Halo Sobat #InTress

Kamis (12/9), Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan Diseminasi GFS Periode Audited Tahun 2023 sekaligus Penyampaian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan Koordinasi Potensi Investasi Daerah. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini diantaranya:
1. Overview dan Current Issue Penyusunan GFS oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK DJPb
2. Dampak Pemeriksaan BPK terhadap Statistik Keuangan Pemerintah oleh Kepala Sub Auditorat II BPK RI Perwakilan Provinsi Sultra
3. Diseminasi GFS Strategis Periode Audited Tahun 2023 oleh Kepala Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJPb Sultra
4. Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) oleh Kepala Seksi PPA IIB Kanwil DJPb Sultra
Kegiatan materi ini dimoderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Sultra.

Dalam kegiatan Diseminasi GFS ini diserahkan pula penghargaan kepada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya:
GFS Awards Tahun 2023
Kategori Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten
Terbaik I - Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
Terbaik II - Pemerintah Kab. Konawe Utara
Terbaik III - Pemerintah Kab. Buton Selatan

Kategori Mitra Kerja Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Kendari

Kategori Mitra Strategis Utama Penyusunan GFS
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Penghargaan atas Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Periode Semester I Tahun Anggaran 2024
Kategori Kinerja Penyaluran DAK Fisik Periode Semester I TA 2024
Terbaik I - Pemerintah Kab. Konawe Selatan
Terbaik II - Pemerintah Kab. Buton Selatan
Terbaik III - Pemerintah Kab. Wakatobi

Kategori Kinerja Penyaluran Dana Desa Periode Semester I TA 2024
Terbaik I - Pemerintah Kab. Konawe
Terbaik II - Pemerintah Kab. Konawe Utara
Terbaik III - Pemerintah Kab. Wakatobi

Selain itu diselenggarakan pula penandatangan Deklarasi Komitmen Bersama Mendukung Penyusunan LKPD Konsolidasian dan Statistik Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyeraharan penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan semangat bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan yang andal. Diharapkan melalui acara ini, diharapkan dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara beserta KPPN di wilayah kerjanya dengan Pemerintah Daerah.

Halo Sobat #InTress

Senin (9/9), Kanwil DJPb Sultra mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Internalisasi Hasil Workshop Integrity Factory. Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Bapak Syarwan, dan dihadiri oleh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Sultra.

Pada GKM Internalisasi Hasil Workshop Integrity Factory, Pegawai Seksi Kepatuhan Internal, Safira Rakhmadani, menyampaikan materi terkait Grand Design Unit Kepatuhan Internal (UKI) dengan 3 fokus dimensi pengembangan pelaksanaan tugas KI, yaitu penguatan organisasi, penajaman tugas dan fungsi, dan penguatan SDM. Sebagai wujud implementasi penajaman tugas dan fungsi KI, dilakukan upaya reformasi melalui revitalisasi UKI dalam bentuk mitigasi pelanggaran kode etik, integritas, layanan, serta pemantauan berkala.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, disampaikan juga materi terkait konsolidasi Jabatan Fungsional (JF) di Kemenkeu. Dari 23 JF yang ada di Kemenkeu akan dikonsolidasi menjadi 4 JF, yang terdiri dari JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, dan JF Penilai yang bersifat terbuka serta JF Pelelang yang bersifat tertutup. Narasumber juga menyampaikan materi terkait Manajemen Risiko yang berisi informasi terkait struktur tata kelola manajemen kinerja dan manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta arahan dan tindak lanjut arahan pimpinan terkait manajemen risiko.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai terkait Unit Kepatuhan Internal, Jabatan Fungsional Kemenkeu, dan Manajemen Risiko.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI
#integrityfactory

Halo Sobat #InTress

Pada 30 Agustus 2024, Kanwil DJPb Sultra telah menyelenggarakan Workshop Kacang Mete Edisi Agustus 2024 dengan tema “Bersama Mengawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKKL Tahun 2023”. Kegiatan ini diikuti oleh Satuan Kerja selaku Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), BLU Lingkup Sulawesi Tenggara dan Satker NonUAPPAW dengan Pagu DIPA Besar Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara.

Narasumber pada kegiatan ini yaitu Bapak Samsul Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara, dan Bapak Gilang Mahadhika, Pelaksana Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi I, dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK). Pemaparan materi dan diskusi dimoderatori Bapak Fandi Zaenudinsyah, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi/kapasitas/ kualitas SDM pada Satker K/L melalui sharing session informasi akuntansi dan pelaporan keuangan yang terstruktur guna mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Hallo, Sobat #InTress!

Jumat (30/8), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan Kick Off HORI Ke-78 dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia dengan tema "Tulus dalam Pelayanan, Transformasi Berkelanjutan". Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan RI secara hybrid dengan kantor pusat.

Kick Off kegiatan HORI Ke-78 tersebut dilaksanakan terpusat di Lapangan Gedung Cagar Budaya A.A Maramis, sedangkan lingkup Sulawesi Tenggara dilaksanakan secara bersama di Halaman Kanwil DJPb Sultra dengan diikuti pejabat/pegawai Kemenkeu Satu. Kegiatan tersebut dimulai dengan olahraga berupa senam zumba dan ditutup dengan sarapan bersama.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Halo, Sobat #InTress!

Kamis (22/8), Kanwil DJPb Sultra mengadakan kegiatan Integrity Sharing. Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra ini dihadiri oleh para pegawai lingkup Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan dibuka dan dilanjutkan penyampaian integrity sharing oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Syarwan menyampaikan terkait dampak dari korupsi. Akibat dari korupsi di bidang pendidikan, biaya sekolah menjadi mahal. Di bidang ekonomi, menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, menurunkan tingkat investasi, menurunkan kualitas sarana dan prasarana, menciptakan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan kemiskinan (yang kaya semakin kaya, yang miskin
semakin miskin).

Selanjutnya, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bapak Yusansirida menyampaikan Materdi dengan tema "Merdeka itu Bebas dari Korupsi". Korupsi sudah membudaya sejak dulu, dari sebelum dan sesudah kemerdekaan. Indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2023 mendapat skor 34 dari 100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai.
Terdapat beberapa faktor penyebab korupsi. Faktor internal korupsi meliputi sikap serakah/rakus, gaya hidup konsumtif, serta moral yang lemah. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Cara melawan korupsi yaitu dengan menindak pelaku korupsi sehingga menimbulkan efek jera, mencegah dengan membangun sistem yang baik, serta mendidik dengan melakukan internalisasi dan mengaktualisasikan nilai integritas.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 Sulawesi Tenggara telah terbit!

KFR disusun mendukung salah satu tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist, khusunya sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Peran serta Kanwil DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah dengan menyusun KFR yang memuat topik "Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya”

Yuk baca lebih lengkapnya melalui tautan berikut:
s.id/KFRTWII2024 
s.id/KFRTWII2024 
s.id/KFRTWII2024 

Hallo, Sobat #Intress

Rabu (28/08), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah secara hybrid pada ruang virtual Ms. Teams dan Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan dihadiri oleh pejabat dan pegawai bidang PPA II Kanwil DJPb, KPP Pratama, dan KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendala yang sering dihadapi Pemda terkait proses rekonsiliasi pajak antara lain keterlambatan pengumpulan data, perbedaan catatan pajak, dan kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah. Selain itu kendala teknis dan administratif juga ditemui, seperti pergantian bendahara dan masalah internal Pemda.

Proses rekonsiliasi pajak memerlukan komitmen dari pimpinan daerah dan koordinasi yang baik antara BPKAD, KPP, dan KPPN. Dukungan sumber daya manusia yang memadai dan sistem yang efisien atau digitalisasi sangat diperlukan untuk memastikan rekonsiliasi pajak yang andal.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI
#TransferKeDaerah