan yang tercermin dari turunnya Gini Ratio menjadi 0,357 angka yang lebih baik dibandingkan rasio ketimpangan nasional. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sedikit mengalami kenaikan menjadi 3,25%  dengan kecenderungan lebih tinggi di wilayah perkotaan, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama lapangan kerja dengan menyerap 36,06%  dari total angkatan kerja yang bekerja.

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan fondasi yang semakin kokoh. Kolaborasi antara pertumbuhan ekspor yang kuat, pemulihan sektor jasa, hingga peningkatan kesejahteraan di tingkat akar rumput memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan global, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan ketangguhan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Memasuki penghujung Triwulan II Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCO Regional yang dikemas secara komprehensif bersama jajaran pemangku kepentingan fiskal daerah. Rapat ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja keuangan negara, tetapi juga ruang strategis untuk memetakan medan dan mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi berbagai tantangan di semester kedua.

Secara makro, Sulawesi Tenggara mencatatkan angka yang membanggakan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% pada Triwulan I 2026, jauh di atas rata-rata nasional. Namun di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat anomali yang memerlukan perhatian serius. Neraca perdagangan regional justru terkontraksi dan mencatatkan defisit sebesar US$163,82 juta, secara langsung dipengaruhi oleh jatuhnya harga komoditas andalan, khususnya nikel yang turun hingga 13,6% ke level terendah sejak Desember 2025. Kondisi ini diperparah dengan lonjakan inflasi tahunan daerah yang menembus 4,68%, melampaui ambang batas sasaran nasional, sehingga menuntut gerak cepat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di sisi fiskal, kinerja APBN di wilayah ini menorehkan pencapaian positif. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 menembus Rp2,89 triliun atau 48,57% dari target, tumbuh signifikan 45,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemenangan ini tidak lepas dari kontribusi luar biasa sektor perpajakan dan kepabeanan. Pertumbuhan penerimaan PPN yang melonjak tajam mengindikasikan pemulihan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha, sementara sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung penerimaan PPh meskipun dihantui pelemahan harga global.

Keberhasilan ini semakin lengkap dengan capaian luar biasa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berhasil melampaui target penerimaan hingga 80,59%, berkat penguatan pengawasan di kawasan pabean dan aksi tegas penindakan rokok ilegal. Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari juga berhasil mengelola aset negara senilai Rp47,87 triliun dengan kontribusi PNBP yang terjaga optimal.

Meski menjanjikan, radar ekonomi regional mendeteksi sejumlah risiko yang mengintai di kuartal selanjutnya. Pertama, terdapat proyeksi pencairan restitusi pajak yang sangat besar pada bulan Juli dan Agustus di wilayah Kolaka dan Baubau, yang berpotensi menggerus penerimaan negara secara signifikan. Kedua, penurunan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5,8 triliun secara nasional, termasuk penurunan alokasi Dana Desa sebesar 62%, berdampak pada menurunnya ketaatan pajak di tingkat desa serta menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah.

Menyikapi tantangan berlapis ini, Local Expert dari Universitas Halu Oleo menekankan pentingnya kreativitas fiskal daerah. Mengingat Pemerintah Daerah tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat, direkomendasikan untuk segera menggali potensi pajak daerah baru yang selama ini belum dimaksimalkan, seperti pajak atas air permukaan, alat berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang erat kaitannya dengan maraknya aktivitas pertambangan.

Rapat yang melibatkan sinergi 4 pilar Kementerian Keuangan (DJPb, DJP, DJBC, dan KPKNL) ini menegaskan bahwa menjaga stabilitas fiskal tidak bisa dilakukan secara parsial. Menghadapi Semester II 2026, seluruh instansi vertikal Kemenkeu di Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus berkoordinasi, mulai dari mengamankan potensi penerimaan, memitigasi risiko restitusi, hingga mendorong percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi yang solid, diharapkan setiap rupiah yang dialokasikan dapat segera turun ke lapangan, memberikan dampak stimulatif yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan nafas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Meski Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menorehkan capaian positif dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tetap menjadi prioritas. Menyikapi hal tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka. Kegiatan yang berlangsung pada 21 Juli 2026 ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi rutinitas administratif, melainkan sebagai upaya strategis memastikan bahwa setiap angka dalam laporan keuangan mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah.

Pembinaan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara ini menjadi ruang dialog intensif untuk mengidentifikasi berbagai hambatan teknis, mulai dari akurasi data, ketidaksesuaian pencatatan transaksi, hingga lemahnya rekonsiliasi antar perangkat daerah. Melalui penguatan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aparatur BKAD Kolaka didorong untuk terus menyelaraskan pencatatan sehingga LKPD yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kokoh dalam pengambilan keputusan fiskal dan perencanaan pembangunan.

Lebih dari sekadar pembahasan teknis akuntansi, diskusi ini justru menjadi cermin bagi berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kolaka di lapangan. Sorotan pertama mengarah pada mekanisme dana transfer, di mana Pemkab Kolaka mengusulkan agar perlakuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak dicairkan dapat disamakan dengan Dana Desa agar tidak menjadi beban daerah. Di sisi lain, Kabupaten Kolaka juga secara aktif mendorong pemutakhiran data penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sangat krusial mengingat gelombang urbanisasi akibat maraknya sektor pertambangan di Kolaka telah memicu lonjakan kebutuhan pelayanan publik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula DAU saat ini. Pemkab juga menagih kejelasan penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB) senilai Rp231 miliar yang sangat dibutuhkan untuk mengisi ruang perencanaan anggaran daerah.

Dinamika pembangunan daerah, khususnya terkait kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertambangan, turut mewarnai pembahasan. Di satu sisi, PSN menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mendapatkan penyedia jasa alat berat karena tergeser oleh prioritas proyek nasional. Namun di sisi lain, kehadiran PSN ini membuka peluang ekonomi baru yang sedang diakselerasi melalui perencanaan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti rencana pembangunan hotel untuk memenuhi kebutuhan akomodasi yang tinggi. Potensi pendapatan lain yang mulai digarap serius adalah optimalisasi retribusi dari ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang teridentifikasi berdasarkan RPTKA dan Visa C20.

Tantangan juga datang dari sektor pengelolaan aset dan kemandirian instansi. Pemerintah daerah menghadapi dilema terkait aset Terminal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikembalikan oleh pemerintah provinsi tanpa dukungan pendanaan, serta pendapatan penyeberangan Teluk Bone yang selama ini belum memberikan manfaat maksimal bagi kas daerah. Sementara itu, di tingkat layanan publik, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RS Benyamin Guluh terus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan, meski masih menghadapi hambatan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Perbedaan kodefikasi pada aplikasi SIPDRI dan e-BMD juga menjadi catatan teknis yang memerlukan solusi integrasi segera.

Seluruh masukan dan temuan dari kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai catatan risalah, melainkan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menjaga Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan mengedepankan semangat pelayanan CERDAS Cermat, Efisien, Responsif, Dedikatif, Akuntabel, dan Sinergis, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu mengakselerasi kualitas tata kelola keuangan Kabupaten Kolaka, yang pada akhirnya akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2026 bagi seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Haji dan Umrah di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kegiatan berlangsung secara daring melalui Microsoft Teams pada Rabu, 22 Juli 2026, dan diikuti oleh enam satuan kerja, yaitu Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta lima kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten/kota: Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

FGD ini digelar sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kanwil DJPb terhadap kualitas pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga, sebagaimana diamanatkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA. Momentum ini menjadi lebih strategis mengingat Kementerian Haji dan Umrah merupakan entitas kementerian negara yang baru terbentuk hasil restrukturisasi dari Kementerian Agama, sehingga masih menghadapi sejumlah tantangan spesifik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun anggaran pertamanya.

Realisasi Anggaran Masih Perlu Akselerasi

Dalam paparannya, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa satuan kerja Kemenhaj baru efektif menerima DIPA Tahun Anggaran 2026 pada 17 April 2026, sementara pejabat perbendaharaan telah ditetapkan sejak Januari 2026. Kondisi ini turut memengaruhi capaian realisasi belanja per Juli 2026, yang secara umum masih berada di kisaran 10 hingga 44 persen dari pagu di masing-masing satker, dengan realisasi tertinggi dicatatkan oleh Kemenhaj Kabupaten Konawe (44%) dan terendah oleh Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Tenggara (10%).

Dari sisi nilai IKPA Triwulan II 2026, capaian keenam satker berada pada rentang 75,16 hingga 89,07, dengan tiga indikator yang paling banyak memerlukan perhatian, yaitu deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output.

Beragam Kendala di Lapangan

Melalui sesi diskusi one on one, terungkap sejumlah persoalan yang dihadapi satker, mulai dari keterlambatan pembayaran uang makan dan uang lembur, kendala kelengkapan dokumen pembayaran seperti faktur pajak untuk kontrak sewa kendaraan, keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan yang masih bertumpu pada satu pegawai, hingga proses pembelajaran satker dalam menyusun perencanaan belanja pada Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.

Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Tenggara secara khusus menghadapi tantangan tambahan berupa potensi keterlambatan pembangunan Pusat Layanan Haji, mengingat tambahan pagu belanja modal baru diterima pada Juni 2026, sehingga waktu pelaksanaan pengadaan dan pekerjaan fisik menjadi lebih terbatas.

Rekomendasi dan Langkah Perbaikan

Menanggapi berbagai isu tersebut, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada seluruh satker:

• Penataan SDM Pengelola Keuangan satker didorong berkoordinasi dengan Kanwil untuk penyesuaian personel agar pengelolaan keuangan tidak lagi bertumpu pada satu pegawai.
• Penyelarasan Target Penyerapan Triwulanan satker wajib disiplin melakukan revisi Halaman III DIPA setiap awal triwulan agar nilai deviasi RPD tetap terjaga di bawah 5%.
• Akselerasi Eksekusi Belanja Modal khususnya untuk pembangunan Pusat Layanan Haji, diperlukan percepatan proses kontrak dan pendaftaran komitmen ke KPPN agar pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
• Peningkatan Akurasi Pelaporan Capaian Output satker diimbau mengisi data capaian output secara berkala, tidak menumpuk di akhir tenggat waktu.

Seluruh satker ditargetkan mampu mencapai penyerapan anggaran minimal 70% dari pagu pada Triwulan III 2026 untuk Belanja Pegawai (51) dan Belanja Barang (52), guna menjaga kualitas nilai IKPA hingga akhir tahun anggaran.

Sinergi untuk Pelayanan Haji yang Lebih Optimal

Melalui forum ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendampingi satuan kerja Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan tepat sasaran. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian jadwal revisi Halaman III DIPA untuk seluruh triwulan tahun anggaran 2026 sebagai panduan bagi satker dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pencapaian membanggakan, namun perjalanan menuju tata kelola keuangan daerah yang benar-benar akurat dan konsisten tidak pernah benar-benar selesai. Berangkat dari semangat itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka, pada Selasa, 21 Juli 2026, bertempat di Ruang Kepala BKAD Kabupaten Kolaka.

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sekaligus meningkatkan akurasi dan konsistensi data antar unit kerja. Sebab, di balik capaian WTP yang telah diraih Kabupaten Kolaka, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah seperti ketidaksesuaian pencatatan transaksi dan lemahnya rekonsiliasi data, hal-hal yang jika dibiarkan dapat mengikis kualitas LKPD sebagai instrumen pertanggungjawaban fiskal daerah.

Diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala BKAD Kabupaten Kolaka, Muhammad Said Hafid, bersama jajaran Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dan KPPN Kolaka ini membahas isu yang sangat beragam, mulai dari persoalan teknis hingga tantangan struktural pembangunan daerah. Salah satu yang mengemuka adalah persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak dicairkan sejumlah desa, sehingga menjadi beban pemerintah kabupaten. Berbeda dengan Dana Desa yang otomatis hangus jika tidak dicairkan, Kabupaten Kolaka mengusulkan agar mekanisme ADD dapat disamakan, termasuk opsi pengalihan pengelolaan ke tingkat kecamatan bagi desa yang belum mampu mengeksekusi anggarannya.

Isu lain yang tak kalah krusial adalah stagnannya nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Kolaka, salah satunya disebabkan data rencana penggunaan DAU yang tidak pernah diperbarui. Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat penghitungan DAU masih berbasis data kependudukan nasional, padahal Kolaka memiliki populasi pendatang yang cukup besar untuk bekerja di sektor pertambangan, kondisi yang meningkatkan kebutuhan pelayanan publik namun belum tercermin dalam formula penghitungan.

Diskusi turut menyoroti nasib aset daerah yang berpindah kewenangan, seperti Terminal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kini menjadi milik pemerintah provinsi namun dinilai kurang optimal dikelola, serta pendapatan dari aktivitas penyeberangan Teluk Bone yang justru mengalir ke PT ASDP Indonesia Ferry, bukan ke kas daerah Kabupaten Kolaka. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan operasional seperti sulitnya menyewa alat berat karena penyedia jasa lebih memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga rendahnya minat masyarakat menjadi aparatur desa akibat daya tarik penghasilan yang lebih tinggi di sektor pertambangan.

Salah satu temuan menarik datang dari sisi optimalisasi pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Audited 2025, tercatat sebanyak 3.351 Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di Kolaka, terdiri atas 573 pemegang Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan 2.778 pemegang Visa C20. Temuan ini mendorong kesepakatan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perizinan TKA serta koordinasi lebih lanjut dengan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sesi diskusi juga membahas prospek pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di mana Perumdam Tirta Sorume dan Perumda Aneka Usaha Kolaka tengah mencari peluang bisnis baru, termasuk rencana pembangunan hotel untuk mengakomodasi kebutuhan penginapan seiring berjalannya PSN di Kolaka. Sementara itu, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RS Benyamin Guluh tengah berupaya menuju kemandirian finansial secara bertahap, meski masih menghadapi kendala keterbatasan SDM dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) — tantangan yang direncanakan diatasi melalui pembuatan model prototipe RBA bagi puskesmas dan RSUD.

Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan dan usulan strategis dari Pemerintah Kabupaten Kolaka akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kementerian/lembaga terkait dalam penyempurnaan kebijakan transfer ke daerah dan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Melalui sinergi berkelanjutan seperti ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Kolaka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akurat, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.