Kendari, Februari 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai Rp189,48 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 113,99 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami deflasi di angka 0,39% (y-o-y), didorong oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2025 tumbuh sebesar 20,77%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 23,09% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp288,15 miliar dan realisasi belanja negara mencapai Rp2.067,63 miliar atau 8,09% dari pagu tahun 2025.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2025 mencapai Rp206,24 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp200,39 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp5,85 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar Rp92,41 miliar atau 31,56% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan 85,36% y-o-y atau sebesar Rp34,07 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 46,08% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 50,72% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penerimaan PPh mengalami shortfall akibat wajib pajak cabang ditarik menjadi wajib pajak pusat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan yang ada di daerah.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Januari 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp5,74 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 4,01% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Januari 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp81,91 miliar, meskipun tumbuh mencapai 95,41% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah mencapai 11,84% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp691,86 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp81,68 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp230,41 juta. PNBP lainnya yang diterima bulan Januari 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp13,17 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp6,60 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp7,15 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan BMN sebesar Rp0,71 miliar dan pelayanan lelang sebesar Rp4,45 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp195,93 miliar atau 3,18% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp172,73 miliar (6,17% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp21,09 miliar (0,94% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp2,10 miliar (0,19% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial belum terealisasi.

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp1.871,70 miliar (9,64%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 9,64% atau Rp405,37 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh tumbuhnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp646,12 miliar (mencapai 12,35% dari pagu 2024).

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Januari 2025 sebesar Rp422,60 juta untuk 47 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian, PNM, dan BAV. Penyaluran UMi terbesar berada di Kota Baubau mencapai sebesar Rp113.60 juta. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 4.674 debitur dengan nilai salur Rp278,71 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendari, Januari 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp47,94 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,78 triliun. Kondisi harga-harga barang tetap terjaga dengan inflasi di angka 1,05% (y-o-y), didorong oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Desember 2024 terkontraksi sebesar 4,68%, dan pendapatan negara juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,95% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp5.933,42 miliar atau 106,49% dari target pendapatan 2024, dan realisasi belanja negara mencapai Rp27.829,50 miliar atau 97,56% sampai dengan penghujung tahun 2024.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 30 November 2024 mencapai Rp4.987,62 miliar (100,65% target) dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp4.819,06 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp168,56 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar Rp260,26 miliar atau 5,71% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 45,95% y-o-y atau sebesar Rp53,07 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Desember 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 53,63% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 39,19% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penerimaan PPh mengalami shortfall akibat adanya proyek-proyek yang telah selesai pengerjaannya. Sehingga tingginya capaian penerimaan pajak (PPh)  tidak terulang di tahun 2024.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Desember 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp158,31 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 103,59% dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp162,72 miliar). Penerimaan Bea Keluar pada periode bulan Desember ini sebesar Rp4,50 miliar dan cukai mencapai Rp3,03 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp945,80 miliar, meskipun mengalami kontraksi sebesar 3,15% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah melampui target PNBP tahun 2024 yang hanya sebesar Rp620,75 miliar. Capaian PNBP yang 152,36% itu, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp555,95 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp389,84 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Desember 2024 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp106,83 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp94,99 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp45,61 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan BMN sebesar Rp12,22 miliar dan pelayanan lelang sebesar Rp5,39 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp8.812,07 miliar atau 94,51% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.897,25 miliar (101,81% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp4.009,01 miliar (88,57% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp1.895,10 miliar (97,61% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10,70 miliar (100% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp19.017,44 miliar (99,05%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 6,91% atau Rp1.411,66 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Penurunan ini didukung oleh kontraksi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.152,19 miliar (mencapai 99,98% dari pagu 2024) namun demikian penyaluran Dana Desa tumbuh sebesar Rp30,47 miliar atau 29,55%.

Anggaran Ketahanan Pangan

Alokasi belanja ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar Rp 562,1 miliar atau sekitar 6,03% dari total alokasi Belanja K/L. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2023, di mana alokasi anggaran yang tersedia adalah Rp 1,28 triliun. Anggaran tersebut dilaksanakan pada tiga Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR dan Pertanian. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja ketahanan pangan mencapai 97,88% atau Rp 550,2 miliar. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2023, di mana realisasi belanja mencapai 99,55% atau Rp 1,27 triliun.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam alokasi anggaran ketahanan pangan agar lebih berfokus pada program teknis yang berdampak langsung kepada petani dan nelayan. Pemerintah perlu merealokasi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas seperti pemberian subsidi pupuk dan bibit, penyediaan alat pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasi dan inovasi teknologi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan pemetaan kebutuhan spesifik wilayah juga perlu dilakukan agar anggaran dapat tepat sasaran.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp89,55 miliar untuk 19.068 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian dan PNM, dan penyaluran UMi terbesar berada di Kab Muna mencapai sebesar Rp11.09 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 69.201 debitur dengan nilai salur Rp4.062,34 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Desember 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendari, Desember 2024. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp47,94 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,78 triliun. Kondisi harga-harga barang tetap terjaga dengan inflasi di angka 1,05% (y-o-y), didorong oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 30 November 2024 memberikan catatan yang bagus karena belanja negara tumbuh positif sebesar 8,00%, dan pendapatan negara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,17% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp4.938,91 miliar atau 86,13% dari target pendapatan 2024, dan realisasi belanja negara mencapai Rp24.221,72 miliar atau 86,58% di sisa triwulan IV tahun ini.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 30 November 2024 mencapai Rp4.125,94 miliar (80,74% target) dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp3.974,71 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp151,23 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar Rp255,58 miliar atau 6,87% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 41,19% y-o-y atau sebesar Rp44,12 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 30 November 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 56,10% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 37,13% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penerimaan PPh mengalami shortfall akibat adanya proyek-proyek yang telah selesai pengerjaannya. Sehingga tingginya capaian penerimaan pajak (PPh)  tidak terulang di tahun 2024.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 30 November 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp155,74 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 75,55% dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp200,17 miliar). Penerimaan Bea Keluar pada periode bulan November ini sebesar Rp4,50 miliar dan cukai mencapai Rp3,03 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 30 November 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp809,94 miliar, meskipun mengalami kontraksi sebesar 1,90% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah melampui target PNBP tahun 2024 yang hanya sebesar Rp620,75 miliar. Capaian PNBP yang 130,48% itu, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp446,15 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp363,80 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan November 2024 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp102,47 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp84,85 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp45,45 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan BMN sebesar Rp12,22 miliar dan pelayanan lelang sebesar Rp4,45 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp7.166,49 miliar atau 77,28% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.628,77 miliar (95,59% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp2.951,50 miliar (64,53% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp1.575,75 miliar (81,27% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10,46 miliar (97,73% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp17.055,23 miliar (91,20%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan  sebesar 12,15% atau Rp1.848,29 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh tumbuhnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.832,50 miliar (bahkan telah mencapai 98,04,32% dari pagu 2024) begitu juga penyaluran Dana Desa tumbuh sebesar Rp119,38 miliar mencapai 99,28% dari pagu 2024).

PEMBIAYAAN KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 30 November 2024 sebesar Rp74,73 miliar untuk 16.035 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian dan PNM, dan penyaluran UMi terbesar berada di Kab Muna mencapai sebesar Rp9.08 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 65.908 debitur dengan nilai salur Rp3.884,75 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 30 November 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendari, November 2024. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp47,94 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,78 triliun. Kondisi harga-harga barang tetap terjaga dengan inflasi di angka 0,71% (y-o-y), didorong oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Oktober 2024 memberikan catatan yang bagus karena belanja negara tumbuh positif sebesar 3,24%, dan pendapatan negara juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,67% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp4.327,90 miliar atau 75,53% dari target pendapatan 2024, dan realisasi belanja negara mencapai Rp21.887,95 miliar atau 78,74% di sisa triwulan IV tahun ini.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Oktober 2024 mencapai Rp3.576,30 miliar (69,99% target) dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp3.432,66 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp143,64 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar Rp144,10 miliar atau 4,38% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 39,96% y-o-y atau sebesar Rp41,01 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Oktober 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 58,33% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 36,01% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. PPN dan PBB mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh tingginya jumlah restitusi pajak dan penurunan aktivitas operasi wajib pajak (WP) di sektor pertambangan dan penggalian akibat belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atas WP tambang.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Oktober 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp143,13 miliar (mencapai 99,64% dari keseluruhan penerimaan yang sebesar Rp143,64 miliar, dan keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 71,76% dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp200,17 miliar. Penerimaan Bea Keluar pada periode bulan Oktober ini sebesar Rp2,15 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Oktober 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp751,61 miliar, meskipun mengalami kontraksi sebesar 4,09% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah melampui target PNBP tahun 2024 yang hanya sebesar Rp620,35 miliar. Capaian PNBP yang 121,16% itu, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp367,07 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp411,13 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Oktober 2024 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp88,20 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp73,47 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp44,75 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan kekayaan negara sebesar Rp8,79 miliar, pelayanan lelang sebesar Rp2,85 miliar, dan piutang negara Rp0,79 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp6.249,82 miliar atau 68,77% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.412,46 miliar (88,17% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp2.650,06 miliar (60,15% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp1.178,59 miliar (60,87% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8,71 miliar (81,34% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp15.638,13 miliar (83,58%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan  sebesar 5,46% atau Rp809,85 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh tumbuhnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp762,32 miliar (bahkan telah mencapai 87,32% dari pagu 2024) begitu juga penyaluran Dana Desa tumbuh sebesar Rp246,24 miliar mencapai 97,33% dari pagu 2024).

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Oktober 2024 sebesar Rp72,21 miliar untuk 15.564 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian dan PNM, dan penyaluran UMi terbesar berada di Kab Muna. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 63.197 debitur dengan nilai salur Rp3.726,36 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Oktober 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan Umi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendari, Oktober 2024. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,54% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp46,22 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp27,77 triliun. Kondisi harga-harga barang tetap terjaga dengan inflasi di angka 1,06% (y-o-y), didorong oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 30 September 2024 memberikan catatan yang bagus karena belanja negara tumbuh positif sebesar 5,73%, dan pendapatan negara juga mengalami pertumbuhan meskipun sedikit 3,60% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp3.811,81 miliar atau 66,463% dari target pendapatan 2024, dan realisasi belanja negara mencapai Rp18.925,96 miliar atau 69,38% di sisa triwulan IV tahun ini.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 30 September 2024 mencapai Rp3.813,64 miliar (66,67% target) dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2.981,34 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp134,35 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar Rp90,41 miliar atau 3,13% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 36,31% y-o-y atau sebesar Rp35,79 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 30 September 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 60,16% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 34,71% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. PPN dan PBB mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh tingginya jumlah restitusi pajak dan penurunan aktivitas operasi wajib pajak (WP) di sektor pertambangan dan penggalian akibat belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atas WP tambang.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 30 September 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp126,49 miliar (mencapai 94,15% dari keseluruhan penerimaan yang sebesar Rp134,35 miliar, dan keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 67,12% dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp200,17 miliar. Penerimaan Bea Keluar pada periode bulan September ini sebesar Rp13,99 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 30 September 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp697,95 miliar, meskipun mengalami kontraksi sebesar 1,58% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah melampui target PNBP tahun 2024 yang hanya sebesar Rp609,99 miliar. Capaian PNBP yang 114,42% itu, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp367,07 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp330,87 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan September 2024 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp79,72 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp66,02 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp41,93 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan kekayaan negara sebesar Rp8,79 miliar, pelayanan lelang sebesar Rp2,85 miliar, dan piutang negara Rp0,79 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 September 2024 mencapai Rp5.458,04 miliar atau 63,60% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.190,89 miliar (80,51% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp2.279,77 miliar (54,99% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp979,36 miliar (57,49% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8,03 miliar (75,00% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2024 mencapai Rp13.467,92 miliar (72,04%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan  sebesar 9,40% atau Rp1.157,45 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh tumbuhnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.087,48 miliar (bahkan telah mencapai 79,56% dari pagu 2024) begitu juga penyaluran Dana Desa tumbuh sebesar Rp293,78 miliar mencapai 91,90% dari pagu 2024).

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 30 September 2024 telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Halo, Sobat #InTress!
GFS Strategis Tahun 2023 Audited telah terbit!

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Audited (GFS Strategis) disusun mendukung salah satu tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist, khusunya dibidang analisa laporan keuangan.

 Konsolidasi fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik.

Yuk baca lebih lengkapnya melalui tautan berikut:

https://s.id/GFSSULTRA
https://s.id/GFSSULTRA

Halo, Sobat #InTress!
GFS Strategis Periode Semester I Tahun 2024 telah terbit!

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2024 (GFS Strategis) disusun mendukung salah satu tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist, khusunya dibidang analisa laporan keuangan.

Konsolidasi fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik.

Yuk baca lebih lengkapnya melalui tautan berikut:

https://s.id/GFSSULTRA
https://s.id/GFSSULTRA

Halo, Sobat #InTress!

Rabu (9/10), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 secara hybrid dengan mengundang pengelola keuangan pada satuan kerja lingkup Sulawesi Tenggara. Pada sosialisasi ini disampaikan materi mengenai PER-13/PB/2024 tentang LLAT 2024, Peningkatan IKPA, Pelaporan dan Akuntansi, Penyampaian Pesan Integritas, Penyampaian Inovasi Layanan Kanwil dan Digitalisasi Pembayaran, Akselerasi Sertifikasi PPK-PPSPM Satker, dan Testimoni PPK-PPSPM Satker bersertifikat PNT-SNT.

Selain penyampaian materi, diselenggarakan pula pemberian penghargaan Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik Semester I Tahun 2024. Adapun peraih penghargaan tersebut adalah:
• Terbaik I: Satker Pengadilan Tinggi Kendari (400540)
• Terbaik II: Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (419708)
• Terbaik III: Satker Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (429068)

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan kesamaan pemahaman kepada satuan kerja terkait pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran 2024. Satuan kerja diharapkan dapat terbantu dalam mengelola anggarannya sampai tahun anggaran 2024 berakhir dengan memedomani beberapa aturan tambahan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024. Selain itu Satker dan Kanwil DJPb dapat mengantisipasi kendala yang sekiranya akan muncul selama proses pelaksanaan anggaran di akhir tahun serta memberikan saran rekomendasi.


#DJPbHAnDAL
#DINaNTI