Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Crash Program Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah pada 4 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan untuk memperkuat literasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan peran strategis DJPb sebagai financial advisor bagi pemda.

Dilaksanakan secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Sultra serta melalui Microsoft Teams Meeting, kegiatan ini diikuti oleh 18 perwakilan BPKAD/BKAD/BKD pemerintah daerah mitra kerja, serta seluruh KPPN se-Sulawesi Tenggara. Melalui format sharing session, kegiatan bertujuan membangun pemahaman komprehensif mengenai praktik pengelolaan kas negara, penyediaan cash buffer , serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran.

Penguatan Peran DJPb dan Tantangan Fiskal Daerah
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, membuka kegiatan dengan paparan mengenai kondisi kinerja fiskal nasional dan daerah. Beliau menyoroti perlunya akselerasi realisasi belanja negara dan daerah agar mampu memberikan dorongan nyata pada perekonomian Sulawesi Tenggara. Di samping itu, beliau menyampaikan pesan Menteri Keuangan mengenai pentingnya percepatan belanja daerah, efisiensi, serta tata kelola yang baik demi mendukung agenda pembangunan nasional.

Ia berharap materi crash program dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola kas, meningkatkan akurasi perencanaan, serta memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran.

Pengayaan Materi dari Para Narasumber
Sesi materi dipandu oleh Yoga Arief Priswanto dan menghadirkan tiga narasumber dari jajaran Kanwil DJPb Sultra. Materi pertama membahas gambaran umum pengelolaan kas negara, mulai dari pentingnya konsolidasi melalui Treasury Single Account (TSA), optimalisasi kas melalui Treasury Dealing Room , hingga peran Assets and Liabilities Committe e (ALCo) dalam pengambilan keputusan strategis terkait kas pemerintah.

Materi kedua menguraikan konsep perencanaan kas pemerintah pusat serta fungsi cash buffer sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas dalam situasi tak terduga. Narasumber menjelaskan bagaimana pemetaan arus kas pemerintah disusun melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan nilai cash buffer.

Materi ketiga membahas mekanisme monev pelaksanaan anggaran, termasuk IKPA, EPA, RPA, dan Spending Review. Ditekankan bahwa kualitas belanja pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Interaksi dan Diskusi dengan Pemerintah Daerah
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama terkait dinamika pengelolaan kas, tantangan penyusunan APBD, hingga isu teknis syarat salur Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan DAK Fisik. Pemerintah daerah menyampaikan berbagai tantangan, antara lain penyusunan APBD di tengah kebijakan efisiensi nasional, besarnya porsi belanja pegawai akibat pengangkatan PPPK, serta kendala monitoring dana desa yang langsung disalurkan ke rekening desa.

Kanwil DJPb memberikan tanggapan dan masukan strategis, termasuk pentingnya pemda memperkuat konsolidasi kas, meningkatkan optimalisasi saldo kas daerah, serta memastikan kelengkapan syarat salur agar tidak menghambat pendanaan pembangunan.

Harapan dan Komitmen Bersama
Melalui crash program ini, Kanwil DJPb Sultra berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik pengelolaan kas pemerintah pusat dan menerapkannya secara bertahap dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan pemahaman yang lebih kuat mengenai monev anggaran, pemda diharapkan mampu merancang langkah strategis agar belanja daerah lebih berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan wilayah.

Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Seluruh layanan diberikan tanpa biaya, dengan prinsip CERDAS: Cermat, Efisien, Responsif, Dedikatif, Akuntabel, dan Sinergis.

Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, beban kerja di lingkungan KPPN meningkat secara signifikan seiring dengan penyelesaian berbagai proses administrasi, verifikasi, dan pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT). Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan optimal, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas KPPN Akhir TA 2025 di KPPN Kendari pada Jumat, 5 Desember 2025.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, dan berfokus pada pemantauan progres penyelesaian tugas KPPN, identifikasi potensi kendala, serta langkah-langkah strategis untuk mengamankan penutupan tahun anggaran. Melalui diskusi teknis mengenai LLAT 2025, seluruh pihak memastikan bahwa proses penerbitan SPM/SP2D, rekonsiliasi data, dan layanan kepada satuan kerja dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan akuntabel.

Selain evaluasi teknis, Kepala Kanwil juga menyampaikan arahan mengenai pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, serta mendorong budaya kerja yang berpedoman pada prinsip CERDAS: Cermat, Efisien, Responsif, Dedikatif, Akuntabel, dan Sinergis.

Melalui kegiatan monitoring dan koordinasi ini, diharapkan kualitas layanan kepada satuan kerja semakin meningkat, terutama pada periode krusial menjelang penutupan tahun anggaran, sehingga seluruh proses dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menyelenggarakan kegiatan NGOPI ASIK (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) pada 12 November 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga menjelang akhir tahun. Kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka di Aula Kanwil DJPb Sultra ini menghadirkan delapan satuan kerja dengan capaian atau permasalahan IKPA yang perlu mendapat pendampingan khusus.

NGOPI ASIK dirancang sebagai forum diskusi mendalam antara Kanwil DJPb dan satuan kerja secara one on one , membahas realisasi anggaran, progres kontrak, deviasi Halaman III DIPA, pemanfaatan kanal digitalisasi pembayaran APBN, serta kesiapan penggunaan mekanisme RPATA di akhir tahun.

Beberapa temuan penting dari kegiatan ini antara lain:
* UPP Lapuko mencatat realisasi yang tinggi dengan kategori IKPA “Baik”, namun masih menghadapi kendala pemanfaatan KKP dan Digipay serta deviasi rencana penarikan dana akibat faktor cuaca.
* Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan menunjukkan perbaikan signifikan dari sisi realisasi meskipun sebelumnya berada di angka 0%. Masalah utama berada pada validasi lokasi lahan, mobilisasi alat berat, dan ketertinggalan penyampaian data kontrak.
* Kanwil Imigrasi menghadapi rendahnya penyerapan akibat perpindahan K/L dan keterlambatan Anggaran Belanja Tambahan. Selain itu, proses kontrak masih terkendala perbedaan nilai antara Inaproc dan SAKTI.
* BP3MI memiliki IKPA cukup baik, namun masih terdapat isu penyerapan dan ketergantungan pada pejabat pengadaan pusat karena pejabat lokal belum tersertifikasi.
* Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mencatat IKPA kategori “Kurang” akibat keterlambatan DIPA dan penyampaian dokumen vendor yang tidak lengkap.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb menegaskan pentingnya perencanaan yang akurat, percepatan proses pengadaan, optimalisasi digitalisasi pembayaran APBN, serta koordinasi intensif antar-satker agar penyerapan anggaran dapat lebih baik dan kualitas IKPA meningkat di penghujung tahun.

NGOPI ASIK kembali membuktikan perannya sebagai forum strategis dalam mendorong pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan tepat waktu di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan audiensi dengan Bupati Wakatobi pada 13 November 2025 sebagai bagian dari penguatan peran Regional Chief Economist (RCE) serta koordinasi potensi investasi daerah. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kerja Bupati Wakatobi dan dihadiri oleh Sekda, Kepala BPKAD, serta jajaran pimpinan OPD.

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk membahas kondisi fiskal daerah, capaian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta tantangan pembangunan di Wakatobi. Kepala Kanwil DJPb menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemda menyalurkan Dana Desa 100%, yang menjadikan Wakatobi sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama di Sultra. Namun, tantangan masih terlihat dari menurunnya ruang fiskal akibat berkurangnya alokasi TKD tahun depan serta masih adanya dua subbidang DAK Fisik yang belum terselesaikan.

Dari sisi pembangunan manusia, Wakatobi mencatat capaian positif dengan IPM 72,03, Gini Ratio rendah (0,34), dan tingkat pengangguran terbuka 3,02%. Namun angka kemiskinan yang masih berada di level 14,36% menjadi prioritas penanganan bersama. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, dan mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Wakatobi turut menyampaikan berbagai tantangan fiskal seperti belanja pegawai yang masih dominan, penurunan TKD yang dinilai belum mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, hingga perlunya percepatan penyaluran KUR sektor pertanian dan perikanan. Upaya efisiensi telah dilakukan, termasuk pengurangan TPP dan penyesuaian belanja operasional.

Kanwil DJPb menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Pemda melalui kerangka RCE—mulai dari analisis fiskal berbasis data, pendampingan kualitas belanja daerah, hingga sinkronisasi kebijakan pengentasan kemiskinan dan percepatan program MBG. Pertemuan ditutup dengan penyerahan plakat dan Kajian Fiskal Regional sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kolaborasi.

Audiensi ini memperkuat komitmen bersama bahwa pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Wakatobi membutuhkan pengelolaan fiskal yang terintegrasi, responsif, dan didukung sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah merupakan dua aspek yang saling terkait dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah di kawasan tengah Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan analisis yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah pembangunan ekonomi dan kondisi keuangan daerah Sulawesi Tenggara pada tahun 2024. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memandang perlunya diterbitkan Laporan ANOA Tahun 2024.

Laporan ANOA (Analisis Ekonomi dan Keuangan Sulawesi Tenggara) berisi tentang gambaran umum mengenai kondisi ekonomi makro daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan.

Selain itu pada ANOA juga terdapat Kinerja keuangan daerah yang mencakup analisis indikator keuangan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2024, mencakup Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Ketergantungan Fiskal, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah, Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi, Rasio Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal. 

Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca pada link berikut: https://bit.ly/44ORrzc 

Kendari, November 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,65% (y-o-y) atau meningkat 3,41% dari triwulan II-2025. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 mencapai Rp51,68 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 30,41 triliun. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau dan Kabupaten Kolaka masing-masing 3,96% (IHK 110,37 dan 111,03), sedangkan terendah di Kota Kendari sebesar 2,87% (IHK 108,70). Kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada kelompok pengeluaran: makanan, minuman & tembakau (5,69%), perumahan, air, listrik & bahan bakar (0,96%), perlengkapan rumah tangga (0,18%), kesehatan (2,33%), transportasi (1,66%), rekreasi & budaya (0,43%), pendidikan (5,07%), restoran (2,32%), serta perawatan pribadi & jasa lainnya (8,52%). Sementara itu, dua kelompok mengalami deflasi, yaitu pakaian & alas kaki (-0,76%) serta informasi, komunikasi & jasa keuangan (-0,09%). Secara m-to-m, Sulawesi Tenggara mencatat deflasi 0,58%, dan inflasi y-to-d sebesar 2,66%.

Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Oktober 2025 mencapai Rp19.778,49 miliar atau sebesar 75,32% dari pagu yang ditetapkan, belanja negara ini terkontraksi sebesar 9,62% (y-o-y) disebabkan oleh realisasi belanja barang dan belanja modal yang kurang optimal sebagai akibat adanya pekerjaan dengan nilai cukup besar yaitu Cetak Sawah yang mana kontrak atas pekerjaan tersebut baru didaftarkan pada bulan Oktober 2025, selain itu juga terdapat penyelesaian Kontruksi Dalam Pengerjaan RS Pendidikan. Perkembangan pendapatan negara mencapai Rp3.708,90 miliar (68,21% dari target APBN), tumbuh sebesar 1,22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ini didorong oleh pendapatan perpajakan serta bea dan cukai yang melampaui target bulanan yang telah ditetapkan, namun demikian PNBP dan pendapatan BLU tidak mencapai target, hal ini disebabkan terdapat penurunan PNBP Jasa Pelabuhan dan Bandara serta PNBP pada perguruan tinggi yang menurun sebagai akibat dari menurunnya minat calon mahasiswa yang lebih memilih menempuh pendidikan tinggi di kota lain.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 31 Oktober 2025 mencapai Rp2.886,30 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2.662,16 miliar dan penerimaan kepabeanan Rp224,15 miliar. Realisasi penerimaan pajak terkontraksi sebesar 0,91% (y-on-y). Namun demikian penerimaan Kepabeanan tumbuh signifikan sebesar 59% (y-on-y).

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d. 31 Oktober 2025 mengalami kontraksi dengan komponen dengan kontraksi tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 44,39%; selanjutnya diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 35,10%. Kontraksi ini disebabkan oleh sebagian RKAB Tambang pada beberapa wilayah belum terbit sehingga kegiatan pertambangan terkait belum dapat dijalankan, selain itu kebijakan Coretax yang mengakibatkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat, adanya restitusi pajak yang cukup besar, serta sebagai akibat turunnya penerimaan dari sektor pertambangan yang disebabkan harga nikel yang fluktuatif dan permintaan ekspor komoditas aspal buton yang berkurang karena kondisi pasar global yang tidak menentu.

Penerimaan Kepabeanan s.d 31 Oktober 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp223,54 miliar atau 56,18% dari target tahun 2025. Selain itu juga terdapat pendapatan dari sisi Cukai sebesar Rp2,23 miliar. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang signifikan ini didorong oleh adanya importasi gula dari Brazil yang dilaksanakan oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp822,60 miliar, secara nominal penerimaan ini tumbuh sebesar 9,45% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah melebihi target PNBP tahun 2025 yang mana sebesar Rp692,24 miliar (118,83% dari target PNBP 2025). Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp452,57 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp370,03 miliar. Komponen PNBP lainnya tumbuh sebesar 10,08% dan Pendapatan BLU tumbuh sebesar 8,68%.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp5.026,03 miliar atau 65,55% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.594,57 miliar (87,04% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp1.742,95 miliar (53,71% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp676,58 miliar (47,43% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp11,93 miliar (75,64% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp14.752,46 miliar (79,36% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi sebesar 5,63% dibandingkan realisasi dengan periode yang sama pada tahun 2024. Namun demikian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh sebesar 6,47%; Sedangkan komponen lain mengalami kontraksi: Dana Alokasi Umum (DAU) terkontraksi sebesar 4,27%; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar 33,51%; Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar 0,41%; Dana Insentif Fiskal sebesar 57,24%; dan Dana Desa 12,13%. Kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik ini diakibatkan kegiatan yang mulai banyak dilakukan pada akhir semester I 2025, selain itu juga sebagai akibat dari 3 kegiatan pada Bidang Kesehatan dengan nilai signifikan yang terinfo tidak diajukan kontraknya yaitu pembangunan Labkes oleh Pemda Buton Selatan senilai Rp14 M yang tidak diajukan dikarenakan keterlambatan proses PBJ sehingga sisa waktu pengerjaan tidak memungkinkan utk penyelesaian; pembangunan ruang radioterapi RSUD Bahteramas oleh Pemprov Sultra senilai Rp22 M yang tidak diajukan dikarenakan keterlambatan proses PBJ sementara teknis pembangunan gedung membutuhkan proses khusus terkait risiko radiasi; serta terdapat 1 kegiatan lain tidak diajukan kontraknya sehingga secara total Rp49 miliar DAK Fisik pada Bidang Kesehtan gagal salur. Terkait dengan Dana Desa, terdapat 538 desa belum salur dari total 1.908 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah terus dihimbau untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa penyaluran Dana Desa dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kendari, 6 November 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kemenkeu Satu Sultra kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi fiskal masyarakat melalui kegiatan Kuliah Umum Keuangan Negara dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang digelar di Ruang Amphitheater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, Wakil Rektor III IAIN Kendari Sitti Fauziah, Dekan FEBI Muhammad Hadi, serta para dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Memperluas Wawasan Keuangan Negara
Dalam sambutannya, Wakil Rektor III IAIN Kendari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa untuk memahami dinamika perekonomian dan kebijakan fiskal nasional maupun daerah. Beliau mendorong para mahasiswa untuk aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil DJPb Sultra dan IAIN Kendari, disertai dengan penyerahan plakat sebagai simbol kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah. Melalui kerja sama ini, kedua institusi berkomitmen memperkuat sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Peran Strategis DJPb dan Kondisi Ekonomi Daerah
Dalam sesi utama, Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto memaparkan materi bertema Pengelolaan Keuangan Negara. Ia menjelaskan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Beliau menguraikan empat sisi keuangan negara — objek, subjek, proses, dan tujuan — serta menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan APBN. “Presiden berperan sebagai CEO, sementara Menteri Keuangan bertindak sebagai CFO dalam mengelola keuangan negara,” jelasnya.

Materi kedua disampaikan oleh Dwitya Estu Nurpramana, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sultra, yang membawakan hasil Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025. Ia memaparkan bahwa ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,89% (yoy), melampaui pertumbuhan nasional 5,12%. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif karena tingkat kemiskinan masih berada di angka 10,54%.

Dwitya juga menyoroti ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan, di mana 72,55% PDRB Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh wilayah daratan. Ia menegaskan perlunya strategi pembangunan yang lebih merata serta peningkatan kapasitas fiskal daerah agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Diskusi Interaktif dan Kuis Edukatif
Sesi tanya jawab berlangsung hangat dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa. Beberapa isu yang muncul antara lain dampak investasi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pajak, hingga legalitas dan perpajakan aset kripto.

Bapak Iman menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan serta optimalisasi potensi lokal seperti aspal Buton dan nikel. Sementara itu, Bapak Dwitya menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan manfaat agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Acara juga dimeriahkan dengan sesi kuis interaktif seputar keuangan negara dan ekonomi daerah. Enam mahasiswa dengan nilai tertinggi mendapatkan hadiah souvenir dari Kanwil DJPb Sultra.

Sinergi Akademisi dan Pemerintah untuk Ekonomi Berkelanjutan
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmennya menjalankan fungsi Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Adviso r (FA) dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan akademisi. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus memperluas literasi fiskal di kalangan mahasiswa dan menciptakan generasi muda yang memahami tata kelola keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab.

“Mahasiswa adalah bagian penting dari ekosistem fiskal yang sehat. Mereka bukan hanya calon ekonom, tetapi juga calon pengawas sosial bagi kebijakan publik,” pungkas Kepala Kanwil DJPb Sultra menutup kegiatan.

Kendari, 5 November 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) telah melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembinaan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2025, Monitoring Digipay dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), serta Pemantauan Kode Etik KPPN Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada KPPN Kolaka.

Kegiatan yang berlangsung secara on the spot pada 29 hingga 31 Oktober 2025 ini dipimpin langsung oleh Tim SKKI Kanwil DJPb Sultra, sesuai Surat Tugas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-287/WPB.28/2025. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan kualitas layanan, penerapan tata kelola internal, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan di lingkungan KPPN.

Fokus Pembinaan dan Supervisi
Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, tim melakukan pendalaman pada komponen treasurer yang mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Retur SP2D – Selama Triwulan III 2025, KPPN Kolaka mencatat 22 retur SP2D dari total 3.228 SP2D yang terbit. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, rata-rata penyelesaian retur mencapai 4 hari kerja, masih sesuai dengan standar waktu maksimal 8 hari kerja. KPPN Kolaka juga aktif melakukan monitoring bulanan dan memberikan imbauan kepada satuan kerja (satker) untuk meningkatkan ketelitian dalam pengajuan SPM.
2. Validasi Rekening Penerima SP2D – KPPN dan satker telah memanfaatkan berbagai fitur validasi pada aplikasi SAKTI, Gaji Web, dan SPAN EXT guna memastikan keakuratan data supplier dan mencegah retur.
3. Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan – KPPN Kolaka mendorong seluruh pejabat perbendaharaan satker di wilayahnya untuk memperoleh sertifikasi kompetensi pada tahun 2025, serta aktif berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Regional Sulawesi.
4. Pembinaan Pejabat Fungsional – Terdapat satu pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang. KPPN Kolaka turut mengidentifikasi kendala teknis dalam aplikasi e-Jafung dan menyampaikannya melalui mekanisme tiket HAI DJPb.

Monitoring Digipay dan Keamanan Informasi
Dalam aspek digitalisasi keuangan, KPPN Kolaka telah melakukan langkah-langkah peningkatan jumlah transaksi Digipay, termasuk konsultasi dan pendampingan teknis bersama Seksi PDMS. Sementara itu, pada aspek Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), tim melakukan pemeriksaan terhadap perangkat yang sebelumnya terindikasi terinfeksi malware SOGU. Semua perangkat telah diperbaiki dan kembali berfungsi normal, serta ruang server dipastikan sesuai dengan ketentuan keamanan informasi.

Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Keuangan di KPPN Kolaka menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Selama proses observasi, tidak ditemukan indikasi pelanggaran, dan seluruh pegawai menunjukkan perilaku profesional yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Kanwil DJPb Sultra memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPPN Kolaka atas upaya menjaga integritas dan disiplin kerja, serta mendorong agar pembinaan etika kedinasan terus diperkuat untuk mempertahankan budaya kerja yang berintegritas dan harmonis.
Kesimpulan

Secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan pembinaan ini menunjukkan bahwa KPPN Kolaka telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pengelolaan perbendaharaan negara, penerapan sistem keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap kode etik pegawai.
Kanwil DJPb Sultra berharap hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut ini dapat menjadi dasar peningkatan berkelanjutan guna memperkuat peran KPPN sebagai Treasury Office of Excellence di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.